Azhari : Wawenang Putuskan PAW DPRD PALI dari DPP PPP

PALEMBANG - Jajaran fungsionaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumsel angkat suara soal tudingan sejumlah senior partai dan simpatisan yang mengatasnamakan  Forum Silaturahmi Antar Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan dan Majelis Pakar DPW PPP Sumsel.

Wakil Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) DPW PPP Sumsel, Drs Azhari AS MH menegaskan jika tudingan itu sama sekali tidak benar. "Terkait tudingan itu sama sekali tidak benar. Seperti soal PAW terhadap anggota DPRD PALI yang merupakan wewenang DPP (Dewan Pimpinan Pusat) PPP," tegas Azhari dalam jumpa media di kantor DPW PPP Sumsel yang sehari sebelumnya menjadi sasaran aksi demo sejumlah kader senior dan simpatisan PPP, kemarin (15/2).

Artinya, menurut Azhari  jika kemudian kesalahan dilimpahkan kepada Pak Agus (Sutikno) sebagai Ketua DPW PPP Sumsel, yang dianggap merekayasa surat menyurat dan administrasi itu salah sasaran.

BACA JUGA : Antisipasi Isu Inflasi Jelang Pemilu BACA JUGA : Wawako Andriansyah Fikri Harapkan KPU Pacu Partisipasi Pemilih

  "Surat menyurat yang berkaitan PAW, khususnya PAW DPRD Kabupaten Pali semuanya diterbitkan  oleh DPP PPP. DPW PPP Sumsel cuma menyampaikan  ke DPC PPP Pali dan DPRD Pali segera menindaklanjuti surat menyurat itu  dengan penggantian  antar waktu anggota DPRD Pali,” tegas Azhari didampingi sejumlah fungsionaris DPW PPP Sumsel diantaranya Bendahara DPW PPP Sumsel  Novriana Rohimi SE dan  Wakabid Pemenangan Dapil  Hudari Adnan ini.

"Penandatangan surat  keluar  adalah ketua dan sekretaris. Jadi salah kalau hanya menuduhkan satu orang saja  yang terkesan merekayasa administrasi DPW PPP Sumsel. Kepengurusan DPW PPP Sumsel itu bersifat kolektif kolegial , jadi salah kalau hanya  pak Agus saja yang dilaporkan ke Polda Sumsel,” katanya.

Selain itu mengenai tuduhan DPW PPP Sumsel merekayasa untuk  reshuffle dan reposisi  sejumlah DPC di Sumsel dinilainya tidak benar. “Jadi reshuffle dan reposisi pengurus DPC PPP se-Sumsel  murni kebutuhan organisasi DPC bersangkutan  dan murni usul dari mereka (DPC), karena itu DPW PPP Sumsel hanya menyampaikan ke DPP PPP ,  kami tidak ada kepentingan dengan DPC-DPC itu ,” katanya.

Azhari juga meluruskan soal poto main gaplek di kantor DPW PPP Sumsel yang ditunjukkan massa. Menurutnya itu hal yang biasa saja, ada kosong waktu yang hobi main gap dipersilahkan daripada nongkrong-nongkrong  jadi main gap.

“Adapun bertaruh dengan duit enggak ada sama sekali kok disitu diceritakan ada duitnya, ada tumpukan duitnya , lalu katanya kantor dijadikan tempat perjudian  tidak ada sama sekali,” katanya.

“ Kita ini sama-sama kader, kalau ada hal dibicarakan, nah kami sampai hari ini tidak ada keinginan untuk menuntut balik. Kami tetap kondusif, malahan mereka itu sebenarnya sudah kita ajak untuk jadi calon 2024 ini, sudah kita kirim surat mereka,” katanya.

Tapi menurutnya jika suatu saat  ada desakan dari rekannya agar ketua DPW PPP Sumsel  mengambil langkah untuk melapor balik  menurutnya masalahnya lain  namun arahnya belum kesana.

Bendahara DPW PPP Sumsel  Novriana Rohimi SE menambahkan kalau Ketua DPW PPP Sumsel Agus Sutikno tidak pernah menerima uang Rp  1 miliar atas penjualan gedung kantor  DPC PPP OKU.

“Saya mempunyai semua dan bukti itu ada semua , terlampir dan diatas meterai, jadi untuk menyikapi DPC PPP OKU penjualan gedung kantor DPC PPP OKU itu tidak benar saya sekali,” katanya.(kms)