10 Desa Belum Miliki BUMdes

KAYUAGUNG, SUMATERAEKSPRES.ID - Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) menjadi simpul penggerak pembangunan ekonomi masyarakat desa.  Karenanya, sampai saat ini di OKI sudah ada 304 desa yang memiliki BUMdes dari 314 desa yang ada di OKI. Artinya tersisa 10 desa yang belum memiliki BUMdes.

 ‘’BUMdes di OKI telah berjalan aktif dalam pengelolaannya sebesar 96,82 persen. Untuk itu kami mendorong pengelolaan BUMdes kedepan semakin baik," ujar Kepala Dinas PMD OKI, Ari Mulawarman, S STP MSi.

Bagi desa yang belum memiliki BUMdes harus terus didorong agar mereka juga segera memiliki BUMdes. BUMdes dibentuk  pemerintah desa. Tujuannya untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian. ‘’Selain itu potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,’’ katanya.

Asisten Bidang Umum dan Kesra, Hj. Nursula, SSos menjelaskan , Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)  harus mampu menjadi simpul penggerak pembangunan ekonomi masyarakat di desa. ‘’Pembangunan desa menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah guna mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan,’’ katanya.

BACA JUGA:Dorong Pembentukan BUMDes Dimaksimalkan

BACA JUGA:Bertahap Perbaiki Jalan, Kembangkan BUMDes Penggemukan Sapi

Oleh karenanya, BUMDes menjadi lembaga penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi desa dengan tetap bertumpu pada budaya lokal serta mampu memberdayakan masyarakat desa. ‘’Dengan adanya penyaluran Dana Desa serta didukung BUMN/BUMD dan perusahaan swasta sekitar desa diharapkan semakin memperkuat sumber daya pembangunan desa berkelanjutan," harapnya.

Sementara guru besar guru besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP, S.AP, M.Si menambahkan, secara spesifik BUMNDes tak  bisa disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, Atau koperasi. ‘’BUMDesa merupakan suatu bahan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya membantu penyelenggaraan pemerintahan desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa,’’ pungkasnya. (uni)