PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Kondisi sanitasi di kabupaten/kota Provinsi Sumsel sejauh ini belum dapat dikatakan sudah memadai secara kuantitas maupun kualitas. Untuk itu tahun 2024, target sanitasi layak Pemprov Sumsel sebesar 93,00 persen dan untuk sanitasi aman sebesar 10,00 persen. 

“Capaian sanitasi layak tahun 2023 baru sebesar 80,54 persen, masih di bawah nasional yang realisasinya 82,36 persen sehingga terdapat gap sebesar 1,82 persen,” ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Ir S A Supriono saat membuka kick off meeting program percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP) dan rapat kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman (Pokja PKP) Provinsi Sumsel yang diselenggarakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Sumsel, Senin (18/3).

Padahal, kata dia, pada tahun 2024 pertambahan penduduk terutama di kawasan perkotaan memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi permukiman yang baik dan memenuhi syarat agar mampu menunjang kesehatan masyarakat, meningkatkan produktivitas serta daya saing daerah. 

Saat ini, beberapa kabupaten/kota dengan capaian akses sanitasi layaknya masih rendah antara lain Kota Pagaralam, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Kabupaten Empat Lawang, dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). "Untuk Palembang telah dibangun Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kota," lanjutnya. 

BACA JUGA:Pemkot Prabumulih Launching Program Bedah Rumah Tak Layak Huni, Pemberian Sanitasi dan Penanganan Stunting

BACA JUGA:OKI Gencar Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem dan Stunting dengan Bedah 82 Unit Rumah dan Bangun Sanitasi

Sejak tahun 2017, target layanan SPALD-T sebanyak 21.700 sambungan rumah (SR). "Pembangunan SPALD-T ini merupakan hibah Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (KemenPUPR RI). Selanjutnya ditindaklanjuti dengan kesepakatan antara KemePUPR RI, Pemprov Sumsel, dan Pemerintah Kota Palembang,” bebernya. 

Adapun tantangan yang ada dan permasalahan sanitasi yang harus dihadapi yaitu, tingginya target capaian sanitasi di tahun mendatang (2025-2045), regulasi yang belum memadai terutama terkait penanganan,  terbatasnya pendanaan, minimnya akses terhadap sanitasi layak, minimnya peran serta masyarakat dan belum efisiennya tata kelola dan kelembagaan. 

“Tantangan utama dalam pencapaian Universal Access adalah pada penganggaran. Untuk memenuhi kebutuhan penganggaran ini perlu dilakukan pemutakhiran dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), sehingga skala program-program yang diusulkan dapat sejalan dengan kebutuhan pencapaian Universal Access,” bebernya.  

Pendanaan sektor sanitasi tak hanya dianggarkan di bidang permukiman dan perumahan saja, perlu dianggarkan juga di berbagai bidang pembangunan, antara lain penanganan kawasan kumuh, pengentasan kemiskinan, layanan kesehatan, peningkatan kualitas lingkungan, dan sebagainya.

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Inisiasi Bedah Ribuan Rumah, Launching Bantuan Sanitasi Serentak 17 Kabupaten/Kota

BACA JUGA:Lakukan Sanitasi Lahan, Berikan Fungisida

Kepala Pelaksana Tugas Disperkim Provinsi Sumsel, Ir H Novian Aswardani ST MM IPM ASEAN Eng menjelaskan adapun yang melatarbelakangi kegiatan ini yakni sesuai isi Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional mengamanatkan pencapaian target nasional khususnya di bidang air limbah dan persampahan sampai tahun 2024.

Untuk itu Pemprov Sumsel melalui Pokja PKP menyelenggarakan kick off meeting program PPSP Pokja PKP Provinsi Sumsel tahun anggaran 2024. "Setelah ini kita harap kepada kabupaten/kota khususnya yang mengikuti program implementasi SSK tahun 2024 yaitu Kabupaten Musi Banyuasin dan OKU Selatan," ucapnya. 

Kick off meeting ini bertujuan mensinergikan dan sinkronisasi program kegiatan provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan serta implementasi pembangunan sanitasi. "Tindak lanjut pelaksanaan kick off meeting tingkat pusat, persiapan pelaksanaan kegiatan pendampingan implementasi dan pemutakhiran dokumen SSK kabupaten/kota tahun 2024," pungkasnya. (yun/fad/)