M Hadi Sindir Eksekutif Muratara Tak Tegas

Jika Terpilih, Tiga Bulan Sungai Rawas Jernih

MURATARA - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai  Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Muratara, M Hadi menyatakan siap mencalonkan diri sebagai Calon Bupati pada pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)  Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) tahun 2024 mendatang. Bahkan dia mengaku, sudah melakukan komunikasi dengan tiga partai politik untuk berkoalisi. Hal itu ditegaskannya Selasa (28/2).

M Hadi mengaku, banyak masyarakat menuntut perubahan. Mereka marah dan mengeluh soal pencemaran aliran Sungai Rupit dan Rawas, akibat aksi penambang emas liar yang bertahun tahun tidak juga rampung, ditangani dengan baik pihak eksekutif.

Selain itu, dia juga menyoroti serapan PAD yang minim, infrastruktur tidak sesuai peruntukan, tata ibu kota yang tidak singkron, hingga bantuan tidak tepat sasaran. "Kenapa tidak selesai selesai penanganan air sungai keruh? karena Pemerintah tidak memberikan solusi ke masyarakat. Beri saya waktu 3 bulan jadi Bupati, saya pastikan air Sungai Rawas dan Rupit itu jernih," tegasnya.

Dia menegaskan, tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan jika ditangani dengan baik dan maksimal. Namun karena tidak ada ketegasan dari eksekutif, permasalahan itu sampai kini terus berlarut.

Sebagai politisi dan anggota aktif DPRD Muratara, M Hadi menegaskan,  tugas dan fungsi eksekutif dan legislatif itu sangat berbeda. "Kita di PPRD itu sebagai pengawasan, bukan pengambil kebijakan," timpalnya.

Dia juga menyoroti masalah infrastruktur dasar, banyak masyarakat di Muatara protes terkait tidak meratanya infrastruktur dasar seperti jalan. Bahkan banyak yang protes jalan masyarakat dipakai sebagai jalan industri.

"Jalan harus sesuai spefikasi dan peruntukan, jika jalan dibangun untuk masyarakat jangan dijadikan jalan warga sebagai jalur Industri. Karena yang dipakai bangun itu uang dari rakyat, bukan uang dari perusahaan," tegasnya.

M Hadi juga mengomentari masalah minimnya serapan PAD, banyak di Muratara usaha galian C ilegal yang tidak sepeserpun masuk dalam PAD. Namun aktivitas itu hingga kini terus berlanjut.  "Kenapa kita tutup mata, undang undangnya ada, aturan mainnya jelas. Galian C ilegal, sarang walet menjamur tidak ada serapan untuk daerah," timpalnya.

Maish kata M Hadi, saat ini sudah ada komunikasi politik untuk menghadapi Pilkada di Muratara, dengan koalisi Golkar, PPP dan PAN.  Dalam waktu dekat pihaknya mengaku segera membentuk pos gabungan untuk menjalankan mesin Parpol dalam perhelatan Pemilu serentak di Kabupaten Muratara.(zul)