Kandidat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Muncul dengan Berbagai Motif, Ini Kata Pengamat Politik Sumsel

Reporter: Dudun |

Editor: Widi Sumeks |

Sabtu , 20 Apr 2024 - 21:08

DATA TAHAPAN PILKADA-FOTO: IST-

Pejabat Ikut Pilkada, 5 Bulan sebelumnya Harus Mundur

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, telah menegaskan penjabat (Pj) kepala daerah, harus mundur dari jabatannya, bila ingin mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 27 November 2024 nanti.

"Penjabat kepala daerah harus mundur 5 bulan sebelum pelaksanaan pilkada, jika ingin ikut pilkada," kata Tito, dalam rapat koordinasi bersama Pj Kepala Daerah seluruh Indonesia secara virtual, 28 Maret 2024 lalu.

Pj kepala daerah ditunjuk pemerintah pusat, sebagai pengisi kekosongan pimpinan daerah. Tidak boleh menggunakan jabatan untuk politik praktis. "Seluruh penjabat kepala daerah harus bersikap netral dalam pelaksanaan pilkada," tegasnya.

Netralitas penjabat kepala daerah dalam pilkada diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, menjadi Undang-Undang yang ditetapkan tanggal 1 Juli 2016.

Pada pasal 7 ayat (2) huruf q, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota harus memenuhi persyaratan.

Persyaratan itu disebutkan pada ayat (1), kata mendagri, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut huruf q: tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati dan penjabat wali kota.

Ketentuan pada regulasi tersebut, lanjut Tito, untuk mencegah penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota mengundurkan diri untuk mencalonkan menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota.

"Penjabat kepala daerah terancam sanksi yang maju ikut bertarung pada pilkada serentak," ujar Tito.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, juga telah mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (lihat grafis). (iol/air)

kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah muncul dengan berbagai motif, ini kata pengamat politik sumsel                            palembang, sumateraekspres.id - partai politik (parpol), sudah membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. baik untuk kepala daerah tingkat provinsi sumsel, maupun tingkat kabupaten/kota se-sumsel.
sejumlah nama pun sudah bermunculan. baik yang mengambil langsung formulir pendaftaran, maupun melalui tim kuasanya. pengamat politik di sumsel, dr (cand) ade indra chaniago, mengakui geliat pilkada serentak yang akan digelar 27 november 2024 mendatang, sudah mulai terasa. 
dia melihat, cukup banyak kandidat yang sudah mengambil formulir ke beberapa kantor parpol. namun dari kacamatanya, dia melihat kandidat itu beragam motifnya. “ada yang serius, iseng untuk sekadar meramaikan, ada juga yang harapannya dilamar atau digandeng sebagai pasangan calon,” ucapnya.
motif lain, tentunya sekadar ingin tampil di ruang publik. karena sudah bisa dipastikan kedatangan mereka, akan menjadi bahan pemberitaan bagi para pemburu berita. “hari ini tidak ada jualan mereka. kita berharap petarungan gagasan dan konsep, bukan pencitraan,” cetusnya.
baca juga:persiapan pilkada 2024, kpu oku timur segera rekrut ppk dan pps, catat jadwalnya!
baca juga:tokoh presidium pemekaran kabupaten muratara, h muhamad ibrahim, siap bertarung di pilkada 2024, ini katanya!
itu dari pengamatannya, baik dari kandidat tingkat kota palembang, maupun provinsi sumsel. “belum ada yang berbicara soal ide. karena mereka ingin populer dulu, baru ke elektabilitas. yang jelas saya menganalogikan, calon yang ada hari ini tidak lebih dari produk gagal yang rekondisi," tukasnya.
terlebih menurutnya, kandidat untuk tingkat kota palembang. sama halnya dengan provinsi. "menurutku yang muncul nama herman deru, mawadi yahya, heri amalindo, joncik muhammad, harnojoyo, popo ali, atapun nanan (sn prana putra sohe). tetap sama produknya,” ulasnya. 
namun demikian, ade indra chaniago tidak sependapat bila ada tuduhan jika para calon yang iseng, dapat menjual suaranya.  "kalau mau jual suara, suara apa yang mau dijualnya? jadi jual suara, menurut saya tidak ada. karena saat ini kendaraan politik yang dikejar,” paparnya. 
baca juga:meski belum lakukan survei, lsi prediksi pilkada palembang bakal kompetitif
baca juga:survey pilkada muara enim, lkpi sebut ahmad rizali dan shinta paramitha berpotensi kuat menang
tahapannya, bagaimana mendapatkan kendaraan politik supaya dapat ikut konstestasi pilkada. kompetisi juga berbeda. "sebenarnya kalau menurut saya, peluang sangat kecil kemungkinan. karena masing-masing partai, yang jelas pasti sudah punya jagonya,” bebernya.
dari hasil penghitungan pemilu legislatif (pileg) 14 februari 2024 lalu, sambung ade indra chaniago, pasti sudah membangun komunikasi antarparpol. "parpol pasti melakukan survei serta kekuatan politik. dalam kompetisi, semua jurus dijual. tidak hanya nama,” pungkasnya.
 
pejabat ikut pilkada, 5 bulan sebelumnya harus mundur
menteri dalam negeri tito karnavian, telah menegaskan penjabat (pj) kepala daerah, harus mundur dari jabatannya, bila ingin mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 27 november 2024 nanti.
"penjabat kepala daerah harus mundur 5 bulan sebelum pelaksanaan pilkada, jika ingin ikut pilkada," kata tito, dalam rapat koordinasi bersama pj kepala daerah seluruh indonesia secara virtual, 28 maret 2024 lalu.
pj kepala daerah ditunjuk pemerintah pusat, sebagai pengisi kekosongan pimpinan daerah. tidak boleh menggunakan jabatan untuk politik praktis. "seluruh penjabat kepala daerah harus bersikap netral dalam pelaksanaan pilkada," tegasnya.
baca juga:patuh terhadap himbauan prabowo: koalisi indonesia maju lanjut ke pilkada berjenjang
baca juga:mantap maju kembali pilkada oku timur 2024, enos gerak cepat daftar ke pkb
netralitas penjabat kepala daerah dalam pilkada diatur undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota, menjadi undang-undang yang ditetapkan tanggal 1 juli 2016.
pada pasal 7 ayat (2) huruf q, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota harus memenuhi persyaratan.
persyaratan itu disebutkan pada ayat (1), kata  mendagri, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut huruf q: tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati dan penjabat wali kota.
ketentuan pada regulasi tersebut, lanjut tito, untuk mencegah penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota mengundurkan diri untuk mencalonkan menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota.
"penjabat kepala daerah terancam sanksi yang maju ikut bertarung pada pilkada serentak," ujar tito.
komisi pemilihan umum (kpu) ri, juga telah mengeluarkan peraturan kpu (pkpu) nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 (lihat grafis). (iol/air)