Antisipasi Potensi Kecurangan Temuan Berulang Setiap Tahun, Ajak Kawal PPDB Tahun Pembelajaran 2024-2025

Reporter: Tim |

Editor: Widi Sumeks |

Sabtu , 27 Apr 2024 - 20:56

DEKLARASI: Suasana deklarasi PPDB dengan semangat Permendikbud No 1/2021 di SMK Negeri 2 Palembang, Sabtu (27/4). -FOTO: EVAN ZUMARLI/SUMEKS-

Satu-satunya jalur yang dapat ditempuhnya, melalui jalur prestasi. Dengan adanya tes jalur prestasi, dia memiliki kesempatan. Namun karena tes sudah ditiadakan pada sistem PPDB kali ini, maka kesempatan anak tadi untuk sekolah di sekolah favorit juga hilang.

Jadi ini sama saja menghilangkan hak dari anak untuk dapat bersekolah di SMA yang diinginkannya,” ulasnya. Hal ini menurutnya terjadi, kurang diperhatikan oleh pengambil kebijakan terkait PPDB.

Jalur lain yang disorotinya, jalur afirmasi atau keluarga kurang mampu atau difabel. Orang tua atau wali dari calon peserta didik, wajib melengkapi dari bukti kepemilikan KIS, KIP, PKH, foto rumah, surat keterangan tidak mampu dari tingkat RT sampai camat, dan persyaratan lainnya.

Menurut hematnya, bagaimana persyaratan dokumen tersebut dibuat lebih simple dan tidak menyulitkan orang tua atau wali calon peserta didik. “Selain itu, seharusnya di PPDB ini lebih memperbanyak untuk jalur afirmasi. Karena kita melihat masih tingginya warga kurang mampu di Sumsel ini,” harapnya. (nni/afi/air)

antisipasi potensi kecurangan temuan berulang setiap tahun, ajak kawal ppdb tahun pembelajaran 2024-2025                            sumateraekspres.id - kepala perwakilan ombudsman ri provinsi sumsel, m adrian agustiansyah sh mhum, menyebut pada ppdb tahun pembelajaran 2023-2024, pihaknya masih mendapatkan hasil temuan. fakta banyak tidak sesuai seperti apa yang diharapkan, selalu terulang setiap tahunnya.
temuan dimaksud, salah satunya mulai dari potensi pungutan liar (suap-menyuap) sampai pada dugaan sengaja menambah jumlah siswa di kelas dan penambahan rombongan belajar (rombel),” ucap adrian, di sela webinar ppdb sma negeri/smk negeri/slb negeri se-sumsel tahun pelajaran 2024/2025 di provinsi sumsel, bertempat di smk negeri 2 palembang, kemarin.
potensi kecurangan dengan berbagai modus itu, disebutnya bisa karena banyaknya animo masyarakat yang mendaftar ke sekolah yang dituju. “sampai  adanya titipan atau bangku siluman oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," tambah adrian.
karena itu pada mekanisme ppdb tahun pembelajaran 2024-2025 ini, pihaknya berharap ppdb bisa dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel. sebagaimana peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) ri nomor 1 tahun 2021.
baca juga:ppdb smk ada jalur domisili terdekat 
baca juga:ortu masih bingung sistem ppdb 2024, disdik: silakan ikutan mekanisme yang ada
kita berharap ppdb tahun ini akan lebih baik. kita apresiasi upaya dinas pendidikan sumsel yang melaksanakan seleksi ppdb menerapkan 100 persen sesuai permendikbud nomor 1 tahun 2021.  mari sama-sama kita kawal,"  ajaknya.
ombudsman akan mengawal proses ppdb, untuk menghindari terjadinya pelanggaran selama tahapan dan proses penerimaan yang terdiri dari empat jalur. yakni, afirmasi, mutasi, zonasi, dan prestasi.
pihaknya juga akan membuka posko pengaduan, sebagai bentuk pengawasan dalam pelaksanaan ppdb. bila ada laporan, langsung akan ditindaklanjuti. “sehingga temuan kasus tahun 2023-2024, tidak terulang lagi. dimana ada empat sekolah yang mendapatkan rekomendasi,” tegasnya.
sementara bagi pegiat sosial, andreas op, menilai justru kebijakan ppdb tahun pembelajaran 2024-2025 ini tumpang tindih aturan dan kebijakan. ”pergub sumsel no 13/2021, tetap mengatur adanya tes pada jalur prestasi. sedangkan pj gubernur sumsel menghilangkan adanya tes, merujuk permendikbud  ri no 1/2021,” katanya, kemarin.
baca juga:ppdb 2024 tanpa jalur tes, disdik sebut tak ada perubahan
baca juga:catat! ini jadwal lengkap tahapan tes ppdb sma di sumsel
hal itu menurutnya, akan berdampak pada legalitas ppdb yang tunpang tindih aturan tersebut. bukan hanya itu saja, jalur prestasi tanpa tes ini juga menurutnya akan menghilangkan kesempatan bagi calon peserta didik.
dia mencontohkan, seorang anak yang tinggal di plaju ingin bersekolah di sma negeri 1 palembang. otomatis jalur zonasi tidak terpenuhi. bukan tergolong keluarga kurang mampu  dan mutasi orang tuanya juga tidak termasuk.
satu-satunya jalur yang dapat ditempuhnya, melalui jalur prestasi. dengan adanya tes jalur prestasi, dia memiliki kesempatan. namun karena tes sudah ditiadakan pada sistem ppdb kali ini, maka kesempatan anak tadi untuk sekolah di sekolah favorit juga hilang. 
jadi ini sama saja menghilangkan hak dari anak untuk dapat bersekolah di sma yang diinginkannya,” ulasnya. hal ini menurutnya terjadi, kurang diperhatikan oleh pengambil kebijakan terkait ppdb.
jalur lain yang disorotinya, jalur afirmasi atau keluarga kurang mampu atau difabel. orang tua atau wali dari calon peserta didik, wajib melengkapi dari bukti kepemilikan kis, kip, pkh, foto rumah, surat keterangan tidak mampu dari tingkat rt sampai camat, dan persyaratan lainnya. 
menurut hematnya, bagaimana persyaratan dokumen tersebut dibuat lebih simple dan tidak menyulitkan orang tua atau wali calon peserta didik. “selain itu, seharusnya di ppdb ini lebih memperbanyak untuk jalur afirmasi. karena kita melihat masih tingginya warga kurang mampu di sumsel ini,” harapnya. (nni/afi/air)