Eks Direktur Keuangan Sebut Ada Penagihan Tanpa Melaluinya, Terdakwa Sarimuda Bantah Seluruh Keterangan Saksi

Reporter: Nanda |

Editor: Dandy |

Senin , 18 Mar 2024 - 20:01

BERSAKSI: Mantan Direktur Keuangan PT SMS, Adi Trenggana, memberikan keterangannya untuk terdakwa Sarimuda, dalam sidang kemarin. -FOTO: NANDA/SUMEKS-

Saksi juga menjelaskan terkait proses penagihan yang dilakukan harus dengan transfer, tapi di masa terdakwa Sarimuda menjabat Dirut PT SMS, menggunakan cek. "Sebenarnya tidak masalah menggunakan cek, asalkan langsung ditransferkan ke rekening perusahaan," sambung Adi.

Menanggapi keterangan saksi Adi Trenggana, terdakwa Sarimuda membantah semuanya. "Seluruh keterangan saksi tidak benar, Yang Mulia," singkatnya

Usai sidang, penasihat hukum terdakwa Sarimuda, Heri Bertus SH MH, menegaskan kliennya membantah semua keterangan saksi Adi Trenggana yang dihadirkan JPU KPK RI. “Tadi klien kami mengatakan jika semua keterangan saksi bohong, semua tidak benar," katanya.

Menurutnya, tidak mungkin saksi tidak mengetahui terkait seluruh dokumen. Padahal di sana ada tanda tangannya. "Kami akan buktikan jika memang pekerjaan pekerjaan itu ada, dan seluruh invoice-invoice itu ditandatangani oleh Pak Widhi," ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam dakwaannya JPU KPK RI menilai terdakwa Sarimuda telah melakukan dugaan korupsi dalam kerja sama pengangkutan batu bara yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Sumsel yang dipimpinnya.

Atas perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan JPU, telah memperkaya diri sendiri dan orang lain yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp18 miliar. Terdakwa disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (nsw/air/)

eks direktur keuangan sebut ada penagihan tanpa melaluinya, terdakwa sarimuda bantah seluruh keterangan saksi                            palembang, sumateraekspres.id – sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengangkutan batu bara oleh pt sriwijaya mandiri sumsel (pt sms) dengan terdakwa sarimuda, masih mendengarkan keterangan saksi-saksi. jpu kpk ri hadirkan saksi adi trenggana selaku mantan direktur keuangan pt sms, senin, 18 maret 2024.
ketua majelis hakim pengadilan tipikor pada pn palembang kelas ia khusus, pitriadi sh mh, langsung mencecar saksi adi trenggana dengan sederet pertanyaan. “apakah saudara saksi mengetahui terkait uang rp2,2 miliar dari pt rubs,  dan apakah ada laporannya terkait uang tersebut?” tanya hakim.
 "terkait uang tersebut, saya tidak tahu, yang mulia. sepengetahuan saya, tidak ada juga laporannya terkait uang tersebut," jawab saksi adi trenggana. lanjut dia, untuk setiap permintaan pembayaran oleh rekanan sudah ada sop-nya. yakni harus dibuatkan invoice, baru dilakukan pembayaran. 
saksi adi juga menjelaskan, jika selama menjabat sebagai direktur keuangan pt sms, dirinya tidak diberikan kewenangan untuk melihat rekening koran. “pada waktu itu saya diperlakukan tidak sesuai kewenangan. sehingga saya tidak bisa mengecek uang yang masuk dan keluar,” bebernya.
baca juga:peserta snbt hanya bisa ikut utbk satu kali 
baca juga:satpol pp bakal surati camat, diduga tempat maksiat ditutup 
hakim lalu menanyakan terkait dokumen penagihan pt adara persada sejahtera (pt aps), yang sudah dibayarkan dan ditandatangani oleh widhi hartono selaku direktur utama pt aps. terkait penagihan rp10 miliar kepada pt aps saksi adi membenarkannya dan melihat ada tanda tangan widhi.
"saya melihat ada tanda tangan di situ, tapi saat saya konfirmasi ke widhi, dia mengatakan tidak menandatangani dokumen itu," ungkap adi.
mendengar penjelaskan saksi adi trenggana, hakim langsung menimpalinya. "lah aneh, yang bersangkutan mengaku tidak tanda tangan. tapi nyatanya tanda tangan tersebut ada. berarti ada yang dipalsukan, takutnya ada kerja sama, ‘kan bisa saja," cetus hakim. 
"banyak yang aneh dari keterangan saksi ini, coba nanti jpu kalau bisa tolong saksi adi dihadirkan lagi, dan dikonfrontir dengan saksi yang lainnya," pinta hakim kepada jpu kpk ri.
baca juga:targetkan seluruh desa di muba dialiri listrik
baca juga:massa tuntut kades sejagung dipecat
saksi adi trenggana melanjutkan keterangannya. bahwa  untuk penagihan awalnya memang ada tagihan-tagihan, namun tidak lengkap sehingga dikembalikan untuk dilengkapi. setelah lengkap, baru bisa dibayarkan.
"nah, saat itu saya memberi tahu ke dirut, sehingga dirut yang menyelesaikannya," paparnya.  dari total 8 penagihan, ada 1 penagihan yang tidak  sesuai sop. yaitu tidak lewat direktur keuangan. "ada satu yang tidak lewat saya, saya lupa penagihan yang mana," tambah saksi adi.
 saksi juga menjelaskan terkait proses penagihan yang dilakukan harus dengan transfer, tapi di masa terdakwa sarimuda menjabat dirut pt sms, menggunakan cek.  "sebenarnya tidak masalah menggunakan cek, asalkan langsung ditransferkan ke rekening perusahaan," sambung adi.
menanggapi keterangan saksi adi trenggana, terdakwa sarimuda membantah semuanya. "seluruh keterangan saksi tidak benar, yang mulia," singkatnya
baca juga:bukber konsep ayce hadir di prabumulih
baca juga:satpol pp bakal surati camat, diduga tempat maksiat ditutup 
usai sidang, penasihat hukum terdakwa sarimuda, heri bertus sh mh, menegaskan kliennya membantah semua keterangan saksi adi trenggana yang dihadirkan jpu kpk ri. “tadi klien kami mengatakan jika semua keterangan saksi bohong, semua tidak benar," katanya.
menurutnya, tidak mungkin saksi tidak mengetahui terkait seluruh dokumen. padahal di sana ada tanda tangannya. "kami akan buktikan jika memang pekerjaan pekerjaan itu ada, dan seluruh invoice-invoice itu ditandatangani oleh pak widhi," ucapnya. 
seperti diberitakan sebelumnya, dalam dakwaannya jpu kpk ri menilai terdakwa sarimuda telah melakukan dugaan korupsi dalam kerja sama pengangkutan batu bara yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (bumd) milik pemerintah provinsi sumsel yang dipimpinnya.
 
atas perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan jpu, telah memperkaya diri sendiri dan orang lain yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar rp18 miliar. terdakwa disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 uu pemberantasan tindak pidana korupsi. (nsw/air/)