Masuk Pokok Perkara, JPU Tolak Eksepsi 2 Terdakwa Perkara Korupsi Dana Korpri Banyuasin

Reporter: Tommy |

Editor: Dede Sumeks |

Kamis , 13 Jun 2024 - 20:24

TANGGAPAN EKSEPSI: Terdakwa Bambang Gusriandi, dan Mirdayani, kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang, Kamis (13/6). FOTO: TOMI KURNIAWAN/SUMEKS --

Pengembalian uang tersebut akan jadi bahan pertimbangan hukum dalam penuntutan perkara.

"Apabila eksepsi ditolak, kami sudah menyiapkan total 86 orang saksi yang nantinya akan kami pilah pilih sesuai dengan kebutuhan pembuktian persidangan," ucapnya.

Diketahui, modus penyimpangan dana Korpri Banyuasin itu, mulai dari pemberian bantuan, pembelian barang fiktif, hingga penggunakan dana Korpri di luar pertanggungjawaban dan aturan. Sehingga menimbulkan kerugian negara, Rp342 juta.

Kedua melakukan pengeluaran dana pada Desember 2022 sebesar Rp49,5 juta. Kemudian Januari 2023, pinjaman dana Korpri sebesar Rp60 juta, dan Rp120 juta lagi pada Mei 2023.

Untuk alirannya di antaranya pada Desember 2022, peruntukan dana itu di luar aturan Korpri. Seperti pencairan sebesar Rp5 juta untuk bantuan reog ponorogo.

Lalu Januari 2023, untuk biaya rumah sakit istri asisten setda banyuasin, bantuan keluarga besar di Blitar, serta bantuan wayang kulit yang masing masing sebesar Rp10 juta. Kemudian, April 2023, sebesar Rp10 juta untuk biaya operasi kanker istri Pj Sekda Banyuasin (ketua Korpri Banyuasin kala itu).

Dalam perjalanan proses penyidikan Kejari Banyuasin, Bambang sudah mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp229 juta, dan Mirdayani sebesar Rp113 juta.

Keduanya sudah ditahan sejak 14 Maret 2024 lalu. Bambang dititipkan penahanannya di Rutan Kelas I Palembang. Sementara Mirdayani di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang. (kur/air)

masuk pokok perkara, jpu tolak eksepsi 2 terdakwa perkara korupsi dana korpri banyuasin                            palembang, sumateraekspres.id - jaksa penuntut umum (jpu) kejari banyuasin, memberikan tanggapan atas eksepsi yang disampaikan 2 terdakwa dugaan korupsi dana korpri banyuasin tahun 2022-2023.
jpu menolak eksepsi terdakwa bambang gusriandi, dan mirdayani, meski telah mengembalikan uang kerugian negara sebesar rp342 juta.
baca juga:rampungkan berkas perkara dugaan korupsi dana kopri, dua tersangka segera diadili
baca juga:jadikan kopri wadah edukasi, muba gelar muskab kopri
ada beberapa point tanggapan yang dibacakan jpu yophi midayana, dalam persidangan di pengadilan tipikor pada pn palembang kelas ia khusus yang diketuai majelis hakim masrianti sh mh, kamis, 13 juni 2024.
pertama, bahwa terhadap penanganan perkara dugaan korupsi pengelolaan dana korpri banyuasin itu, penyidik kejari banyuasin telah menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa, bertentangan dengan undang-undang (uu) yang berlaku.
kemudian semua keterangan saksi telah berkesesuaian antara satu sama lainnya. ini menandakan telah terjadi tindak pidana korupsi, dimana terdakwa bambang gusriandi dan mirdayani jelas adalah pelakunya.
"serta eksepsi yang disampaikan penasihat hukum terkait dakwaan tidak tepat, tidak cermat adalah tidak beralasan dan sudah menyentuh pokok perkara," ucap yophi.
karena itu, yophi mengatakan agar majelis hakim tipikor pada pn palembang sudah seharusnya menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. 
untuk selanjutnya meneruskan pembuktian perkara dipersidangan. atas tanggapan jpu dari eksepsi terdakwa, majelis hakim akan melanjutkan persidangan pada kamis pekan depan untuk agenda pembacaan putusan sela.
kasi pidsus kejari banyuasin hendi tanjung sh mh, sepakat bahwa eksepsi yang disampaikan terdakwa sebelumnya telah masuk pokok perkara dan harus dibuktikan di persidangan.
terkait klaim penasihat hukum bahwa telah ada pengembalian uang sebelum perkara naik ke penyidikan, hendi membantahnya.
disebutnya sudah naik penyidikan, baru uang dikembalikan. "selain itu, meski telah mengembalikan uang kerugian negara tidak serta merta menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa," ucap hendi.
ini mengacu pada pasal 4 uu pemberantasan tindak pidana korupsi. "tapi kami terima kasih kepada para terdakwa, yang telah menitipkan uang kerugian negara sebagaimana hasil audit inspektorat pada saat penyidikan," ucapnya.
pengembalian uang tersebut akan jadi bahan pertimbangan hukum dalam penuntutan perkara.
"apabila eksepsi ditolak, kami sudah menyiapkan total 86 orang saksi yang nantinya akan kami pilah pilih sesuai dengan kebutuhan pembuktian persidangan," ucapnya. 
diketahui, modus penyimpangan dana korpri banyuasin itu, mulai dari pemberian bantuan, pembelian barang fiktif, hingga penggunakan dana korpri di luar pertanggungjawaban dan aturan. sehingga menimbulkan kerugian negara, rp342 juta.
kedua melakukan pengeluaran dana pada desember 2022 sebesar rp49,5 juta. kemudian  januari 2023, pinjaman dana korpri sebesar rp60 juta, dan rp120 juta lagi pada mei 2023.
untuk alirannya di antaranya pada desember 2022, peruntukan dana itu di luar aturan korpri. seperti pencairan sebesar rp5 juta untuk bantuan reog ponorogo. 
lalu januari 2023, untuk biaya rumah sakit istri asisten setda banyuasin, bantuan keluarga besar di blitar, serta bantuan wayang kulit yang masing masing sebesar rp10 juta. kemudian, april 2023, sebesar rp10 juta untuk biaya operasi kanker istri pj sekda banyuasin (ketua korpri banyuasin kala itu).
baca juga:tinggal tunggu jadwal sidang. kejari limpahkan berkas dugaan korupsi kmk ke pn tipikor
baca juga:selamatkan generasi muda dan masyarakat dari korupsi
dalam perjalanan proses penyidikan kejari banyuasin, bambang sudah mengembalikan uang kerugian negara sebesar rp229 juta, dan mirdayani sebesar rp113 juta. 
keduanya sudah ditahan sejak 14 maret 2024 lalu. bambang dititipkan penahanannya di rutan kelas i palembang. sementara mirdayani di lapas perempuan kelas iia palembang. (kur/air)