Seluruh Kepsek Dan Guru Wajib Tau, Pajak Atas Dana Bos

seluruh kepsek dan guru wajib tau, pajak atas dana bos sumateraekspres.id - perpajakan bukanlah suatu hal yang menakutkan, apalagi dengan segala perbaikan yang dilakukan oleh direktorat jenderal pajak semakin mempermudah kita untuk memahami perpajakan, semakin kita memahami maka akan semakin memudahkan kita dalam melaksanakan kewajiban perpajakan serta tentu terhindar dari sanksi administrasi. kali ini penulis akan membahas suatu hal yang dirasakan wajib diketahui oleh seluruh stakeholders perpajakan di bidang pendidikan, khususnya dinas pendidikan dan seluruh sekolah. yaitu pengenaan pajak atas dana bos merupakan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh bendahara dana bos/bop.  apa itu dana bos  bantuan operasional sekolah atau bos adalah program pemerintah yang mendanai biaya untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. sementara itu, dana bantuan operasional pendidikan kesetaraan atau bop satuan pendidikan merupakan dana dukungan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.  baca juga:makna hijrah secara filosofis dan psikologis baca juga:kontribusi tos terhadap umkm di kota lubuklinggau dasarnya tertuang dalam ayat 3 pasal 1 peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi 1/2018 s.t.d.t.d. permendikburistek no. 2 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan tahun 2022. permendikbudristek 2/2022 sebagai petunjuk teknis pengelolaan dana.  pajak dana bos  pajak dana bos merupakan pajak yang dipungut atas transaksi yang menggunakan dana bantuan sekolah negeri. pemerintah memberikan dana bos kepada lembaga pendidikan yang digunakan untuk menunjang operasional sekolah.  transaksi barang dan jasa yang menggunakan dana bos mencakup unsur perpajakan yaitu pemungutan pajak penghasilan (pph) dan pajak pertambahan nilai (ppn), sebagaimana tercantum dalam peraturan menteri keuangan pmk 59/kmk.03/2022   baca juga:hiduplah sesuka sesungguhnya engkau akan jadi mayit baca juga:memimpin dengan sikap “siwa” institusi/sekolah penerima dana bos juga harus memiliki nomor pokok wajib pajak (npwp). penerima dana bos dan pencairannya diberikan kepada: sd mi sdlb smp mts smplb organisasi pondok pesantren salafiyah wajib menempuh pendidikan 9 tahun.  sekolah agama non muslim yang menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, penyaluran atau pengeluaran dana bos akan disetorkan ke rekening lembaga pendidikan  penggunaan dana bos dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:  1. pembelian barang/jasa  a) pembelian it/bahan/cerita dll: untuk penyediaan formulir permohonan ujian sekolah, ujian umum umum, dan ulangan umum harian.  b) pembelian barang habis pakai seperti buku catatan, kapur, pensil, dan aksesoris praktis.  c) pembelian bahan pemeliharaan/perbaikan ringan gedung sekolah  d) pembelian perlengkapan ibadah untuk pondok pesantren  e) pembelian buku pelajaran dasar dan buku referensi untuk perpustakaan  f) pembayaran santunan jasa yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pemeliharaan gedung sekolah secara mandiri karyawan. seperti tukang bangunan atau tukang kebun  g) pembayaran imbalan atas pemeliharaan atau pemeliharaan gedung sekolah kepada penyedia jasa, tidak dalam bentuk perorangan. biaya honorer dan seragam siswa guru: guru honorer (non-pns) dan guru pns yang juga bekerja di sekolah swasta diberikan subsidi untuk biaya transportasi siswa miskin. terkait permendikburistek terbaru, penggunaan dana bos berbeda-beda di setiap sekolah sesuai kebutuhan.  baca juga:hikmah pergantian tahun baru hijriyah baca juga:peran kepemimpinan kolaboratif dalam menghadapi perubahan cepat di perguruan tinggi realisasi penggunaan dana bos harus diserahkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran. apabila pelaksanaannya tidak diteruskan maka sekolah tidak akan menerima dana bos berikutnya.  jenis pajak dana bos  1. pph 21 bendahara pengelola dana bos harus memotong pph pasal 21 atas pemberian gaji pada pegawai dengan ketentuan rumus perhitungan penghasilan kena pajak sebagai berikut: a. pegawai tetap dan pensiunan,  atas seluruh penghasilan diterapkan setiap masa kecuali masa pajak terakhir maka pengenaan pph 21 terutang adalah penghasilan bruto x ter bulanan. sedangkan aparatur sipil negara / tni / polri, atas penghasilan tetap teratur diterapkan pada masa pajak terakhir maka pengenaan pph 21 terutang adalah penghasilan kena pajak setahun x tarif pasal 17.  b. pegawai tidak tetap - penghasilan diterima bulanan, yaitu  penghasilan atau upah yang diterima perbulan, maka pengenaan pph 21 terutang adalah penghasilan bruto bulanan x ter bulanan. - penghasilan diterima harian, yaitu penghasilan atau upah yang diterima secara harian, maka pengenaan pph 21 terutang adalah untuk kategori penghasilan antara nol rupiah sampai dengan rp. 2.500.000,-/hari maka pengenaan pph 21 terutang adalah penghasilan bruto sehari x ter harian. sedangkan penghasilan yang diterima lebih dari rp. 2.500.000,- dikenakan pajak penghasilan bruto x 50% x tarif pasal 17.        c. bukan pegawai:  atas honorarium yang diterima diterapkan per masa pajak atau pada saat terutang sehingga pengenaan pph 21 terutang adalah jumlah penghasilan bruto x 50% x tarif pasal 17.      d. pph 21 non final skema pemajakan pph 21 non final adalah: pph = penghasilan kena pajak x tarif pph 21 (pasal 17)      e. honor pns skema pemajakan pph 21 final tenaga honorer pns: pph = jumlah bruto x tarif pp-80/2020 ⦁ golongan i dan ii = 0% ⦁ golongan iii = 5% ⦁ golongan iv dan pejabat negara = 15% b. pph 22 pemungutan pph pasal 22 sehubungan dengan adanya pembayaran atas pembelian/penyerahan barang dikenakan tarif 1,5% bagi yang memiliki npwp dan 3% untuk yang tidak punya npwp. namun penyerahan dan pembelian barang berikut ini dikecualikan dari pengenaan pph 22: ⦁ pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bos ⦁ penyerahan barang yang jumlahnya paling banyak rp2.000.000 ⦁ pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak ⦁ pembayaran untuk pembelian air minum/pdam ⦁ pembayaran untuk pembelian benda pos c. pph 23 bendahara bos juga memiliki kewajiban mengelola pph pasal 23 atas pembayaran pada pihak lain berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta serta imbalan sehubungan dengan jasa. tarif yang dikenakan atas pembayaran dan penyerahan tersebut sebesar 2% bagi rekanan yang memiliki npwp dan dikenakan tarif lebih tinggi 100% bagi rekanan yang tidak memiliki npwp. pemungutan pph 23 ini disetorkan dengan menggunakan surat setoran pajak (ssp) dengan identitas atau npwp bendahara skpd (satuan kerja perangkat daerah). d. pph 4 ayat 2 perhitungan tarif pph pasal 4 ayat 2 yang dikelola bendahara dana bos atas sewa tanah dan/atau bangunan sebesar 10%. e. ppn ppn merupakan pajak atas konsumsi barang dan/atau jasa di dalam daerah pabean. namun bendahara yang diberikan dana bos oleh kementerian pendidikan nasional dengan kriteria berikut tidak wajib memungut ppn yaitu bendahara sekolah swasta, lembaga pendidikan swasta, pesantren skema transaksi ppn dengan tarif 11% adalah bendahara membeli barang/jasa ke rekanan dan dikenakan ppn sesuai tarif yang berlaku dan rekanan akan menyampaikan tagihan dan faktur pajak ke bendahara ketentuan pembuatan faktur pajak oleh pkp rekanan yakni pada saat dibuat tagihan ke bendahara, ppn dibayar dan disetor paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya, penomoran faktur pajak sesuai yang diberikan oleh djp jenis transaksi barang/jasa yang tidak dipungut bendaharawan dengan jumlah tidak lebih dari rp2.000.000 termasuk ppn/ppnbm dan merupakan pembayaran yang tidak dipecah-pecah. kewajiban atau pemungut pajak dana bos pemungut pajak atas penggunaan dana bos yakni bendahara pengeluaran. bendahara pengeluaran adalah pihak yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan apbn/apbd pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. oleh sebab itu, bendahara pengelola dana bos harus mengelola perpajakannya dengan menghitung, menyetor dan melaporkan pemotongan dan pemungutan pajak yang berasal dari penggunaan dana bos tersebut. pemungut maupun pemotong pajak atas penggunaan dana bos ditentukan berdasarkan status penerima dana bos, yakni: 1. sekolah negeri dan swasta ⦁ penanggung jawab atau bendaharawan bos merupakan pemungut pph 22 dan ppn. 2. sekolah negeri, swasta, pesantren salafiyah ⦁ sebagai pemotong pph 21 apabila membayar honor kepada tenaga kerja lepas yang melakukan pemeliharaan sekolah. batas waktu pelaporan batas akhir lapor pajak dana bos atas pengenaan pph 21, pph 23, pph 4 (2) pada tanggal 20 bulan berikutnya. sedangkan pajak dana bos atas pengenaan pph 22 dilaporkan paling tanggal 20 bulan berikutnya. untuk batas akhir pelaporan pemungutan ppn paling lambat pada akhir bulan berikutnya. demikianlah penjelasan tentang pajak dana bos dana pengelolaannya.   sedangkan pelaporan spt masa pph 21 22, 23, 4 (2) melalui aplikasi e-bupot unifikasi, begitu juga pembuatan bukti potongnya. untuk pembuatan faktur pajak serta melaporkan spt masa ppn wajib melalui aplikasi e-faktur. (*)

Tag

• # stakeholders
• # kewajiban
• # sanksi administrasi
• # pajak
• # direktorat jenderal pajak
• # dinas pendidikan
• # dana bos
• # pendidikan

Share

• 
• 
• 
• 
•