*Optimalisasi Kinerja Pemerintahan Sebagai Penyokong Perekonomian Daerah Yang Berdikari

Pemerintah Kota Palembang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Palembang, kemarin menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palembang Tahun 2024 di Ruang Parameswara Kantor Walikota Palembang.

Dalam sambutannya, Walikota Palembang H. Harnojoyo menetapkan 5 (lima) program prioritas yang akan dilaksanakan hingga tahun 2024, yakni; Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan; Percepatan penurunan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat; Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; Percepatan penataan kota yang berkualitas dan infrastruktur yang berkelanjutan, serta; Percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan ketentraman /ketertiban umum.

Perlu saya sampaikan, tambahnya, RKPD 2024 ini merupakan RKPD awal untuk masa pemerintahan transisi pejabat Walikota Palembang ke depan.

"Untuk itu, penyusunan RKPD Kota Palembang Tahun 2024 diharapkan mampu menjadi percepatan dan juga mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah bersama masyarakat secara cermat, tepat dan terarah sesuai dengan konsep dan tema yang telah di tetapkan," terangnya.

"Melalui Forum Konsultasi Publik RKPD ini, diharapkan dapat merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang efektif, tepat sasaran dan terarah diberbagai sektor serta lebih fokus dalam pencapaian pembangunan daerah," tutupnya.

Senada, Kepala Bappeda Litbang Kota Palembang, Ir. H. Harrey Hadi, MS dalam paparannya mengatakan tujuan penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2024 antara lain; Untuk menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran RKPD Kota Palembang tahun  2024 - 2026; Menyediakan acuan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2024; Menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS serta RAPBD Tahun 2024; Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar perangkat daerah, antara pemerintah kota Palembang deng pemerintah Provinsi Sumsel dan dengan pemerintah Pusat; Menyediakan tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah; Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan; dan Menjadi acuan /pedoman pengembangan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Kota Palembang, Swasta dan Masyarakat.

Saat dibincangi, Harrey Hadi mengatakan, RPJMD kan habis 2018-2023, "Tentu kita harus menyusun payung hukum Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tiga tahun kedepan sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri, pasca transisi Pemerintahan," terangnya.

"Tentu yang pertama konsepnya kita melanjutkan Palembang Emas Darussalam karna pembangunan harus berkelanjutan. Titik tekan kita masih bagaimana kita untuk mensejahterakan masyarakat karna masih banyak penduduk miskin yang perlu kita bantu, menciptakan lapangan pekerjaan termasuk juga infrastruktur yang berkelanjutan," tambah Harrey.

"Pada prinsipnya, kita memulai sesuatu yang sudah baik, dan kita akan melanjutkan kembali untuk menyelesaikan target-target yang belum bisa kita penuhi," pungkasnya.

Turut hadir pada kegiatan ini, Wakil Walikota Palembang Ibu Fitrianti Agustinda, Ketua DPRD Kota Palembang Bapak Zainal Abidin, Sekda Kota Palembang Bapak Drs. Ratu Dewa, M.Si, Perwakilan Bappeda Provinsi Sumsel, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumsel, Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Sumatera V, Kepala OPD Kota Palembang, BUMD dan Forum TJSL. (Adv/087)