SUMATERAEKSPRES.ID - KASUS penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector di jalanan, menjadi kekhawatiran masyarakat. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), kembali mengingatkan hal tersebut tidak boleh dilakukan.

Dilansir dari bpkn.go.id, Anggota Komisi Penelitian dan Pengembangan BPKN Slamet Riyadi mengatakan permasalahan penarikan paksa kendaraan bermotor di masyarakat muncul ketika masyarakat dalam hal ini konsumen, tidak membayarkan angsuran dalam beberapa waktu tertentu atau tidak melunasinya.

BACA JUGA:Upaya Tarik Mobil Mantan Kanit Reskrim yang Menunggak Cicilan, Debt collector Kena Tembak dan 4 Tikaman

BACA JUGA:Bunuh Janda 17 Tusukan, Rumah Pelaku Dirusak Massa, Ini Dugaan Penyebabnya

Dalam mengatasi hal tersebut, pihak perusahaan pembiayaan biasanya menggunakan jasa pihak ketiga yaitu debt collector/tukang tagih.

Tidak jarang para penagih tersebut mengambil paksa kendaraan dari tangan konsumen, yang tidak melunasi kewajibannya membayar utang/cicilan angsuran dalam beberapa waktu tersebut.

"Kami informasikan, tidak boleh ada lagi penarikan kendaraan bermotor di jalan,"  kata Slamet, dikutip dari laman bpkn.go.id, Sabtu, 23 Maret 2024. Menurutnya, ketika mengalami gagal bayar kendaraan, konsumen mempunyai hak untuk tidak ditarik kendaraan mereka di jalanan. 

Hal tersebut sesuai dengan Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021. Kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri (PN). Setelah itu, pengadilan yang memutuskan terkait penarikan kendaraan bermotor akibat kredit macet.

"Apabila masyarakat memiliki permasalahan terkait penarikan paksa kendaraan bermotor, dapat melakukan pengaduan ke BPKN-RI melalui PlayStore/AppStore BPKN 153 dan OJK melalui layanan kontak OJK 157," jelas Slamet Riyadi. 

Pelayanan perlindungan konsumen ini, diharapkan bisa semakin meningkatkan kualitas perlindungan konsumen melalui pemberian informasi. Dan layanan pengaduan mengenai produk dan layanan jasa keuangan kepada konsumen dan masyarakat.

Apabila konsumen terlambat membayar cicilan kendaraan, sebaiknya dia datang ke lembaga pembiayaan. Konsumen dapat mengungkapkan permasalah yang dihadapi, sehingga mengakibatkan terlambat membayar dan meminta penundaan pembayaran.

BACA JUGA:Bantah Pembiaran Tambang Batu Bara Ilegal, Polres Muara Enim Klaim Tangani 24 LP, Proses Lidik dan Sidik

BACA JUGA:Bayi Perempuan dalam Kardus, Isi Surat Wasiat: Saya Tidak Mampu Membesarkan Anak Ini Sebatang Kara

Atau, masyarakat yang mengalami masalah juga bisa melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Baik dengan datang langsung, lewat surat, dan lewat aplikasi portal perlindungan konsumen (APPK).