Kembalikan Uang Kerugian Negara Rp342 Juta, 2 Terdakwa Korupsi Dana Korpri Banyuasin Ajukan Eksepsi Dakwaan

Reporter: Nanda |

Editor: Dandy |

Kamis , 30 May 2024 - 19:29

DAKWAAN: Mantan Sekretaris Korpri Banyuasin Bambang Gusriandi dan mantan Bendahara Korpri Banyuasin Mirdayani, menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Palembang, Kamis (30/5). -FOTO: NANDA/SUMEKS-

Keduanya sudah ditahan sejak 14 Maret 2024 lalu. Bambang dititipkan penahanannya di Rutan Kelas I Palembang. Sementara Mirdayani di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang. Informasinya, kedua melakukan pengeluaran dana pada Desember 2022 sebesar Rp49,5 juta.

Kemudian Januari 2023, pinjaman dana Korpri sebesar Rp60 juta, dan Rp120 juta lagi pada Mei 2023. Untuk alirannya di antaranya pada Desember 2022, peruntukan dana itu di luar aturan Korpri. Seperti pencairan sebesar Rp5 juta untuk bantuan Reog Ponorogo.

Lalu Januari 2023, untuk biaya rumah sakit istri Asisten Setda Banyuasin, bantuan keluarga besar di Blitar, serta bantuan wayang kulit yang masing-masing sebesar Rp10 juta. Kemudian, April 2023, sebesar Rp10 juta untuk biaya operasi kanker istri Pj Sekda Banyuasin (ketua Korpri Banyuasin kala itu).

Dalam perjalanan proses penyidikan Kejari Banyuasin, Bambang sudah mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp229 juta, dan Mirdayani sebesar Rp113 juta. Peran dari Bambang, mengeluarkan dana Korpri tidak sesuai keputusan Bupati Banyuasin No 01/Korpri/2023 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Rumah Tangga Korpri Kabupaten Banyuasin.

Kemudian dia menggunakan dana kas Korpri Banyuasin tidak sesuai keputusan Banyuasin No 56/kpts/Korpri/2021 tentang Pengelolaan Perubahan Iuran dan Besaran Peruntukan Dana Anggota Korpri Banyuasin.

Kemudian peran Mirdayani, yaitu pertanggungjawaban dana Korpri Kabupaten Banyuasin tidak dikelola secara tertib, efisien dan transparan. Serta tidak bertanggung jawab sesuai Pasal 3 UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara. (nsw/air)

kembalikan uang kerugian negara rp342 juta, 2 terdakwa korupsi dana korpri banyuasin ajukan eksepsi dakwaan                            *dugaan korupsi dana korpri banyuasin rp342 juta 
palembang, sumateraekspres.id – kasus dugaan korupsi dana korpri banyuasin tahun 2022-2023, memasuki persidangan di pengadilan tipikor pada pn palembang kelas ia khusus, kamis, 30 mei 2024. jpu kejari banyuasin, mendakwa kedua terdakwa bambang gusriandim dan mirdayani, telah merugikan negara sebesar rp342 juta.
dalam dakwaannya, jpu mengatakan bahwa terdakwa bambang gusriandi selaku sekretaris korpri banyuasin dan terdakwa mirdayani selaku bendahara korpri banyuasin, telah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
"kedua terdakwa telah mengeluarkan dan mengunakan dana kas korpri tidak sesuai dengan keputusan bupati banyuasin,” kata jpu membacakan dakwaannya, dalam persidangan yang dipimpin hakim masrianti sh mh, kemarin. ”serta laporan pertanggungjawaban (lpj) penggunaan dana korpri banyuasin tidak dikelola secara tertib, efisien, transparan dan bertanggung jawab," tambah jpu. 
baca juga:tak penuhi syarat, dijadwal ulang, pemilihan direktur polsri periode 2024-2028
baca juga:dosen universitas muhammadiyah mendunia, gelar international community empowerment di utm
usai mendengarkan dakwaan jpu, kedua terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan keberatan (eksepsi). "kami ajukan eksepsi yang mulia," kata arif budiman sh, penasihat hukum terdakwa bambang gusriadi. usai sidang, arif menjelaskan asalannya mengajukan eksepsi karena menilai dakwaan yang disusun jpu tidak jelas dan tidak lengkap.
selain itu, kliennya juga telah mengembalikan kerugian negara sebesar rp342 juta, saat perkara ini naik ke tahap penyelidikan. "ini salah satu poin yang akan kami sampaikan dalam keberatan nanti, bahwa uang kerugian itu sudah dikembalikan seluruhnya. dititipkan ke jaksa penyidik kejari banyuasin," sebut arif.
kasi pidsus kejari banyuasin hendy tanjung sh mh, membenarkan terdakwa sudah mengembalikan uang kerugian negara tersebut. “namun proses hukum terus berjalan, tidak menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa,” tegasnya.
hendy mengulas, dalam serangkaian penyidikan perkara ini tim penyidik pidsus kejari banyuasin telah memeriksa sebanyak 86 orang saksi. mulai dari pengurus korpri kabupaten banyuasin, serta bendahara kopri pada masing-masing opd pemkab banyuasin.
baca juga:asah pengetahuan bgp, anjangsana wisata, ke desa quran sampai rumah busana
baca juga:geger, pemalsuan emas antam senilai 190 ton sejak tahun 2010, begini cara cek emas yang asli!
“kemudian juga saksi para pemilik toko yang terlampir dalam barang bukti berupa spj, pertanggungjawaban hingga saksi penerima bantuan,” urai hendy. kedua terdakwa dikenakan kesatu primer pasal 2 ayat (1) atau subsider pasal 3 atau kedua pasal 8 uu pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp jo pasal 64 ayat (1) kuhp. 
modus penyimpangan dana korpri banyuasin itu, mulai dari pemberian bantuan, pembelian barang fiktif, hingga penggunakan dana korpri di luar pertanggungjawaban dan aturan. sehingga menimbulkan kerugian negara, rp342 juta.
keduanya sudah ditahan sejak 14 maret 2024 lalu. bambang dititipkan penahanannya di rutan kelas i palembang. sementara mirdayani di lapas perempuan kelas iia palembang. informasinya, kedua melakukan pengeluaran dana pada desember 2022 sebesar rp49,5 juta. 
kemudian januari 2023, pinjaman dana korpri sebesar rp60 juta, dan rp120 juta lagi pada mei 2023. untuk alirannya di antaranya pada desember 2022, peruntukan dana itu di luar aturan korpri. seperti pencairan sebesar rp5 juta untuk bantuan reog ponorogo. 
lalu januari 2023, untuk biaya rumah sakit istri asisten setda banyuasin, bantuan keluarga besar di blitar, serta bantuan wayang kulit yang masing-masing sebesar rp10 juta. kemudian, april 2023, sebesar rp10 juta untuk biaya operasi kanker istri pj sekda banyuasin (ketua korpri banyuasin kala itu).
dalam perjalanan proses penyidikan kejari banyuasin, bambang sudah mengembalikan uang kerugian negara sebesar rp229 juta, dan mirdayani sebesar rp113 juta. peran dari bambang, mengeluarkan dana korpri tidak sesuai keputusan bupati banyuasin no 01/korpri/2023 tentang pengesahan anggaran dasar rumah tangga korpri kabupaten banyuasin.
kemudian dia menggunakan dana kas korpri banyuasin tidak sesuai keputusan banyuasin no 56/kpts/korpri/2021 tentang pengelolaan perubahan iuran dan besaran peruntukan dana anggota korpri banyuasin. 
kemudian peran mirdayani, yaitu pertanggungjawaban dana korpri kabupaten banyuasin tidak dikelola secara tertib, efisien dan transparan. serta tidak bertanggung jawab sesuai pasal 3 uu no 17/2003 tentang keuangan negara. (nsw/air)