Presiden Jokowi Lantik KSAU, Menko Polhukam Pesan Bantu Amankan Daerah Perbatasan Negara

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID -  Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, resmi menjabat  sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), setelah dilantik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Jumat, 5 April 2024. Tonny adalah lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1993. 

Pelantikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20/TNI Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara. Usai pembacaan Keppres, Presiden Jokowi melakukan penyematan tanda jabatan, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah/janji jabatan.

Marsekal Mohamad Tonny Harjono menjadi KSAU menggantikan Marsekal TNI Fadjar Prasetyo yang telah memasuki masa pensiun. Sebelum dilantik menjadi KSAU, jabatan terakhir Tonny sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) II. 

Untuk diketahui, Tonny pernah menduduki jabatan sebagai Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres). Turut hadir dalam pelantikan kemarin, antara lain, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju.

BACA JUGA:Minta Kapolda Batalkan Pelantikan Iptu NH sebagai Kapolsek Sangdes, Berikut Alasan Gempur Sumsel

BACA JUGA:Lantik Pejabat Baru, Begini Pesan Tegas Pj Bupati Lahat!

Terpisah, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menitip pesan kepada KSAU Marsekal Tonny Harjono, untuk membantu pengamanan di Selat Malaka dan Laut Natuna Utara. “Ini sangat penting karena permasalahan isu Selat Malaka terus ada dan adalah pengamanan Laut Natuna Utara," kata Hadi, usai sertijab KSAU di Lanud Halim Perdanakusuma, siangnya.

Mantan KSAU dan juga Panglima TNI itu menyebut, peran TNI AU sangat penting di 2 titik itu. Sehingga harus disiapkan alutsista dalam membantu pengamanan. “Baik pesawat tempur maupun pesawat angkut. Pesawat intai khususnya,"  imbuhnya.

Pengamanan udara di wilayah perbatasan, juga disinggung Hadi. Seperti perbatasan Indonesia dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. “Dukungan penuh untuk operasi militer, selain perang untuk pengamanan wilayah rawan di Papua," kata Hadi.

 (air)