ARSSI Cabang Sumsel Soroti Standar Layanan KRIS, Ketua dan Pengurus Baru Periode 2024-2027 Dilantik

Reporter: Neni |

Editor: Dede Sumeks |

Senin , 24 Jun 2024 - 21:15

PELANTIKAN Ketua ARSSI pusat saat memasangkan pin kepada Ketua ARSSI Cabang Sumsel, diikuti seluruh pengurus ARSSI Cabang Sumsel di Auditorium RS RK Charitas Palembang, kemarin. FOTO: EVAN/SUMEKS--

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Pelantikan Pengurus Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Cabang Sumatera Selatan (Sumsel) periode 2024-2027 berlangsung di Auditorium Charitas Hospital Palembang, Senin (24/6). Langsung dilantik Ketua ARSSI pusat, drg Iing Ichsan Hanafi MARS MH.

Sebagai ketua ARSSI cabang Sumsel yang baru, dr Reny Puspita MARS MH. Menurutnya, ARSSI Cabang Wilayah Sumsel selalu bersinergi dengan ARSSI pusat dan PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) agar bagaimana bisa memberikan dorongan dan dukungan kepada seluruh rumah sakit swasta yang ada di Indonesia, khusus di Sumsel.

Sinergi ini dalam upaya meningkatkan mutu layanan, menghadapi tantangan serta isu- isu starategis yang muncul “Asosiasi memberikan dukungan dan dorongan untuk menjaga eksistensi dan agar rumah sakit swasta Indonesia dapat bersaing dan menghadapi tantangan dalam bidang kesehatan,“ ucap dr Reny.

ARSSI saat ini menyoroti rencana penerapan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan yang akan diterapkan pada 2025 mendatang. "Fokus kita bersama ARSSI pusat, akan melaksanakan implementasitasi layanan standar KRIS," tuturnya.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya sedang menunggu aturan-aturan pasti terkait Standar KRIS BPJS. "Saat ini kita masi menunggu aturan pasti terkait standar, dan aruran bagi peserta juga," terangnya

Ketua ARSSI pusat, drg Iing Ichsan Hanafi MARS MH mengatakan, jumlah rumah sakit swasta hampir 65 persen dari sekitar 2.100 rumah sakit di Indonesia.

Karena mayoritas, maka rumah sakit swasta harus mampu berkontribusi untuk meningkatkan layanan kesehatan.

“Tentunya akan ada aturan-aturan tuntunannya. Nah, ini yang harus kita kawal sehingga aturan-aturan itu terimplementasi dengan baik. Tidak hanya di rumah sakit tentunya, tapi juga pada faskes tingkat pertama dan lainnya,” kata dia.

ARSSI menilai, program BPJS sudah berjalan baik ini. “Tentunya akan kita kawal supaya lebih baik lagi,” tambah drg Iing Ichsan.

Terkait penerapan KRIS, problem yang kemungkinan akan muncul di rumah sakit swasta terkait tarif kelas para pasien.

“Kami juga tentunya juga fokus bagaimana rumah sakit bisa terus berkembang. Kita tidai ingin ada yang terpuruk dan justru tidak mampu berkembang.

Dengan mampu berkembang, maka mutu layanan rumah sakit yang akan diberikan kepada pasien tentu bisa lebih baik lagi,”katanya

arssi cabang sumsel soroti standar layanan kris, ketua dan pengurus baru periode 2024-2027 dilantik                            palembang, sumateraekspres.id - pelantikan pengurus asosiasi rumah sakit swasta indonesia  (arssi) cabang sumatera selatan (sumsel) periode 2024-2027 berlangsung di auditorium charitas hospital palembang, senin (24/6). langsung dilantik ketua arssi pusat,  drg iing ichsan hanafi mars mh.
sebagai ketua arssi cabang sumsel yang baru, dr reny puspita mars mh. menurutnya, arssi cabang wilayah sumsel selalu bersinergi dengan arssi pusat dan persi (perhimpunan rumah sakit seluruh indonesia) agar bagaimana bisa memberikan dorongan dan dukungan kepada seluruh rumah sakit swasta yang ada di indonesia, khusus di sumsel.
baca juga:mengintip usaha ormas terkaya di dunia, dari rumah sakit hingga air mineral
baca juga:rekrutmen pegawai tidak tetap rumah sakit universitas indonesia pendaftaran sampai dengan : 31 mei 2024 
sinergi ini dalam upaya meningkatkan mutu layanan, menghadapi tantangan  serta isu- isu starategis yang muncul  “asosiasi memberikan dukungan dan dorongan untuk menjaga eksistensi dan agar rumah sakit swasta indonesia dapat bersaing dan menghadapi tantangan dalam bidang kesehatan,“ ucap dr reny.
arssi saat ini menyoroti rencana penerapan kamar rawat inap standar (kris) bpjs  kesehatan yang akan diterapkan pada 2025 mendatang. "fokus kita bersama arssi pusat, akan melaksanakan implementasitasi layanan standar kris," tuturnya.
ia menambahkan, saat ini pihaknya sedang menunggu aturan-aturan pasti terkait standar kris bpjs. "saat ini kita masi menunggu aturan pasti terkait standar, dan aruran bagi peserta juga," terangnya
ketua arssi pusat, drg iing ichsan hanafi mars mh mengatakan, jumlah rumah sakit swasta hampir 65 persen dari sekitar 2.100 rumah sakit di indonesia.
karena mayoritas, maka rumah sakit swasta harus mampu berkontribusi untuk meningkatkan layanan  kesehatan. 
“tentunya akan ada aturan-aturan tuntunannya. nah, ini yang harus kita kawal sehingga aturan-aturan itu terimplementasi dengan baik. tidak hanya di rumah sakit tentunya, tapi juga pada faskes tingkat pertama dan lainnya,” kata dia.
arssi menilai, program bpjs sudah berjalan baik ini. “tentunya akan kita kawal supaya lebih baik lagi,” tambah drg iing ichsan.
terkait penerapan kris, problem yang kemungkinan akan muncul di rumah sakit swasta terkait tarif kelas para pasien.
“kami juga tentunya juga fokus bagaimana rumah sakit  bisa terus berkembang. kita tidai ingin ada yang terpuruk dan justru tidak mampu berkembang.
dengan mampu berkembang, maka mutu layanan rumah sakit yang akan diberikan kepada pasien tentu bisa lebih baik lagi,”katanya 
tak lupa, ketua arssi pusat mengucapkan selamat kepada ketua dan pengurus apssi cabang sumsel yang baru dilantik.
“kami berharap teman-teman bisa memberikan masukan pada apssi pusat. keberadaan arssi di cabang bisa memberikan masukan dan jadi perwakilan dalam berkomunikasi dengan dinas kesehatan terkait program standar kris bpjs,"sambungnya
kepala dinas kesehatan (dinkes) sumsel, dr h trisnawarman mkes spkklp diwakili kabid sumber daya kesehatan dr h icon harizon mkm mengatakan, sebagai pelayanan kesehatan masyarakat,  rumah sakit dituntut untuk melayani dengan baik dan benar.  mutu pelayanan yang tinggi, minimal sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
"kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat diamati melalui kinerja professional dari segenap pegawainya. juga, efisiensi, efektivitas dan kepuasan pasien,” bebernya. pemerintah berkomitmen untuk melakukan tranformasi sistem pelayanan kesehatan yang terdiri dari 6 pilar.
salah satunya, transformasi layanan rujukan yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier. “peran rumah sakit sangat penting di dalamnya," jelas dia,
saat ini, kompetensi layanan rujukan belum merata. sarana dan prasarana serta sdm layanan rujukan juga belum optimal. termasuk sistem pelayanan, mutu dan keselamatan pasien.
karena itu, belum terbangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan rumah sakit di indonesia. 
untuk itu, diperlukan peningkatan akses dan mutu layanan rujukan. “hal ini membutuhkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi antara semua stakeholder yang ada. baik secara horizontal maupun vertikal dan atau antara lintas sektor," tandas dr icon.
kepala dinas kesehatan provinsi sumatera selatan (sumsel) dr. h. trisnawarman, m.kes, spkklp melalui,  icon harizon mengatakan, sebagai pelayanan kesehatan masyarakat,  rumah sakit dituntut untuk melayani pasien dengan baik dan benar sehingga menghasilkan mutu pelayanan yang tinggi, minimal pelayanan tersebut sesuai standar yang ditetapkan oleh peraturan kementrian kesehatan republik indonesia. 
"kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat diamati melalui kinerja professional dari personel rumah sakit, efisiensi, efektivitas dan kepuasan pasien. pemerintah berkomitmen untuk melakukan tranformasi sistem pelayanan kesehatan yang terdiri dari 6 (enam pilar), dimana salah satunya adalah transformasi layanan rujukan yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan tersier dan sekunder dimana peran rumah sakit sangat penting di dalamnya,"sambung dia.
baca juga:fresh graduate boleh merapat! rumah sakit khusus orthopaedi ini butuh pegawai baru, ini syaratnya! 
baca juga:jokowi puji prabowo, rsppn jenderal soedirman jadi rumah sakit terlengkap di indonesia
lebih jauh dijelaskan, terdapat permasalahan dalam layanan rujukan yaitu belum meratanya kompetensi layanan rujukan, belum optimalnya sarana/prasarana dan sdm layanan rujukan, belum optimalnya sistem pelayanan, mutu  dan keselamatan pasien, belum terbangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan rumah sakit di indonesia. 
"sehingga diperlukan peningkatan akses dan mutu layanan rujukan. hal ini membutuhkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi antara semua stakeholder yang ada baik secara horizontal maupun vertikal dan atau antara lintas sektor," tandasnya. (nni)