Tetap Ada Kamar VIP-VVIP, RS Mulai Siapkan KRIS

Reporter: Martha |

Editor: Edi Sumeks |

Jumat , 17 May 2024 - 21:51

Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) dr Iing Ichsan Hanafi menyebut jika penerapan KRIS sudah digaungkan sejak 2022. Dalam penyusunan aturan ini, ARSSI memang dilibatkan. Lalu organisasi ini minta agar penerapan ditunda karena saat itu masih pandemi Covid-19.

“Sebenarnya syarat KRIS itu sudah digunakan saat kredensialing (asessment) yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan,” kata dia. Rumah sakit sudah mulai berbenah juga, misalnya menyesuaikan jumlah tempat tidur dan ruang perawatan.

Dalam penerapan, rumah sakit harus mengeluarkan dana investasi yang besar. Menurut dr Ichsan, jika rumah sakit milik pemerintah seperti RSUD akan dibiayai perbaikannya oleh pemeritah. Sementara rumah sakit swasta harus mencari dana sendiri. Dia berharap agar ada bantuan dari pemerintah.

Ada berbagai cara untuk membantu, menurut Ichsan. ”Salah satunya adalah dengan adanya insentif atau meringankan pajak,” ungkapnya. Dengan adanya insentif itu diharapkan iklim usaha tetap jalan.

Juru Bicara (Jubir) Kementerian Kesehatan, dr M Syahril mengungkapkan, tahun ini targetnya ada 2.432 rumah sakit yang telah memenuhi standar KRIS. “Sampai 30 April 2024 sudah 1.053 rumah sakit,” bebernya.

Menurut dia, tujuan pemberlakuan KRIS untuk menjamin peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapat perlakuan yang baik. KRIS telah mengatur sarana prasarana ruang rawat inap terstandar. “Masih banyak rumah sakit yang menerapkan kelas 3-nya dengan 5-8 orang. Dengan KRIS, satu kamar rawat inap maksimal hanya 4 bed,” jelas dia.

Diakuinya, memang harus ada biaya yang dikeluarkan rumah sakit. “Tapi ini konsekuensi bisnis,” cetusnya. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut jika Perpres 59/2024 bukan untuk menghapus kelas rawat inap yang selama ini ada.

KRIS juga untuk menyederhanakan standar dan meningkatkan kualitas ruang rawat inap. “Nanti Permenkesnya sebentar lagi keluar setelah Presiden tanda tangan,” ujarnya.

Lalu dengan adanya syarat KRIS ini apakah lantas akan ada peleburan kelas perawatan pasien BPJS Kesehatan dan penyesuaian iuran? Kepala Pusat Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Kemenkes, Irsan Moeis menjelaskan jika Perpres 59/2024 ini tidak ada amanat penyesuaian tarif.

“Amanatnya adalah diberlakukan masa transisi sampai 30 Juni 2025,” ungkapnya. Tapi dalam Pasal 103 B ayat (8) disebutkan bahwa penetapan manfaat, tarif, dan iuran BPJS Kesehatan akan ditetapkan paling lambat 1 Juli 2025.

Dalam Perpres ini, ada amanat kepada Kemenkes, BPJS Kesheatan, DJSN, dan Kementerian Keuangan untuk melakukan evaluasi. Dari evaluasi ini akan dilihat penetapan tarif, manfaat, dan iurannya.

Ketua DJSN Agus Suprapto menyatakan untuk perhitungan iuran peserta BPJS Kesehatan akan terus dievaluasi. “Kita harus hitung aktuaria. Tergantung kebijakan presiden baru,” tukasnya.(nni/tin/way/bis/*/)

tetap ada kamar vip-vvip, rs mulai siapkan kris                            sumsel, sumateraekspres.id – paling lambat 30 juni 2025, kamar rawat inap standar (kris) diberlakukan. ini tertuang dalam peraturan presiden nomor 59 tahun 2024. saat ini, masa transisi bagi pemerintah, bpjs kesehatan, dan rumah sakit untuk melakukan menyesuaikan.
untuk rumah sakit telah diatur bagaimana standar ruang perawatan pasien. ada 12 kriteria yang ditetapkan. bagaimana kesiapan di sumsel? direktur utama dr siti khalimah spkj mars mengatakan, pihaknya sejak 2023 sudah membangun gedung khusus untuk kris. terdiri dari sembilan lantai, memuat 504 tempat tidur (tt) atau bed tanpa kelas. 
"satu kamar 4 bed. jadi di gedung itu tidak ada kelas 1,2, 3 lagi. tapi kelas rawat inap standar," jelasnya, kemarin.  karena saat ini kris belum diberlakukan, gedung itu sementara digunakan untuk pasien kelas 3 dulu.
kepala instalasi rawat inap rsmh palembang, rodiah skep ners mengatakan, penyiapan kelas standar ini sudah dimulai sejak 2023. rsmh palembang  sudah merenovasi beberapa ruangan yang dibuat menjadi ruang standar kris. namun masih ada beberapa ruangan masih dalam proses untuk dijadikan ruang perawatan standar. 
rodiah menjelaskan, menurut standar kris, jarak antar-bed  1,5 meter. untuk luasan per kamar 10 meter persegi. “jumlah maksimal tempat tidur per ruangan empat tempat tidur, dapat disesuaikan,"terangnya.
baca juga:tak ada lagi tingkatan, klasifikasi peserta bpjs kesehatan diganti kelas standar, ini waktu penerapannya
baca juga:ayo segera daftarkan lamaran, bpjs kesehatan masih buka lowongan kerja 2024 untuk lulusan d3 semua jurusan
selama ini, untuk kelas 3 biasanya satu kamar 6 pasien. kalau kelas 2, satu kamar 4 pasien dan kalau kelas 1, bisa 2 atau 1 pasien, berdasarkan kondisi ruang. "dengan adanya kris jadi sama. satu kamar 4 pasien. fasilitasnya bed, gorden, sarana oksigen, pencahayaan, sirkulasi udara, kamar mandi di dalam ruangan dan lain-lain sama," sambung dia. 
untuk suhu, diatur sedemikian rupa disesuai standar yang telah ditetapkan. pada rentang 20 hingga 26 derajat celsius. 
"untuk ruangan menggunakan ac. ada exhaust fan untuk sirkulasi udara," katanya. 
sebelumnya, direktur layanan operasional rsmh palembang, dr rahmadian mkm mengatakan, rsmh sebagai rumah sakit kelas a  selama januari-agustus 2023 melayani 451.378 pasien. sekitar 86,20 persen merupakan peserta bpjs kesehatan. 
"mengacu pada hal inilah, sudah selayaknya kami menyiapkan berbagai fasilitas yang dapat memudahkan peserta jkn mendapatkan pelayanan yang nyaman, mudah, cepat dan tanpa diskriminasi," ujarnya. 
dirut rsud palembang bari, dr hj makiani sh mm mars mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan ruangan dan bed sesuai dengan standar kris.
"hal ini dilakukan demi mendukung program pemerintah dan juga untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya masyarakat kota palembang," ujarnya. persiapan sudah dimulai sejak awal 2023.
baca juga:cegah pekerja jatuh miskin ekstrem, bpjs ketenagakerjaan beri perlindungan
baca juga:momentum ramadan, dewas bpjs ketenagakerjaan silaturahmi ke pj wako dan dirops bsb, ini yang dibicarakan 
"adapun jumlah ruangan dan bed kris yang telah dipersiapkan sampai saat ini sekitar 76 persen dari jumlah total seluruh bed kris yang dibutuhkan," jelasnya. penyiapan kris dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan sampai ruangan dan bed dapat memenuhi 12 kriteria standar yang ditetapkan. 
"rsud palembang bari sebagai rs milik pemda diwajibkan menyediakan 60 persen bed kris dari jumlah total keseluruhan bed yang ada. sisanya masih ada untuk kamar serta bed vip dan vvip," paparnya. 
terpisah, dirut rs hm rabain, dr ibnu umar span didampingi kepala bidang pelayanan medis, dr fauzi mengatakan, pihaknya dalam proses penyiapan kris. “sebab tidak bisa sekaligus mengingat masih melakukan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya. 
secara pasti, belum dihitung berapa bed dan kamar untuk kris di rs dr hm rabain. "tapi kurang lebih sekitar 116 bed untuk kris, 43 persen dari total bed yang ada," terang dr ibnu umar. saat ini, total ada 264 bed, khusus  vip dan vvip ada 23 bed. 
"kami akan tetap mempertahankam untuk yang vip dan vvip. itu untuk pasien swasta atau umum," tambahnya. ini bagian dari sisi bisnis rumah sakit, meskipun rs hm rabain adalah milik pemerintah. "jadi tetap balance yang tujuan akhirnya adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat," tukasnya. 
sementara, humas rsud dr ibnu sutowo baturaja, turipno menyebut, sudah lama mendengar kabar akan ada rencana penerapan kris. hanya saja sampai sekarang belum ada pemberitahuan resmi dalam bentuk sosialisasi kepada pihak rumah sakit.
baca juga:rt/rw-marbot bakal diberi perlindungan, dari bpjs ketenagakerjaan, pemkot cek kesiapan anggaran 
baca juga:silaturahmi ke pj gubernur, bpjs ketenagakerjaan usulkan gertak perlindungan pekerja rentan, ini maksudnya!
"belum ada sosialisasi yang diterima kapan itu mulai berjalan," kata turipno. pihaknya belum tahu pasti bagaimana penerapan kris tersebut. saat ini, masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian kesehatan. 
ada pun 12 standar yang harus dipenuhi yakni komponen bangunan yang digunakan tidak memiliki tingkat porositas yang tinggi. kedua, ventilasi udara memenuhi pertukaran udara pada ruang perawatan biasa minimal 6 (enam) kali pergantian udara per jam.
ketiga, pencahayaan ruangan buatan mengikuti kriteria standar 250 lux untuk penerangan dan 50 lux untuk pencahayaan tidur. keempat, kelengkapan tempat tidur berupa adanya dua kotak kontak dan nurse call pada setiap tempat tidur. kelima, adanya nakas per tempat tidur.
keenam, dapat mempertahankan suhu ruangan mulai 20 sampai 26 derajat celsius. ketujuh, ruangan telah terbagi atas jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit (infeksi dan non-infeksi). kedelapan, kepadatan ruang rawat inap maksimal 4 (empat) tempat tidur, dengan jarak antartepi tempat tidur minimal 1,5 meter.
kesembilan, tirai/partisi dengan rel dibenamkan menempel di plafon atau menggantung. kesepuluh, kamar mandi dalam ruang rawat inap. kesebelas dan kedua belas, kamar mandi sesuai dengan standar aksesibilitas dan adanya outlet oksigen.
baca juga:tetap buka layanan jkn selama libur lebaran, bpjs kesehatan terapkan prinsip portabilitas
baca juga: benarkah bpjs hanya untuk masyarakat perkotaan?
ketua asosiasi rumah sakit swasta indonesia (arssi) dr iing ichsan hanafi menyebut jika penerapan kris sudah digaungkan sejak 2022. dalam penyusunan aturan ini, arssi memang dilibatkan. lalu organisasi ini minta agar penerapan ditunda karena saat itu masih pandemi covid-19. 
“sebenarnya syarat kris itu sudah digunakan saat kredensialing (asessment) yang dilakukan oleh bpjs kesehatan,” kata dia. rumah sakit sudah mulai berbenah juga, misalnya menyesuaikan jumlah tempat tidur dan ruang perawatan. 
dalam penerapan, rumah sakit harus mengeluarkan dana investasi yang besar. menurut dr ichsan, jika rumah sakit milik pemerintah seperti rsud akan dibiayai perbaikannya oleh pemeritah. sementara rumah sakit swasta harus mencari dana sendiri. dia berharap agar ada bantuan dari pemerintah. 
ada berbagai cara untuk membantu, menurut ichsan. ”salah satunya adalah dengan adanya insentif atau meringankan pajak,” ungkapnya.  dengan adanya insentif itu diharapkan iklim usaha tetap jalan. 
juru bicara (jubir) kementerian kesehatan, dr m syahril mengungkapkan, tahun ini targetnya ada 2.432 rumah sakit yang telah memenuhi standar kris. “sampai  30 april 2024 sudah 1.053 rumah sakit,” bebernya.
menurut dia, tujuan pemberlakuan kris untuk menjamin peserta jaminan kesehatan nasional (jkn) mendapat perlakuan yang baik. kris telah mengatur sarana prasarana ruang rawat inap terstandar. “masih banyak rumah sakit yang menerapkan kelas 3-nya dengan 5-8 orang. dengan kris, satu kamar rawat inap maksimal hanya 4 bed,” jelas dia. 
diakuinya, memang harus ada biaya yang dikeluarkan rumah sakit. “tapi ini konsekuensi bisnis,” cetusnya. menteri kesehatan (menkes) budi gunadi sadikin menyebut jika perpres 59/2024 bukan untuk menghapus kelas rawat inap yang selama ini ada. 
kris juga untuk menyederhanakan standar dan meningkatkan kualitas ruang rawat inap. “nanti permenkesnya sebentar lagi keluar setelah presiden tanda tangan,” ujarnya.
lalu dengan adanya syarat kris ini apakah lantas akan ada peleburan kelas perawatan pasien bpjs kesehatan dan penyesuaian iuran? kepala pusat pembiayaan dan desentralisasi kesehatan kemenkes, irsan moeis menjelaskan jika perpres 59/2024 ini tidak ada amanat penyesuaian tarif. 
“amanatnya adalah diberlakukan masa transisi sampai 30 juni 2025,” ungkapnya. tapi dalam pasal 103 b ayat (8) disebutkan bahwa penetapan manfaat, tarif, dan iuran bpjs kesehatan akan ditetapkan paling lambat 1 juli 2025. 
dalam perpres ini, ada amanat kepada kemenkes, bpjs kesheatan, djsn, dan kementerian keuangan untuk melakukan evaluasi. dari evaluasi ini akan dilihat penetapan tarif, manfaat, dan iurannya.  
ketua djsn agus suprapto menyatakan untuk perhitungan iuran peserta bpjs kesehatan akan terus dievaluasi. “kita harus hitung aktuaria. tergantung kebijakan presiden baru,” tukasnya.(nni/tin/way/bis/*/)