Ada Tunjangan Baru, Inilah Perbedaan Tunjangan yang Diterima PNS dan PPPK

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Jumat , 12 Jul 2024 - 19:26

Ada Tunjangan Baru, Inilah Perbedaan Tunjangan yang Diterima PNS dan PPPK-Foto: IST-

- Untuk guru dan dosen bersertifikat pendidik

- Disalurkan setiap tiga bulan sebesar satu kali gaji pokok.

3. Tunjangan Khusus:

Untuk guru dan dosen di daerah terpencil.

Meliputi Tunjangan Daerah Terpencil (DTP), Tunjangan Peningkatan Mutu Pendidik (TPMP), dan Tunjangan

Kehormatan.

Disalurkan setiap tiga bulan.

4. Tambahan Penghasilan (Tamsil):

- Untuk guru PNS non-penerima tunjangan sertifikasi dan khusus.

- Sebesar Rp 250.000 per bulan.

5. Tunjangan Uang Makan:

- Golongan I dan II: Rp 35.000 per hari.

- Golongan III: Rp 37.000 per hari.

ada tunjangan baru, inilah perbedaan tunjangan yang diterima pns dan pppk                            jakarta, sumateraekspres.id - pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk)  dan pns ternyata memiliki tunjangan yang berbeda, simak yuk perbandingannya.
tunjangan yang diterima pns dan pppk tersebut tertuang pada  peraturan presiden (perpres) nomor 98 tahun 2020.
dalam regulasi tersebut diatur bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) akan menerima gaji dan tunjangan yang setara dengan pegawai negeri sipil (pns).
meskipun gaji pokok sama, terdapat perbedaan jenis tunjangan yang diterima pns dan pppk.
baca juga:punya gaji dan tunjangan menggiurkan, inilah 10 alasan kenapa banyak orang ingin jadi cpns dan pppk
baca juga:pemerintah teken aturan! guru berhak terima 3 tunjangan berikut, cek selengkapnya
rincian tunjangan untuk pns dan pppk:
tunjangan pns
1. tunjangan kinerja (tukin):
- berdasarkan evaluasi jabatan dan prestasi kerja.
baca juga:jamin 1.6 juta guru terima tunjangan sertifikasi
baca juga:berikut daftar tunjangan bagi pppk guru pada 2024 dan besarannya, pemerintah inginkan sejahtera seperti pns
- menggunakan rumus tukin = nilai jabatan x idrp (rp 5000).
2. tunjangan sertifikasi (tunjangan profesi guru - tpg):
- untuk guru dan dosen bersertifikat pendidik
- disalurkan setiap tiga bulan sebesar satu kali gaji pokok.
3. tunjangan khusus:
untuk guru dan dosen di daerah terpencil.
meliputi tunjangan daerah terpencil (dtp), tunjangan peningkatan mutu pendidik (tpmp), dan tunjangan
kehormatan.
disalurkan setiap tiga bulan.
4. tambahan penghasilan (tamsil):
- untuk guru pns non-penerima tunjangan sertifikasi dan khusus.
- sebesar rp 250.000 per bulan.
baca juga:jamin 1.6 juta guru terima tunjangan sertifikasi
baca juga:bri dan cokelat ndalem: kolaborasi manis dalam mendukung umkm
5. tunjangan uang makan:
- golongan i dan ii: rp 35.000 per hari.
- golongan iii: rp 37.000 per hari.
- golongan iv: rp 41.000 per hari.
6. tunjangan jabatan:
- untuk pegawai di jabatan struktural.
- besaran mulai dari rp 360.000 (eselon va) hingga rp 5.500.000 (eselon ia).
7. tunjangan suami/istri
- 10% dari gaji pokok.8. tunjangan anak:
- 2% dari gaji pokok per anak (maksimal tiga anak).9. tunjangan perjalanan dinas:
- untuk biaya makan, uang saku, dan transportasi lokal saat dinas.
10. tunjangan umum:
- untuk pns yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural atau fungsional.
- besaran mulai dari rp 175.000 (golongan i) hingga rp 190.000 (golongan iv).
11. tunjangan kemahalan:
- berdasarkan indeks harga di daerah masing-masing.
12. tunjangan risiko:
- kompensasi bagi pns yang melakukan pekerjaan berisiko.
13. tunjangan baru (2024):
- tunjangan pionir untuk asn yang pindah ke ibu kota nusantara (ikn) tahap pertama.tunjangan pppk1. tunjangan keluarga:
- setara dengan tunjangan suami/istri dan anak pada pns.2. tunjangan pangan:
- setara dengan tunjangan makan pada pns.3. tunjangan jabatan struktural dan fungsional:
  - untuk pppk di posisi tertentu.4. tunjangan lainnya:
- disesuaikan dengan kebijakan instansi masing-masing.
meski ada kesamaan dalam besaran gaji pokok, tunjangan yang diterima pns dan pppk memiliki variasi berdasarkan tugas dan jabatan masing-masing.
perpres ini memastikan kesetaraan dasar namun tetap mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan kondisi kerja dari kedua kelompok pegawai pemerintah tersebut.