Heboh, Pegawai Non-Muslim Terlibat dalam Panitia Pemberangkatan Haji, Kemenag Beri Penjelasan Begini!

Reporter: Novis |

Editor: Novis |

Senin , 20 May 2024 - 07:10

Pengawasan Kesehatan Jemaah Haji Lansia di Arab Saudi -Foto: kemenag ri-

"Tidak ada kewajiban semua petugas harus beragama Islam," tambahnya.

Tugas Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji adalah memastikan jemaah dan barang-barang mereka aman dan selamat sampai di Embarkasi Makassar sesuai jadwal.

Dia menjelaskan 2 pegawai non muslim yang dimaksud.

Yakni, Dominggus, S.Th (Kristen) bertugas di tim Pelayanan Koper Jemaah, dan Yohannes Salu Tandi Allah, S.Ag (Katolik) di Pelayanan Penerimaan Jemaah.

" Tugas mereka tidak terkait dengan ritual ibadah," jelasnya.

Fitriadi menegaskan komitmen Kementerian Agama Kota Parepare dalam memberikan layanan terbaik kepada semua umat beragama.

Serta melibatkan seluruh pegawai tanpa terkecuali untuk menciptakan sinergi, kesetaraan, toleransi, dan moderasi dalam menjalankan tugas.

"Tentu tetap memperhatikan hukum, regulasi, etika, dan kepatutan dalam setiap kebijakan," tukas Fitriadi.

(Novis)

heboh, pegawai non-muslim terlibat dalam panitia pemberangkatan haji, kemenag beri penjelasan begini!                            palembang, sumateraekspres.id- heboh di media sosial ada pegawai non muslim yang menjadi panitia haji 2024, yakni di kota parepare 
nah, kepala kantor kementerian agama (kemenag) kota parepare, fitriadi, angkat bicara mengenai kabar kontroversial ini.
dalam hal ini terkait dua pegawai, masing-masinh beragama kristen dan katolik yang dilibatkan dalam panitia pemberangkatan jemaah haji dari kota parepare ke embarkasi upg makassar pada tahun 2024.
menurut fitriadi, keputusan ini adalah hal yang wajar dan tidak melanggar aturan apapun. 
baca juga:alhamdulillah, katering jemaah haji berikan citarasa nusantara, jemaah sambut positif menu higienis dan lezat!
baca juga:jemaah meninggal, asuransi sebesar bipih, hari ini kloter 6 babel-pagaralam masuk asrama haji
"namun, ini tetap perlu penjelasan agar publik memahami," ujarnya, melansir pelbagai sumber, minggu 19 mei 2024.
fitriadi menjelaskan bahwa panitia pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari kota parepare hanya bertugas mengantar jemaah hingga ke embarkasi upg di asrama haji sudiang.
mereka tidak berangkat ke arab saudi sebagai bagian dari panitia penyelenggara ibadah haji (ppih).
"banyak netizen yang salah paham, mengira panitia tersebut akan pergi ke arab saudi, sehingga muncul penolakan," kata fitriadi.
baca juga:jemaah calon haji prabumulih meninggal dunia, batal berangkat ke tanah suci
baca juga:jangan ketinggalan! kemenag gelar uji kompetensi calon mahasiswa al-azhar mesir 2024-2025, cek syaratnya!
dia menjelaskan bahwa panitia ini terdiri dari pegawai kementerian agama dan berbagai unsur dari pemerintah daerah kota parepare,.
seperti bagian kesra setdako, dinas kesehatan, polresta, satpol pp, dinas perhubungan, dan dinas kominfo.
 "tidak ada kewajiban semua petugas harus beragama islam," tambahnya.
tugas panitia pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji adalah memastikan jemaah dan barang-barang mereka aman dan selamat sampai di embarkasi makassar sesuai jadwal.
baca juga:pengumuman, sudah buka seleksi penerimaan beasiswa pemerintah maroko 2024, peminat bisa daftar di sini!
dia menjelaskan 2 pegawai non muslim yang dimaksud.
yakni, dominggus, s.th (kristen) bertugas di tim pelayanan koper jemaah, dan yohannes salu tandi allah, s.ag (katolik) di pelayanan penerimaan jemaah.
" tugas mereka tidak terkait dengan ritual ibadah," jelasnya.
fitriadi menegaskan komitmen kementerian agama kota parepare dalam memberikan layanan terbaik kepada semua umat beragama.
serta melibatkan seluruh pegawai tanpa terkecuali untuk menciptakan sinergi, kesetaraan, toleransi, dan moderasi dalam menjalankan tugas. 
baca juga:pengumuman, kemenag gelar uji publik data tenaga non asn untuk seleksi calon asn tahun 2024, ini tautannya!
baca juga:perhatian, 27 dan 28 mei matahari melintas di atas kakbah, cek arah kiblat di hari istiwa a'zam, ini caranya!
"tentu tetap memperhatikan hukum, regulasi, etika, dan kepatutan dalam setiap kebijakan," tukas fitriadi.
(novis)