Alokasi Dana Kesehatan Belum Tepat Sasaran

Reporter: Englia |

Editor: Englia |

Sabtu , 04 May 2024 - 07:00

BELUM TEPAT: Alokasi Dana kesehatan belum tepat sasaran.--Source: Penguatan Posyandu | Cegah Stunting

SUMATERAEKSRES.ID-Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu termasuk menetapkan penggunaan dana dalam sektor kesehatan.

Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menetapkan bahwa pemerintah Indonesia harus mengalokasikan minimal 5% dari APBN serta 10% dari APBD dalam sektor kesehatan.

Tidak termasuk gaji.

Namun, angka ini masih di bawah standar negara-negara dengan pendapatan rendah lainnya.

Ketidakcukupan penggunaan dana dari Anggaran Negara untuk sektor kesehatan dapat diinterpretasikan sebagai kurangnya penghargaan terhadap signifikansi sektor kesehatan sebagai pilar fundamental.

Kelalaian terhadap sektor ini berpotensi menciptakan berbagai masalah baru yang justru akan menguras lebih banyak anggaran negara.

Hal ini dapat dianggap sebagai bentuk pemborosan baru yang muncul akibat kesalahan internal kita.

Pembatasan anggaran kesehatan di negara ini, seperti yang diakui oleh banyak pihak, tidak terjadi tanpa alasan.

Ada berbagai faktor yang dapat dianggap sebagai penyebabnya.

Selain kurangnya kesadaran dari pemerintah untuk menjadikan pembangunan kesehatan sebagai prioritas, juga karena kesehatan belum menjadi salah satu isu politik yang menarik perhatian di tengah transisi demokrasi negara ini.

alokasi dana kesehatan belum tepat sasaran                            sumateraeksres.id-kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu termasuk menetapkan penggunaan dana dalam sektor kesehatan.
pasal 171 undang-undang nomor 36 tahun 2009 menetapkan bahwa pemerintah indonesia harus mengalokasikan minimal 5% dari apbn serta 10% dari apbd dalam sektor kesehatan.
tidak termasuk gaji.
namun, angka ini masih di bawah standar negara-negara dengan pendapatan rendah lainnya. 
baca juga:hari pendidikan nasional dan makan siang gratis untuk siswa
baca juga:kapan episode profil pengajar pancasila?
ketidakcukupan penggunaan dana dari anggaran negara untuk sektor kesehatan dapat diinterpretasikan sebagai kurangnya penghargaan terhadap signifikansi sektor kesehatan sebagai pilar fundamental.
kelalaian terhadap sektor ini berpotensi menciptakan berbagai masalah baru yang justru akan menguras lebih banyak anggaran negara.
hal ini dapat dianggap sebagai bentuk pemborosan baru yang muncul akibat kesalahan internal kita.
pembatasan anggaran kesehatan di negara ini, seperti yang diakui oleh banyak pihak, tidak terjadi tanpa alasan.
ada berbagai faktor yang dapat dianggap sebagai penyebabnya.
baca juga:tren bisnis generasi muda memadukan pendidikan dan wirausaha untuk menciptakan inovasi dan kreativitas
baca juga:menumbuhkan rasa cinta kepada kaum mustadh’afiin (fakir miskin)
selain kurangnya kesadaran dari pemerintah untuk menjadikan pembangunan kesehatan sebagai prioritas, juga karena kesehatan belum menjadi salah satu isu politik yang menarik perhatian di tengah transisi demokrasi negara ini.
ironisnya, kelemahan ini tidak teratasi dengan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.
sebagai akibatnya, seringkali kita melihat program-program kesehatan diselenggarakan secara kurang terarah dan tidak sesuai dengan fungsinya.
keterbatasan dalam birokrasi di departemen kesehatan dan lembaga terkaitnya bisa dianggap sebagai penyebab sulitnya mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran di sektor ini.
keterlibatan masyarakat dalam pembahasan penggunaan anggaran kesehatan juga minim.
baca juga:menuju sumsel maju, terdepan, dan berkelanjutan di tahun 2045
baca juga:manfaat lain purun danau yang mulai tertinggal
pada tahun 2024, alokasi anggaran kesehatan dialokasikan untuk mengubah sistem kesehatan, memperkuat
perusahaan obat-obatan yang kompetitif, memperbaiki ketersediaan, standar layanan dasar dan rujukan, lalu  memastikan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan yang handal dari tingkat dasar hingga tingkat lanjutan.
di samping itu, dana juga dialokasikan untuk meningkatkan efektivitas program jaminan kesehatan nasional dan mempercepat penurunan tingkat kejadian stunting menjadi 14% di tahun 2024.
upaya ini dilakukan dengan memperluas cakupan program pencegahan ke seluruh kabupaten/kota di indonesia melalui kolaborasi yang lebih kuat antara berbagai lembaga.
namun, pemanfaatan anggaran untuk penanggulangan stunting di tingkat daerah masih belum optimal.
dalam acara webinar yang membahas arah kebijakan dana alokasi khusus (dak) untuk penanggulangan stunting tahun 2023, disebutkan bahwa banyak tantangan yang akan dilalui pemerintahan untuk mengelola dana tersebut.(*)
penulis: siti ariffah septiani 
program studi s2 kesehatan masyarakat universitas sriwijaya