Kampus Negeri Dibangun Uang Rakyat

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Meski belum resmi dilantik, namun Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji akan membuat terobosan baru dengan tidak menaikan atau gratiskan uang kuliah tunggal (UKT) yang ada di perguruan tinggi negeri di Tanah Air. 

"Universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat (uang APBN) harus jangan tinggi, kalau bisa sangat minim atau gratis. Ini kita harus hitung dan bekerja keras untuk itu,” kata Prabowo dalam keterangan tertulis, kemarin.

BACA JUGA:Peserta UTBK SNBT Bisa Tersenyum, Kemendikbud Beri Keringanan UKT Rp500 Ribu Dalam Satu Semester

BACA JUGA:Mendikbud Janji Hentikan Kenaikan UKT Tak Wajar

Ia mengatakan, pendidikan terjangkau bisa dilakukan di Indonesia. Berkaca era orde baru, orang miskin sanggup melahirkan anak berpendidikan tinggi. Prabowo justru menyoroti bagaimana sistem di dunia pendidikan berubah secara drastis pasca Orde Baru.

Dimana nilai dunia pendidikan telah menjadi industri dengan menganut nilai kapitalisme. "Jadi berpikirnya bahwa semua itu bisa menjadi market, padahal ini adalah public goods, kewajiban sosial bagi suatu negara," kata Prabowo.

Dan, untuk mewujudkan komitmen tersebut harus menghadirkan pendidikan yang terjangkau. Salah satu strategi dengan meningkatkan pendapatan negara sehingga bisa membiayainya. “Tentunya kita harus hilirisasi untuk kita dapat nilai tambah dan perbaiki pendidikan kita,” pungkasnya. 

Sementara itu, di tengah polemik kenaikan besaran UKT yang tak rasional tahun ini, Universitas Gadjah Mada (UGM) masih berani menawarkan subsidi 100 persen untuk uang kuliah mahasiswanya. Padahal, Kemendikbudristek melalui Permendikbud 2/2024 menetapkan UKT golongan 1 minimal Rp500 ribu.

Mengacu pada Keputusan Rektor UGM Nomor 243/UN.1/P/KPT/HUKOR/2024 tentang Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana dan Sarjana Terapan Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi dan Tes Universitas Gadjah Mada Tahun Akademik 2024/2025, skema kelompok UKT di UGM tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun lalu. Ada lima kelompok UKT yang telah ditetapkan oleh Rektor. 

Adapun lima kelompok tersebut meliputi UKT pendidikan unggul yang bersubsidi 100 persen sehingga biayanya nol rupiah, UKT pendidikan unggul bersubsidi 75 persen, UKT pendidikan unggul bersubsidi 50 persen, UKT pendidikan unggul bersubsidi 25 persen, dan UKT pendidikan unggul. 

”Kami masih punya UKT dengan subsidi 100 persen dan sudah seperti itu sejak beberapa waktu,” ungkap Rektor UGM Ova Emilia, kemarin. 

UKT subsidi 100 persen ini berlaku untuk semua program studi (prodi). Selain itu, kata Ova, tak ada batasan kuota untuk penerimanya. Namun, tetap ada seleksi berkas yang harus dilalui untuk bisa mendapatkan bantuan subsidi 100 persen ini. 

Disinggung soal pendanaan, Ova mengaku subsidi ini berasal dari berbagai sumber. Mulai dari CSR corporate, alumni, hingga usaha dari pihak kampus itu sendiri. ”Sudah menjadi misi UGM sebagai kampus inklusif (untuk memberikan bantuan subsidi 100 persen ini, red,” ujarnya.  

Dijelaskannya, UGM sendiri tak lepas dari polemik kenaikan UKT ini. Pihak kampus sempat didemo lantaran adanya kenaikan UKT bagi mahasiswa angkatan 2023. Untuk UKT pendidikan unggul bersubsidi 75 persen untuk program studi Bisnis Perjalanan Wisata, Bahasa Inggris, serta Bahasa Jepang untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional misalnya. Tahun ini besarannya mencapai Rp3 juta per semester. Naik dibanding tahun 2023 sebesar Rp2,85 juta per semester.