Jawab Pandangan Umum Fraksi, Pj Bupati OKI akan Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

KAYUAGUNG, SUMATERA EKSPRES.ID- Rapat Paripurna ke XIV lanjutan masa sidang III Tahun Sidang 2024 Dalam Rangka Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi mengenai Rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Ketua DPRD OKI,  Abdiyanto mengungkapkan,  agenda kali ini mendengarkan jawaban semua pertanyaan kritik dan saran dari fraksi oleh Pj Bupati OKI Ir Asmar Wijaya yang nantinya bakal dibahas lebih lanjut oleh pansus tentang hasil pengelolaan keuangan daerah 2023  yang sudah diaudit BPK.

"Hasil audit inilah nanti menjadi rujukan dan perda acuan pembangunan kedepannya,"terangnya Rabu 19 Juni 2024. 

Terpenting dalam Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 rekomendasi LPJ  nota keuangan OKI yang mendapat WTP 13 kali ini prestasi yang harus dipertahankan dengan kondisi saat ini yang masih banyak terdapat kekurangan.

BACA JUGA:Biznet Resmikan Kabel Bawah Laut Pertama di Indonesia, Hubungkan Jawa-Sumatera-Bangka

BACA JUGA:Diego Sinathrya Dicoret dari Timnas U-16, Ini Kata Sang Ayah

Pihaknya mengimbau kepada semua OPD dan pihak terkait lainnya harus membahas ini dengan sebenarnya, menjalankan rekomendasi BPK terhadap evaluasi keuangan dalam menyempurnakan APBD 2023 menjadi Perda dan acuan pembangunan di tahun berikutnya.

Pj Bupati OKI akan beri jawaban ekskutif terhadap anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2023.

Terhadap pandangan umum Fraksi  PDIP yang disampaikan Anggota DPRD OKI, Wilindra, pihaknya berterima kasih atas apresiasi terhadap prestasi Pemda OKI yang telah mendapatkan WTP 13 kali berturut-turut atas laporan keuangan Pemda OKI 2023.

BACA JUGA:SELMA Resmi Buka Toko Pertama di Palembang, Hadirkan Program dan Diskon Menarik

BACA JUGA:BSI Sambut Kunjungan Kehormatan Vice Grand Syekh Al-Azhar, Diskusi Sertifikasi Halal Jadi Fokus Utama

Terhadap realisasi pencapaian target PAD yang hanya 33,57 persen dapat ia jelaskan, bahwa target PAD tersebut telah ditetapkan bersama Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  2023 lalu. 

"Merupakan penyeimbang dari belanja yang kita tetapkan bersama untuk melaksanakan beberapa belanja wajib yang kita rencanakan pelaksanaannya,"terangnya di sela sela Rapat Paripurna.

Dapat dijelaskan komponen lain  PAD yang sah dari sektor PAD lainnya hanya terealisasi 21,01 persen sehingga ini sangat mempengaruhi persentase PAD.