Melalui Musrenbang RPJPD Wujudkan Palembang MUSI 2045

Reporter: advertorial |

Editor: Widi Sumeks |

Kamis , 04 Apr 2024 - 21:25

Musrenbang RPJPD Kota Palembang Tahun 2025 - 2045.--

SUMATERAEKSPRES.ID - Pemerintah Kota Palembang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Penelitian dan Pengembangan (Litbang) kemarin (4/4) menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) memasuki tahapan finalisasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 di Ruang Parameswara Setda Kota Palembang.

Pj. Wali Kota Palembang, Drs. H. Ratu Dewa, M. Si menyampaikan, Musrenbang RPJPD ini merupakan tahapan penting untuk kian menyempurnakan RPJPD Kota Palembang yang telah disusun dengan mendapat masukan dari berbagai pihak untuk kemudian disempurnakan kembali.

"RPJPD 2025-2045 penting untuk arah pembangunan ke depan, baik visi misi, termasuk sasarannya harus linier. Artinya harus ada korelasi antara program pemerintah pusat, provinsi dan Kota Palembang," Sampainya.

Dalam musrenbang RPJPD tadi sudah banyak dibahas mulai dari segala sektor dan disertai data - data konkret yang dapat menjadi bahan bagi Bappeda untuk membahas program, dan perencanaan ke depan. "Termasuk isu, tantangan yang ada, seperti pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Memang ini harus ada penguatan lagi ke depan," tukas Dewa.

Senada, Kepala Bappeda Litbang Kota Palembang, Ir. H. Harrey Hadi, MS mengatakan, Musrenbang RPJPD ini artinya ini sudah tahapan finalisasi. "Setelah musrenbang ini kita akan melakukan perbaikan - perbaikan dari masukan seluruh stakeholder sehingga ini akan jadi rancangan akhir dan siap diajukan ke DPRD dan ditetapkan dalam peraturan daerah (perda) paling lambat minggu ke 4 Agustus tahun ini," Jelasnya.

“RPJPD ini untuk 20 tahun dan sekarang menggunakan kuantitatif serta menggunakan tolok ukur yang jelas setiap 5 tahunan harus diacuh kepada OPD pengapuhnya,” beber Harrey Hadi yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Kepala Bappeda Kota se-Indonesia.

Sekarang sesuai peraturan kepala daerah/bakal calon kepala daerah dalam menentukan visi misi harus mengacu pada RPJPD sehingga dapat selaras, dan berkelanjutan sehingga walaupun nanti ada pergantian kepala daerah setiap 5 tahun arah pembangunannya tetap sejalan.

Berdasarkan data refleksi pembangunan melalui capaian makro Kota Palembang selama 20 tahun terakhir, yaitu laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari 7,06 persen (2005) jadi 5, 25 persen (2022).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalaminya penurunan dari 17,6 persen (2005) menjadi 8,2 persen (2022).

Tingkat kemiskinan mengalami penurunan walaupun lambat dari 16,6 persen (2005) jadi 10,48 persen (2022). Rasio Gini mengalami penurunan yang signifikan 0,39 (2005) jadi 0,35 (2022), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan 73,58 persen (2005) jadi 79,47 persen (2022), dan PDRB per kapita mengalami peningkatan dari 9.775,89 (2005) jadi 66.047, 59 (2022).

melalui musrenbang rpjpd wujudkan palembang musi 2045                            sumateraekspres.id - pemerintah kota palembang melalui badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) penelitian dan pengembangan (litbang) kemarin (4/4) menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) memasuki tahapan finalisasi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (rpjpd) 2025-2045 di ruang parameswara setda kota palembang.
pj. wali kota palembang, drs. h. ratu dewa, m. si menyampaikan, musrenbang rpjpd ini merupakan tahapan penting untuk kian menyempurnakan rpjpd kota palembang yang telah disusun dengan mendapat masukan dari berbagai pihak untuk kemudian disempurnakan kembali.
"rpjpd 2025-2045 penting untuk arah pembangunan ke depan, baik visi misi, termasuk sasarannya harus linier. artinya harus ada korelasi antara program pemerintah pusat, provinsi dan kota palembang," sampainya. 
dalam musrenbang rpjpd tadi sudah banyak dibahas mulai dari segala sektor dan disertai data - data konkret yang dapat menjadi bahan bagi bappeda untuk membahas program, dan perencanaan ke depan.  "termasuk isu, tantangan yang ada, seperti pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. memang ini harus ada penguatan lagi ke depan," tukas dewa.
baca juga:pemberian bonus atlet porprov dan pepraprov lahat 2023: penjabat walikota palembang ratu dewa tekankan hal ini
baca juga:halo warga palembang! perumda tirta musi pastikan tetap terima keluhan pelanggan di lebaran, ini kontaknya!
senada, kepala bappeda litbang kota palembang, ir. h. harrey hadi, ms mengatakan,  musrenbang rpjpd ini artinya ini sudah tahapan finalisasi. "setelah musrenbang ini kita akan melakukan perbaikan - perbaikan dari masukan seluruh stakeholder sehingga ini akan jadi rancangan akhir dan siap diajukan ke dprd dan ditetapkan dalam peraturan daerah (perda) paling lambat minggu ke 4 agustus tahun ini," jelasnya.
“rpjpd ini untuk 20 tahun dan sekarang menggunakan kuantitatif serta menggunakan tolok ukur yang jelas setiap 5 tahunan harus diacuh kepada opd pengapuhnya,” beber harrey hadi yang saat ini juga menjabat sebagai ketua forum komunikasi kepala bappeda kota se-indonesia.
sekarang sesuai peraturan kepala daerah/bakal calon kepala daerah dalam menentukan visi misi harus mengacu pada rpjpd sehingga dapat selaras, dan berkelanjutan sehingga walaupun nanti ada pergantian kepala daerah setiap 5 tahun arah pembangunannya tetap sejalan. 
berdasarkan data refleksi pembangunan melalui capaian makro kota palembang selama 20 tahun terakhir, yaitu laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari 7,06 persen (2005) jadi 5, 25 persen  (2022). 
baca juga:gencar roadshow pemilihan bgp 2024, kadispar palembang mampir ke warung wak ebok paltv 
baca juga:posko pelayanan lebaran di bandara palembang siapkan fasilitas kesehatan dan informasi
tingkat pengangguran terbuka (tpt) mengalaminya penurunan dari 17,6 persen (2005) menjadi 8,2 persen (2022). 
tingkat kemiskinan mengalami penurunan walaupun lambat dari 16,6 persen (2005) jadi 10,48 persen (2022). rasio gini mengalami penurunan yang signifikan 0,39 (2005) jadi 0,35 (2022), indeks pembangunan manusia (ipm) mengalami peningkatan 73,58 persen (2005) jadi 79,47 persen (2022), dan pdrb per kapita mengalami peningkatan dari 9.775,89 (2005) jadi 66.047, 59 (2022). 
"secara keseluruhan capaian makro kota palembang melalui indikator yang ada menunjukkan adanya perbaikan dengan pendapatan masyarakat semakin merata, pembangunan pada 3 bidang kemanusiaan, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran yang semakin baik dan produktivitas ekonomi masyarakat secara kuantitas meningkat dengan lebih banyak tenaga kerja terserap," paparnya. 
walaupun dari capaian makro ini, ada catatan yang perlu diselesaikan, yaitu pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan yang lambat. 
terkait dengan penyelesaian permasalahan yang ada di kota palembang dan menjadi acuan dalam pembangunan kota palembang jangka panjang dan kepala daerah yang baru ke depannya, maka penyusunan rpjpd sangat penting. 
baca juga:kejari palembang bagikan ribuan kia, kis, kip, dan akta lahir secara gratis, ini tujuannya!
baca juga:hujan licin, maksimal 40 km/jam, 5-16 april, seksi 3 tol palembang-betung dibuka, mudik lebih cepat
"rpjpd kota palembang disusun juga dengan mengacu pada isu strategis global (sustainbility dan ekonomi global), isu strategis nasional (penyelarasan rpjpn 2025-2045 hingga percepatan penuntasan masalah stunting)  dan isu strategis  daerah (kota palembang sebagai pusat kegiatan  level provinsi hingga bonus aging dan populasi)," ujarnya. 
kemudian  dalam visi dan misi kota palembang 2025-2045 yang didasarkan dari permasalahan dan isu strategis yang berasal dari aspirasi publik online, konsultasi publik dan musrenbang serta klhs. yang juga sudah diselaraskan antara visi nasional rpjpn dan visi daerah rpjpd provinsi sumatera selatan (sumsel). "dimana visi terpilih, yaitu palembang musi 2045 yang merupakan singkatan dari maju, berkelanjutan, sejahtera, dan internasional (musi)," katanya. 
sedangkan 5 misi rpjpd kota palembang tahun 2025-2045 meliputi mewujudkan sdm berdaya saing dan sejahtera, mewujudkan ekonomi perkotaan yang inklusif sebagai pusat pertumbuhan koridor selatan sumatera, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan berintegritas, mewujudkan kota berbudaya, berketahanan, dan berkelanjutan, dan memudahkan metropolitan palembang yang layak huni. 
"ini sudah diselaraskan dengan 8 misi rpjpn, yaitu transformasi sosial, tranformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan keamanan indonesia, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan kewilayahan, dukungan sarana dan prasarana, serta kesinambungan pembangunan," bebernya. 
masalah utama, isu strategis, misi pembangunan jangka panjang, maka arah kebijakan jangka panjang kota palembang dibagi dalam 4 periode. 
"periode pertama (5 tahun per-tama) pemenuhan pepaya dasar, infrastruktur hilirisasi, dan pembangunan sdm, periode kedua, akselerasi pembangunan ekonomi inklusif melalui penguatan fondasi hilirisasi produk unggulan, periode 3 penguatan daya saing sdm dan ekonomi berkelanjutan, dan periode keempat terwujud palembang musi (maju, berkelanjutan, sejahterah dan internasional," pungkasnya. 
sementara itu, dalam master rpjpd 2025-2045 juga diisi paparan dari kepala sub direktorat perencanaan dan evaluasi kementerian dalam negeri , bagus agung herbowo, st, mt, direktur perencanaan makro dan analisis statistik bapenas ri, eka chandra buana, s.e, m.a, sekretaris bappeda provinsi sumsel, m. adhie martadhiwira, s. s. sos, m. pol. admin, dan kepala bps kota palembang, yudhistira arya noegraha , s.si, m.si. (adv)