Masalah Clear, Harus Rampung 2023

*Fly Over Simpang Sekip Capai 42 Persen

PALEMBANG - Pembangunan Fly Over Simpang Sekip kian on progress, saat ini sudah mencapai 42 persen. Dalam peninjauannya, kemarin (28/2), anggota DPR-RI Komisi V Ir H Ishak Mekki pun memberikan apresiasi atas realisasi tersebut. “Dulu waktu kita meminta pemaparan beberapa bulan lalu, progresnya masih sangat minus. Kini sudah mencapai 42 persen. Itu sangat baik,” ujar Ishak Mekki kepada wartawan di sela-sela peninjauan, kemarin.

BACA JUGA : Musim Hujan, Simak 5 Tips Biar Tidak Kena Flu

Dia pun berharap target pembangunan Fly Over Simpang Sekip juga bisa selesai tahun ini juga (2023). “Saya mendengar informasi adanya hambatan dalam pembangunan fly over, terutama untuk pemerataan halaman Bea Cukai. Namun ketika kita cek fakta ke lapangan tidak ada permasalahan lagi,” ungkapnya.

Ishak Mekki berharap PT Waskita juga bisa mencarikan solusi untuk parkir halaman Bea Cukai. “Mungkin ada jalan ke belakang atau bisa sesegera mungkin dipagar. Karena separuh halaman Kantor Bea Cukai itu habis dibebaskan untuk lahan fly over, sehingga pegawai maupun pengunjung tidak bisa parkir,” jelas dia.

Dia menyebut permasalahan dengan Bea Cukai tidak mungkin tidak selesai karena permasalahan antarnegara sama negara. Sedangkan negara dengan masyarakat saja bisa selesai. Yang jelas, lanjut Ishak, dirinya sudah bertemu dengan pejabat Kantor Bea Cukai dan sudah mendapat amanah. “Insya Allah tidak ada masalah lagi. Besok (hari ini, red) pagar Kantor Bea Cukai sudah dapat dibongkar,” jelasnya.

Artinya semua permasalahan lahan yang selama ini menghambat sudah clear. Untuk utilitas, mantan Wakil Gubernur Sumsel ini menyebut sesuai janji PLN tanggal 13 Februari 2023, semua tiang yang berada di tengah akan dicabut. Tetapi, faktanya hingga saat ini masih ada dan tiang listrik belum dipindahkan. Padahal penggantian tiang dipinggir sudah ada.

“Kita berharap PLN cepat memindahkan tiang tersebut, mengingat pembangunan fly over ada schedule-nya. Kalau terlambat pihak swasta bisa kena tegur. Mudah-mudahan dalam waktu dekat secepatnya dipugar. Selama pengerjaan juga tidak ada kendala kecuali cuaca,” paparnya.

Sebelumnya, ada tiga titik lahan bermasalah, yakni lahan milik Bea Cukai, lahan Siswandi, dan lahan almarhum Bastari. Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemprov Sumsel, Darma Budhy menjelaskan pihaknya sudah mengundang Bea Cukai, BPN, BBPJN, kontraktor pelaksana, Pertagas, dan pihak terkait lainnya membahas persoalan ini.

Ia merinci untuk Bea Cukai ada selisih luasan yang akan dihibahkan, tukar guling antara Pemprov Sumsel dengan Kementerian Keuangan melalui Dirjen Bea Cukai. Setelah dibahas disepakati luasan yang dibutuhkan belum memadai, jadi akan direvisi kurang lebih 795 meter persegi luas lahannya. Itu akan dimohonkan hibah ke pihak provinsi atau tukar guling. Kemudian untuk pembangunan kembali fasilitas pagar, lapangan parkir, dan pos jaga Bea Cukai. Akan dibangun oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumsel di APBD Perubahan tahun 2023 atau anggaran 2024. BACA JUGA : Outdoor Learning Tumbuhkan Literasi

Untuk lahan almarhum Bastari, pembahasan menyangkut beda luasan lahan. Dari empat lahan, ternyata ada satu yang berbeda luasan tapi tidak signifikan sekitar 4 meter persegi dan itu akan dikomunikasikan lagi dengan pemiliki lahan. Terakhir masalah luasan yang dibebaskan untuk lahan Siswandi, karena menurut pemilik lahan, luasan lahan yang akan dibebaskan itu termasuk dalam luasan milik Pertagas. Jadi tidak mungkin ada dua kepemilikan dalam satu lahan.

Setelah dirapatkkan, BPN akan membuat luasan di luar Pertagas dan kepunyaan Siswandi kurang lebih 40 meter persegi. "Telah disepakati juga pihak Bea Cukai akan memberi izin ke kontraktor agar bekerja di lahan mereka setelah ada penandatangan MoU antara Pemprov Sumsel dengan Kanwil Bea Cukai terhadap hibah lahan maupun pengembalian kondisi lahan yang terkena pembangunan fly over," katanya. (iol/lia)