Pleidoi Sarimuda Sebagai Terdakwa Tunggal: Ada Pihak-Pihak Tertentu Menginginkan Saya Masuk Penjara

Reporter: Nanda |

Editor: Dandy |

Selasa , 28 May 2024 - 22:14

PLEIDOI : Terdakwa Sarimuda membacakan pembelaan atau pleidoi, di Pengadilan Tipikor Palembang, Rabu (28/5). -FOTO: NANDA/SUMEKS -

Senada dikatakan Heribertus S Hartojo SH MH, penasihat hukum terdakwa Sarimuda, usai persidangan kemarin. Dia optimistis kliennya akan dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan JPU. Sebeb mereka meyakini pasti ada terdakwa lain yang turut serta.

"Ya optimistis, paling tidak di-freeze-lah. Sebab, kalau dilihat dari rangkaian peristiwa dugaan korupsi dimana proses pencairan uang, misal melalui direksi, keuangan atau sebagainya itu dianggap bersalah juga. Harusnya semua ikut bersalah," urai Heribertus.

Namun dalam kasus ini, justru terkesan kliennya sendiri yang melakukan perbuatan tersebut. “Sehingga saya melihat ini merupakan bentuk penzaliman terhadap klien kami," tukasnya.

Menurutnya JPU KPK hanya membuktikan komponen perkara secara terpisah, sehingga tidak terkoneksi satu sama lain. “Sehingga Pasal 3 jo Pasal 18 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan tidak terbukti,” nilai Heribertus.

Dia menambahkan, ada 3 komponen yang tidak bisa dipisahkan. Yakni, unsur melawan hukum, menguntungkan diri sendiri, dan menyalahgunakan kewenangan. ”Dan di samping itu harus ada mens rea, tapi di sini jaksa hanya membuktikan secara terpisah," sesalnya.

Diberitakan sebelumnya, JPU KPK membacakan tuntutannya terhadap terdakwa Sarimuda, pada persidangan Rabu, 22 Mei 2024 lalu. JPU KPK M Albar Hanafi SH menilai semua unsur pidana yakni memperkaya diri sendiri dan orang lain, menyalahgunakan wewenang dan jabatan pada dakwaan, telah terpenuhi. Sebagaimana dakwaan kedua Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menuntut terdakwa Sarimuda dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan," kata JPU KPK membacakan tuntutannya, di Pengadilan Tipikor Pada PN Palembang Kelas IA Khusus, dengan Ketua majelis hakim Pitriadi SH MH.

JPU KPK juga menuntut terdakwa Sarimuda dengan hukuman tambahan berupa uang pengembalian kerugian negara sebesar Rp2,3 Miliar. "Dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan 1 bulan setelah inkracht, maka harta benda akan disita dan dilelang, dan jika tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun," tegasnya.

pleidoi sarimuda sebagai terdakwa tunggal: ada pihak-pihak tertentu menginginkan saya masuk penjara                            *pleidoi minta bebaskan dari  segala tuntutan dan dakwaan
palembang,sumateraekspres.id – mantan direktur utama (dirut) pt sriwijaya mandiri sumsel (sms), sarimuda dalam pleidoinya minta dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan. dia dituntut 4,5 tahun penjara, atas dugaan korupsi pengangkutan batu bara yang merugikan negara rp18 miliar.
 
di hadapan majelis hakim yang diketuai pitriadi sh mh, terdakwa sarimuda menyampaikan bila penepatan dirinya sebagai tersangka dan terdakwa tunggal, atas dasar ketidaksukaan orang-orang kepadanya.
 
"saya menyampaikan pada persidangan ini bahwa ada pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu yang menginginkan saya masuk penjara," ucap sarimuda, di pengadilan tipikor pada pn palembang kelas ia khusus, selasa 28 mei 2024.
 
menurutnya, tuntutan tidak didasarkan dengan pada fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan. melainkan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi saja. “jelas hal itu adalah suatu bentuk penzaliman terhadap saya,” tambah sarimuda.
baca juga:asn keberatan, pengusaha terbebani, iuran tapera 3 persen
baca juga:terus gaungkan untuk berselawat sebelum aktivitas, pj bupati lahat dapat julukan bupati selawat
membacakan pleidoi pribadinya sambil duduk di kursi terdakwa, sarimuda mengatakan apa yang telah dia lakukan di pt sriwijaya mandiri sumsel (sms), adalah murni demi kepentingan untuk kemajuan perusahaan. “bukan untuk kepentingan saya pribadi,” ucapnya.
 
atas dasar itulah, terdakwa sarimuda melalui pleidoinya, meminta majelis hakim agar membebaskan dirinya dari segala dakwaan dan tuntutan jpu kpk. "kepada majelis hakim, saya memohon bisa menilai secara adil dan membebaskan saya dari segala tuduhan yang tidak mendasar," pintanya.
 
senada dikatakan heribertus s hartojo sh mh, penasihat hukum terdakwa sarimuda, usai persidangan kemarin. dia optimistis kliennya akan dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan jpu. sebeb mereka meyakini pasti ada terdakwa lain yang turut serta. 
 
"ya optimistis, paling tidak di-freeze-lah. sebab, kalau dilihat dari rangkaian peristiwa dugaan korupsi dimana proses pencairan uang, misal melalui direksi, keuangan atau sebagainya itu dianggap bersalah juga. harusnya semua ikut bersalah," urai heribertus. 
baca juga:geliatkan sektor properti, 424.081 kk di sumsel belum punya rumah
baca juga:harga lelang dianggap terlalu murah, banyak penggaduan lelang kekayaan negara
 
namun dalam kasus ini, justru terkesan kliennya sendiri yang melakukan perbuatan tersebut. “sehingga saya melihat ini merupakan bentuk penzaliman terhadap klien kami," tukasnya.
 
menurutnya jpu kpk hanya membuktikan komponen perkara secara terpisah, sehingga tidak terkoneksi satu sama lain. “sehingga pasal 3 jo pasal 18 uu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang didakwakan tidak terbukti,” nilai heribertus.
 
dia menambahkan, ada 3 komponen yang tidak bisa dipisahkan. yakni, unsur melawan hukum, menguntungkan diri sendiri, dan menyalahgunakan kewenangan. ”dan di samping itu harus ada mens rea, tapi di sini jaksa hanya membuktikan secara terpisah," sesalnya.
 
diberitakan sebelumnya, jpu kpk membacakan tuntutannya terhadap terdakwa sarimuda, pada persidangan rabu, 22 mei 2024 lalu. jpu kpk m albar hanafi sh menilai semua unsur pidana yakni memperkaya diri sendiri dan orang lain, menyalahgunakan wewenang dan jabatan pada dakwaan, telah terpenuhi. sebagaimana dakwaan kedua pasal 3 jo pasal 18 uu pemberantasan tindak pidana korupsi.
"menuntut terdakwa sarimuda dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, denda rp100 juta subsider 3 bulan kurungan," kata jpu kpk membacakan tuntutannya, di pengadilan tipikor pada pn palembang kelas ia khusus, dengan ketua majelis hakim pitriadi sh mh.
jpu kpk juga menuntut terdakwa sarimuda dengan hukuman tambahan berupa uang pengembalian kerugian negara sebesar rp2,3 miliar.  "dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan 1 bulan setelah inkracht, maka harta benda akan disita dan dilelang, dan jika tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun," tegasnya.
hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tidak berterus terang. "hal yang meringankan terdakwa telah bersikap sopan dan telah beriktikad baik mengembalikan uang kerugian negara," terangnya.
sementara dalam dakwaannya, jpu menguraikan ada pengeluaran uang kas pt sms dengan tagihan fiktif. dalam rentan waktu tahun 2020 sampai 2021, telah terjadi proses pengeluaran uang dari kas pt sms perseroda dengan membuat berbagai dokumen invoice atau tagihan fiktif.
 
kemudian untuk pembayaran dari beberapa vendor tidak sepenuhnya dimasukkan ke dalam kas pt sms. dari setiap pencairan cek yang bernilai miliaran rupiah, terdakwa sarimuda menyisihkan uang tunai ratusan juta rupiah, digunakan untuk keperluan pribadinya. 
 
terdakwa juga mentransfer ke rekening bank salah satu perusahaan milik anggota keluarganya, yang tidak memiliki kerja sama bisnis dengan pt sms. sehingga kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebesar rp18 miliar. (nsw/air)