Minta Kelonggaran Waktu Melintas, Pengusaha Angkutan Barang Ingin Masuk Dalam Kota sebelum Pukul 21.00 WIB

Reporter: Adi |

Editor: Edi Sumeks |

Rabu , 03 Jul 2024 - 19:35

MELINTAS SIANG: Iringan truk angkutan barang melintas di Jalan Kebun Sayur, kemarin siang. Jika masuk kota siang hari, selain berpotensi memicu kemacetan, juga kecelakaan-foto: evan/sumeks-

Ia menambahkan, aturan ini dibuat tentu sudah melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Bukan hanya di atas kertas saja. “Dan itu harus ditegakkan," ucap Pj Wako. Dikatakan, Perwali dibuat juga untuk mengatur supaya pengguna jasa transportasi, pengguna jalan atau masyarakat merasa aman dan juga menghindari kemacetan.

"Perwali untuk mengatur jam operasional 21.00 sampai 06.00 WIB. Kami berharap semua stakeholder termasuk jasa angkutan mematuhi itu, dan ini untuk kepentingan bersama," ungkapnya.

Mengenai beberapa solusi terkait persoalan operasional truk, seperti pembangunan jalan poros menurutnya bukan solusi mutlak selama aturan tidak dilaksanakan.

"Kalau aturan tidak ditegakan, jam operasional dilanggar, maka tetap akan terjadi kemacetan. Yang jadi korbannya masyarakat. Dampak lainnya termasuk kerusakan infrastruktur," ujar Pj Wako. Mengenai keluhan dari pemilik jasa angkutan, terkait keterbatasan waktu masuk pelabuhan. Maka pihak nya juga akan turun ke lapangan melihat apa yang menjadi hambatan.

Seperti bongkar muat yang ada tenggat waktunya, berapa jam harus bongkar, berapa jam mengantre. "Maka semua stakeholder terkait untuk kerjasama nya dan melihat secara objektif, sehingga masalah ini dapat diurai/diatasi satu-satu risiko meminimalisir kecelakaan," tambahnya.

Oleh karena itu, Pj Wako berharap tidak perlu ada aksi mogok. "Kita komunikasi terbuka, 24 jam kita buka untuk komunikasi," pungkasnya.

minta kelonggaran waktu melintas, pengusaha angkutan barang ingin masuk dalam kota sebelum pukul 21.00 wib                            palembang, sumateraekspres.id - rencana aksi mogok yang pemilik dan pengelola usaha jasa angkutan barang terutama truk, rabu (3/7) batal digelar.
namun, para stakeholder terkait melakukan pertemuan terkait keinginan dari pengusaha angkutan yang minta kelonggaran waktu dan bisa diperbolehkan melintas di wilayah kota palembang sebelum pukul 21.00 wib. 
"iya, tadi (kemarin) kita ada pertemuan dengan para pelaku usaha angkutan. mereka menginginkan ada kelonggaran waktu berkenaan jam operasi terutama untuk masuk ke dalam wilayah kota. kita belum bisa beri keputusan karena akan dibawa dulu ke rapat dari forum lalu lintas,” ujar kasat lantas polrestabes palembang, akbp yenni diarty. 
nantinya, forum lalu lintas yang akan memutuskan. “apalagi hal ini terkait dengan perwali yang merupakan paying hukum dari kebijakan itu," terangnya. selama ini, diatur dalam perwali, truk angkutan barang baru boleh masuk dalam kota palembang mulai pukul 21.00 wib hingga pagi. sedangkan untuk keluar dari kota palembang, maksimal pukul 15.00 wib. 
para pengusaha angkutan merasa jam operasional ini pendek terutama masuk wilayah kota palembang.  "prioritas utama kita tetap keselamatan dan nyawa dari masyarakat. walaupun memang, tidak bisa kita pungkiri kecelakaan yang terjadi ini keteledoran dari pengendara motor itu sendiri yang tidak memperhatikan situasi yang ada di sekitarnya," tambah yenni. 
baca juga:jalur truk angkutan barang dalam kota palembang jadi momok pengendara motor, sudah 4 tewas tragis di bulan mei
baca juga:tekan angka laka lantas libatkan kendaraan angkutan barang, satlantas polrestabes palembang lakukan upaya ini
ditambahkannya, selama belum ada peraturan baru, maka kepolisian akan berpatokan kepada perwali tersebut. "intinya, semua silakan disampaikan  dalam pertemuan forum lalu lintas nanti," pungkasnya.
kepala dinas perhubungan (dishub) palembang, aprizal hasyim mengatakan, pihaknya menampung semua hasil rapat bersama asosiasi sopir truk boom baru dan juga pengusaha truk.
"aspirasi ini akan kita sampaikan dalam pertemuan forum lalu lintas," ucapnya.
sebab, dishub dan satlantas hanya penyelenggara regulator atau kebijakan saja. "pengambilan keputusan tetaplah harus melalui rapat bersama. prinsipnya, semua aspirasi ditampung, berkaitan dengan aspek kepentingan ekonomi dan juga aspek keselamatan,” imbuh dia.
terpisah, pj wali kota palembang, dr ucok abdulrauf damenta menegaskan, meski ada permintaan kelonggaran jam operasional truk lewat, tapi tetap harus mengacu pada aturan yang ada.  "kita ada perwali no 26/2019 dan ini dibuat sudah berdasarkan kajian yang ada," katanya.
baca juga:tuntut terdakwa sarimuda 4,5 tahun penjara, jpu kpk beberkan modus dugaan korupsi angkutan batu bara pt sms 
baca juga:sopir-pemilik angkutan diminta patuhi aturan
ia menambahkan, aturan ini dibuat tentu sudah melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan. bukan hanya di atas kertas saja. “dan itu harus ditegakkan," ucap pj wako. dikatakan, perwali dibuat juga untuk mengatur supaya pengguna jasa transportasi, pengguna jalan atau masyarakat merasa aman dan juga menghindari kemacetan. 
"perwali untuk mengatur jam operasional 21.00 sampai 06.00 wib. kami berharap semua stakeholder termasuk jasa angkutan mematuhi itu, dan ini untuk kepentingan bersama," ungkapnya. 
mengenai beberapa solusi terkait persoalan operasional truk, seperti pembangunan jalan poros menurutnya bukan solusi mutlak selama aturan tidak dilaksanakan. 
"kalau aturan tidak ditegakan, jam operasional dilanggar, maka tetap akan terjadi kemacetan. yang jadi korbannya masyarakat. dampak lainnya termasuk kerusakan infrastruktur," ujar pj wako. mengenai keluhan dari pemilik jasa angkutan, terkait keterbatasan waktu masuk pelabuhan. maka pihak nya juga akan turun ke lapangan melihat apa yang menjadi hambatan. 
baca juga:underpass simpang charitas tahap ded, perkuat intermoda, pacu minat naik angkutan massal
baca juga:penumpang lebaran 188.471 orang, angkutan lrt cover lonjakan 
seperti bongkar muat yang ada tenggat waktunya, berapa jam harus bongkar, berapa jam mengantre. "maka semua stakeholder terkait untuk kerjasama nya dan melihat secara objektif, sehingga masalah ini dapat diurai/diatasi satu-satu risiko meminimalisir kecelakaan," tambahnya. 
oleh karena itu, pj wako berharap tidak perlu ada aksi mogok. "kita komunikasi terbuka, 24 jam kita buka untuk komunikasi," pungkasnya.