Sambil Menangis Puluhan Bidan Datangi Pemkab Muba, Ini Penyebabnya

Reporter: Tommy |

Editor: Alfery |

Senin , 27 May 2024 - 12:43

Sekda Muba Drs H Apriyadi menerima kedatangan puluhan bidan yang curhat mengenai kejelasan mereka soal pengangkatan PPPK, Senin (25/5). -Foto: Tommy/Sumateraekspres.id-

Sekda Muba H Apriyadi mengungkap bahwa sejak awal terdeteksinya ada kerancuan peraturan dari BKN dan Kemenkes.

Pemkab Muba terus memperjuangkan kejelasan status 24 bidan di Bumi Serasan Sekate tersebut.

Dikatakannya, sejak 18 Maret 2024, pihak BKPSDM Muba sudah bersurat ke Pemerintah Pusat untuk meminta kejelasan.

"Kepada rekan-rekan bidan kita harapkan untuk bersabar. Pemkab Muba akan turut menuntaskan persoalan tersebut," tegasnya.

Apriyadi berharap dalam waktu dekat persoalan ini bisa mendapatkan solusi terbaik dan rekan-rekan bidan di Muba bisa segera dilantik PPPK.

"Tentunya semoga ada keputusan terbaik untuk rekan-rekan bidan di Muba yang saat ini berjuang," pungkasnya.

sambil menangis puluhan bidan datangi pemkab muba, ini penyebabnya                            sekayu, sumateraekspres.id - sambil menangis, puluhan tenaga bidan dari sejumlah kecamatan di kabupaten musi banyuasin (muba) senin (27/5/2024) pagi mendatangi kantor pemerintah kabupaten (pemkab) muba.
mereka menyampaikan uneg-uneg lantaran tak kunjung dilantik sebagai tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
kedatangan mereka disambut langsung sekretaris daerah (sekda) muba drs h apriyadi msi.
sambil menangis para bidan tersebut menyampaikan keluh kesah dan rasa kecewa lantaran pihak bkn dan kementerian kesehatan belum ada kejelasan untuk menandatangani dan mengeluarkan sk pppk. 
baca juga:inilah perbedaan seragam pns dan pppk berdasarkan aturan mendagri
baca juga:hore! guru pns dan pppk bakal terima uang tambahan 750 ribu, ini loh persyaratannya
ketua ikatan bidan indonesia (ibi) sumarni yang mendampingi para bidan tersebut menyampaikan bahwa ada sekitar 24 bidan sarjana terapan yang mendaftar pppk untuk jabatan fungsional dengan persyaratan bidan pendidik.
hanya saja formasi tersebut diakhir berubah menjadi bidan klinis dari bkn dan kemenkes.
"jadi belum ada kejelasan hingga saat ini," cetusnya.
yang bikin mereka sedih, hingga saat ini kondisi tersebut tidak ada tindaklanjut sama sekali dari kementerian kesehatan.
baca juga:terbaru! aturan seragam asn, pppk tidak diharuskan kenakan seragam warna ini
baca juga:jokowi teken keppres tentang perubahan jadwal cuti bersama bagi pns pppk, cek waktu terbarunya!
parahnya, kondisi ini tak berlaku hanya di muba, tapi juga secara nasional.
"karena itu kami sangat berharap lewat pak sekda, supaya permasalahan yang dihadapi ini bisa disampaikan ke pemerintah pusat," ungkapnya.
sekda muba h apriyadi mengungkap bahwa sejak awal terdeteksinya ada kerancuan peraturan dari bkn dan kemenkes.
pemkab muba terus memperjuangkan kejelasan status 24 bidan di bumi serasan sekate tersebut.
baca juga:lulusan pppk 2023 bakal dilantik akhir bulan mei ini. ini penjelasan kepala bkpsdm muba
baca juga:regulasi terbit! kemendagri tetapkan jadwal pembayaran gaji ke-13 pns dan pppk daerah, ini ketentuannya
dikatakannya, sejak 18 maret 2024, pihak bkpsdm muba sudah bersurat ke pemerintah pusat untuk meminta kejelasan.
"kepada rekan-rekan bidan kita harapkan untuk bersabar. pemkab muba akan turut menuntaskan persoalan tersebut," tegasnya. 
apriyadi berharap dalam waktu dekat persoalan ini bisa mendapatkan solusi terbaik dan rekan-rekan bidan di muba bisa segera dilantik pppk.
"tentunya semoga ada keputusan terbaik untuk rekan-rekan bidan di muba yang saat ini berjuang," pungkasnya.