Pleidoi Sarimuda Sebagai Terdakwa Tunggal: Ada Pihak-Pihak Tertentu Menginginkan Saya Masuk Penjara

Senada dikatakan Heribertus S Hartojo SH MH, penasihat hukum terdakwa Sarimuda, usai persidangan kemarin. Dia optimistis kliennya akan dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan JPU. Sebeb mereka meyakini pasti ada terdakwa lain yang turut serta. 

 

"Ya optimistis, paling tidak di-freeze-lah. Sebab, kalau dilihat dari rangkaian peristiwa dugaan korupsi dimana proses pencairan uang, misal melalui direksi, keuangan atau sebagainya itu dianggap bersalah juga. Harusnya semua ikut bersalah," urai Heribertus. 

BACA JUGA:Geliatkan Sektor Properti, 424.081 KK di Sumsel Belum Punya Rumah

BACA JUGA:Harga Lelang Dianggap Terlalu Murah, Banyak Penggaduan Lelang Kekayaan Negara

 

Namun dalam kasus ini, justru terkesan kliennya sendiri yang melakukan perbuatan tersebut. “Sehingga saya melihat ini merupakan bentuk penzaliman terhadap klien kami," tukasnya.

 

Menurutnya JPU KPK hanya membuktikan komponen perkara secara terpisah, sehingga tidak terkoneksi satu sama lain. “Sehingga Pasal 3 jo Pasal 18 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan tidak terbukti,” nilai Heribertus.

 

Dia menambahkan, ada 3 komponen yang tidak bisa dipisahkan. Yakni, unsur melawan hukum, menguntungkan diri sendiri, dan menyalahgunakan kewenangan. ”Dan di samping itu harus ada mens rea, tapi di sini jaksa hanya membuktikan secara terpisah," sesalnya.

 

Diberitakan sebelumnya, JPU KPK membacakan tuntutannya terhadap terdakwa Sarimuda, pada persidangan Rabu, 22 Mei 2024 lalu. JPU KPK M Albar Hanafi SH menilai semua unsur pidana yakni memperkaya diri sendiri dan orang lain, menyalahgunakan wewenang dan jabatan pada dakwaan, telah terpenuhi. Sebagaimana dakwaan kedua Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menuntut terdakwa Sarimuda dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan," kata JPU KPK membacakan tuntutannya, di Pengadilan Tipikor Pada PN Palembang Kelas IA Khusus, dengan Ketua majelis hakim Pitriadi SH MH.

JPU KPK juga menuntut terdakwa Sarimuda dengan hukuman tambahan berupa uang pengembalian kerugian negara sebesar Rp2,3 Miliar.  "Dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan 1 bulan setelah inkracht, maka harta benda akan disita dan dilelang, dan jika tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun," tegasnya.