TPP 5 Ribu ASN Pemprov Sumsel Cair: Ini Rincian Lengkapnya

Reporter: Ardila |

Editor: Rian Sumeks |

Selasa , 19 Mar 2024 - 15:25

Ilustrasi besaran TPP ASN Pemprov Sumsel -Foto: Pemprov Sumsel -

"Pencairan tidak dilakukan sekaligus (rapel), namun bertahap sesuai dengan pengajuan berkas dari masing-masing OPD," ungkapnya.

Dalam pembayaran TPP untuk tahun 2024, tidak ada perbedaan jumlah seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pembayaran tetap dilakukan sesuai dengan keputusan gubernur berdasarkan kelasnya, mulai dari kelas 16 (tertinggi) hingga kelas 1.

"Meskipun terjadi penurunan sedikit dari TPP 2023, hal itu tidak signifikan dan penurunan tersebut bukan disebabkan oleh salah satu indikator dasar," tambahnya.

Efendi juga menjelaskan bahwa setiap ASN tidak akan langsung menerima TPP secara penuh sesuai dengan kelasnya. Ada beberapa indikator yang mempengaruhi, seperti potongan pajak PPH, absensi, kinerja (berdasarkan penilaian perusahaan), dan juga ketentuan terkait cuti.

Misalnya, saat ASN mengambil cuti besar, TPP tidak diterima, namun saat cuti melahirkan anak pertama atau kedua, TPP masih diberikan. Namun, tidak berlaku saat cuti melahirkan anak ketiga.

tpp 5 ribu asn pemprov sumsel cair: ini rincian lengkapnya                            palembang, sumateraekspres.id -- kesejahteraan para aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemerintah provinsi sumatera selatan (sumsel) kini mendapat angin segar. setelah melewati masa penantian yang cukup panjang, akhirnya pemprov sumsel memastikan pembayaran tunjangan penghasilan pegawai (tpp) untuk tahun 2024.
hal ini disampaikan setelah pembayaran tpp terhenti sejak desember lalu, dengan januari dan februari juga belum terbayarkan, namun kini pada bulan maret dana tersebut dipastikan akan cair.
kabag tata laksana biro organisasi setda sumsel, efendi, menyampaikan bahwa kepastian pembayaran tpp 2024 ini merujuk pada keputusan gubernur sumsel no 215/ ktps / vii / 2024.
"kami telah mensosialisasikan hal ini kepada organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemprov sumsel," ujarnya di ruang kerjanya.
baca juga:gawat! thr dan gaji 13 pns pppk daerah boleh dibayar usai lebaran, pemda harus kelarkan perkada sebelum cair
baca juga:catat! inilah linimasa dan tahapan pelaksanaan seleksi cpns pppk tahun 2024, pelaksanaan mulai bulan mei
efendi juga menjelaskan bahwa pembayaran tpp akan dilakukan oleh badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) setelah adanya keputusan tersebut.
"kami juga telah mensosialisasikan persyaratan dokumen yang harus dilengkapi opd untuk proses pembayaran tpp ini," tambahnya.
tpp ini diberikan kepada sekitar 5000 asn yang tersebar di 50 opd di lingkungan pemprov. namun, untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tidak mendapatkan tpp karena kebijakan tersebut berlaku tahun mundur.
"permohonan tpp 2024 diajukan pada 2023, sedangkan pppk belum diajukan pada saat itu. jadi, jika ada tpp untuk pppk, maka akan diajukan sekitar agustus 2024," jelasnya.
baca juga:gaji februari-rapel kenaikan belum dibayar, keluhan pegawai honorer & pns guru sd
baca juga:jadwal penerimaan cpns 2024, menpan rb ungkap di istana presiden, catat waktu dan dokumen yang diperlukan
terkait besaran dan jadwal pencairan tpp, efendi mengakui bahwa hal tersebut bukan kewenangannya. "jumlah anggaran tpp dan jadwal pencairan sepenuhnya menjadi tanggung jawab bpkad, sementara pencairan tergantung pada kelengkapan dokumen dari masing-masing opd," katanya.
lebih lanjut, efendi menjelaskan bahwa pembayaran tpp akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari bulan januari, kemudian februari, dan seterusnya.
"pencairan tidak dilakukan sekaligus (rapel), namun bertahap sesuai dengan pengajuan berkas dari masing-masing opd," ungkapnya.
dalam pembayaran tpp untuk tahun 2024, tidak ada perbedaan jumlah seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya.
pembayaran tetap dilakukan sesuai dengan keputusan gubernur berdasarkan kelasnya, mulai dari kelas 16 (tertinggi) hingga kelas 1.
"meskipun terjadi penurunan sedikit dari tpp 2023, hal itu tidak signifikan dan penurunan tersebut bukan disebabkan oleh salah satu indikator dasar," tambahnya.
efendi juga menjelaskan bahwa setiap asn tidak akan langsung menerima tpp secara penuh sesuai dengan kelasnya. ada beberapa indikator yang mempengaruhi, seperti potongan pajak pph, absensi, kinerja (berdasarkan penilaian perusahaan), dan juga ketentuan terkait cuti.
misalnya, saat asn mengambil cuti besar, tpp tidak diterima, namun saat cuti melahirkan anak pertama atau kedua, tpp masih diberikan. namun, tidak berlaku saat cuti melahirkan anak ketiga.