PP Terbit! Gaji PNS dan PPPK Bakal Dipotong untuk Program Tabungan Perumahan Rakyat, Segini Besarannya

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Selasa , 28 May 2024 - 16:03

PP Terbit! Gaji PNS dan PPPK Bakal Dipotong untuk Program Tabungan Perumahan Rakyat, Segini Besarannya-Foto: Screenshot PP Nomor 21 Tahun 2024-

Tujuan utamanya adalah menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan.

Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak dan terjangkau bagi para pesertanya serta melindungi kepentingan mereka.

BP Tapera berperan dalam menyalurkan pembiayaan perumahan berbasis simpanan dengan prinsip gotong royong. Peserta yang termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat menikmati fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Bangun Rumah (KBR), dan Kredit Renovasi Rumah (KRR) dengan tenor hingga 30 tahun dan suku bunga tetap yang lebih rendah dari suku bunga pasar.

Dana yang dihimpun dari peserta akan dikelola oleh BP Tapera sebagai simpanan, yang nantinya akan dikembalikan kepada peserta.

"Dana yang dikembalikan kepada peserta Tapera ketika masa kepesertaannya berakhir, berupa sejumlah simpanan pokok berikut dengan hasil pemupukannya," ujar Heru Pudyo Nugroho.

Heru Pudyo Nugroho juga menjelaskan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah pertama dapat mengajukan manfaat pembiayaan Tapera, asalkan mereka sudah menjadi peserta Tapera.

Dalam pengelolaan dana Tapera, BP Tapera mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sesuai prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) dan mendapat pengawasan langsung dari Komite Tapera, Otoritas Jasa Keuangan, serta Badan Pemeriksa Keuangan.

pp terbit! gaji pns dan pppk bakal dipotong untuk program tabungan perumahan rakyat, segini besarannya                            jakarta, sumateraekspres.id - presiden telah menandatangani peraturan pemerintah (pp) no.21/2024, yang mengatur perubahan atas pp no.25/2020 tentang tabungan perumahan rakyat (tapera).
salah satu poin penting dalam pp ini adalah pemotongan gaji pekerja, baik pegawai negeri maupun swasta, yang akan disalurkan ke rekening dana tapera. 
artinya baik pegawai negeri sipil (pns) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) juga akan mendapatkan potongan gaji untuk tabungan perumahan rakyat (tapera).
pemotongan gaji untuk tapera
dalam pasal 5 pp 21/2024, dijelaskan bahwa semua pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan minimal sebesar upah minimum.
baca juga:terbaru! aturan seragam asn, pppk tidak diharuskan kenakan seragam warna ini
baca juga:kemendikbudristek beri uang tambahan 750 ribu ke pns dan pppk, ini kriteria guru yang mendapatkannya
serta berusia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah saat mendaftar, diwajibkan ikut tapera. pemotongan sebesar 3 persen dari gaji atau upah ini dilakukan setiap bulan.
kriteria peserta tapera
pasal 7 merinci kategori pekerja yang menjadi peserta tapera, yaitu:
1. calon pegawai negeri sipil (cpns)
2. pegawai aparatur sipil negara (asn)
3. prajurit tentara nasional indonesia (tni)
4. prajurit siswa tni
baca juga:inilah ketentuan lengkap penggunaan seragam pns dan pppk daerah, catat rinciannya
baca juga:inilah perbedaan seragam pns dan pppk berdasarkan aturan mendagri
5. anggota kepolisian negara republik indonesia (polri)
6. pejabat negara
7. pekerja/buruh bumn, bumd, bumdes, dan swasta
8. pekerja yang tidak termasuk dalam kategori di atas namun menerima gaji atau upah
besaran simpanan
menurut pasal 15 pp 21/2024, besaran simpanan tapera adalah 3 persen dari gaji atau upah. pembagiannya, untuk pekerja reguler ditanggung bersama oleh pemberi kerja (0,5 persen) dan pekerja (2,5 persen).
baca juga:regulasi terbit! kemendagri tetapkan jadwal pembayaran gaji ke-13 pns dan pppk daerah, ini ketentuannya
baca juga:kemendikbudristek beri uang tambahan 750 ribu ke pns dan pppk, ini kriteria guru yang mendapatkannya
sementara, pekerja mandiri menanggung sendiri seluruh 3 persen tersebut. simpanan ini harus disetor paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
manfaat simpanan tapera
simpanan tapera yang dipotong setiap bulan ini bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan atau dikembalikan setelah masa kepesertaan berakhir.
pasal 68 pp 25/2020 mengharuskan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya kepada bp tapera paling lambat tujuh tahun sejak pp tersebut diberlakukan, yaitu sebelum tahun 2027.
diketahui, bp tapera dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat, yang diperjelas melalui peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat.
tujuan utamanya adalah menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan.
baca juga:resmi! inilah jadwal pencairan gaji ke-13 pns dan pppk di daerah, kemendagri minta jangan potong dana iuran
baca juga:4 bank tempat gadai sk terbaik bagi guru pppk, pinjaman capai ratusan juta, bunga kredit rendah
ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak dan terjangkau bagi para pesertanya serta melindungi kepentingan mereka.
bp tapera berperan dalam menyalurkan pembiayaan perumahan berbasis simpanan dengan prinsip gotong royong. peserta yang termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (mbr) dapat menikmati fasilitas kredit pemilikan rumah (kpr), kredit bangun rumah (kbr), dan kredit renovasi rumah (krr) dengan tenor hingga 30 tahun dan suku bunga tetap yang lebih rendah dari suku bunga pasar.
dana yang dihimpun dari peserta akan dikelola oleh bp tapera sebagai simpanan, yang nantinya akan dikembalikan kepada peserta.
"dana yang dikembalikan kepada peserta tapera ketika masa kepesertaannya berakhir, berupa sejumlah simpanan pokok berikut dengan hasil pemupukannya," ujar heru pudyo nugroho.
heru pudyo nugroho juga menjelaskan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah pertama dapat mengajukan manfaat pembiayaan tapera, asalkan mereka sudah menjadi peserta tapera.
dalam pengelolaan dana tapera, bp tapera mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/gcg) dan mendapat pengawasan langsung dari komite tapera, otoritas jasa keuangan, serta badan pemeriksa keuangan.