Nyaris Ricuh, Paksa Masuk Kantor KPU, Pleno Rekapitulasi di Muba

Reporter: Edi Sumeks |

Editor: Izul |

Senin , 04 Mar 2024 - 22:01

AMANKAN AKSI : Ratusan personel kepolisian mengamankan aksi massa di jalan akses menuju kantor KPU Muba. Sebelumnya, aksi itu nyaris ricuh karena massa memaksa masuk ke kantor KPU Muba. (inzet) Seorang pendemo diamankan petugas.-Foto: Ist-

Terpisah, meski pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten sudah rampung, namun masih ada saja pendukung caleg di Muratara yang tak terima. Mereka melakukan aksi pemortalan akses jalan.

Pemortalan terjadi di Desa Teladas, Kecamatan Rawas Ulu, Senin (4/3) sekitar pukul 09.00 WIB. Mereka menumbangkan pohon hingga melintang ke jalan. Menyebabkan warga lain tak bisa melalui jalan itu.

Asrop, warga setempat mengaku, aksi yang dilakukan itu buntut dari kekecewaan terhadap dugaan kecurangan dalam proses penghitungan suara.

"Simpatisan caleg menuntut buka kotak suara. Blokir jalan penghubung Ulu Rawas-Rawas Ulu, pakai pohon. Jadi warga lain tidak bisa lewat," katanya. Sekitar pukul 12.00 WIB, portal dibuka pihak kepolisian dan TNI, sekaligus membubarkan aksi warga.

Sempat terjadi ketegangan antara warga dan petugas yang hendak membuka akses jalan. "Petugas dari polsek dan TNI yang datang. Kata mereka jalan tidak boleh diportal. Kalau masalah pemilu, disuruh lapor ke Bawaslu. Kalau menutup jalan umum, menyusahkan warga lain yang mau lewat," ujarnya.

Ketua KPU Muratara, Heriyanto mengatakan, semua tahapan pleno tingkat kabupaten sudah selesai, Minggu (3/3) pukul 20.00 WIB. Setelah itu, berita acara dan kotak suara serta hasil pleno langsung dibawa ke KPU Provinsi Sumsel.

"Minggu malam kami langsung berangkat ke Palembang untuk menyerahkan hasil pleno dan kotak suara," ucapnya. Diakuinya, sejak awal sudah diprediksi kalau pleno di tingkat kabupaten bakal alot.

Kapolres Muratara AKBP Koko Arianto Wardhani mengatakan, masyarakat tidak diperbolehkan menutup akses jalan mengingat itu untuk masyarakat umum.

Jika ada masalah, masyarakat dipersilakan melapor ke Bawaslu. "Di Bawaslu ada Gakkumdu, setiap laporan yang memenuhi syarat materil dan formil akan diproses. Jika ada unsur pidana, tentunya akan dipidanakan," jelasnya. (zul/)

nyaris ricuh, paksa masuk kantor kpu, pleno rekapitulasi di muba                            sumsel, sumateraekspres.id – sekelompok massa yang mengatasnamakan  diri aliansi masyarakat demokrasi pro menggugat gelar aksi ke kpu muba. mereka  pendukung salah satu  caleg dprd provinsi sumsel dari pkb. 
aksi kemarin (4/3) tersebut nyaris ricuh. lantaran massa tersebut sempat memaksa masuk ke kantor kpu muba. dari video yang beredar, setidaknya terlihat ada dua pendemo yang diamankan petugas dalam aksi itu.
demi keamanan, petugas sebelumnya membelokasi akses jalan menuju kantor kpu muba agar pleno rekapitulasi suara berlangsung kondusif
beruntung kericuhan cepat diatasi petugas gabungan dari polres muba dan sat brimob polda sumsel. 
akhirnya, massa memilih melakukan aksi di luar dan sekitaran kantor kpu muba. setelah sempat berorasi, akhirnya perwakilan massa melakukan negoisasi dengan pihak kpu, bawaslu, dan polres muba. 
baca juga:kpu muba tidak siapkan tps khusus, ratusan pemilih di rsud sekayu berpotensi gagal nyoblos
baca juga:ini penyataan kapolres muba saat melakukan sidak di kantor kpu muba
perwakilan massa, yusnin mengatakan, mereka minta disandingkan dalam pleno itu data dari pkb dengan data hasil pleno di kecamatan keluang.  "intinya tuntutan kita minta verifikasi. jika ada perbedaan data, kalau bisa dibuatkan berita acara. hasil c1 ini datanya, hasil da 1 ini datanya. kami bukan ingin membuka kotak suara karena itu jelas melanggar aturan," ucapnya.
saat pleno berlangsung, ada saksi dari pkb yang ingin menyandingkan data dan suasana sempat sedikit memanas. ketua kpu muba, m sigid nugroho spd sh mengatakan, pleno ditunda cukup lama sampai usai makan siang. 
hasil negosiasi yang disaksikan bawaslu muba, kapolres dan saksi dari pkb, disepakati  untuk menyandingkan data da yang ada tanda tangan dan tidak ada tanda tangan. 
"sesuai kesepakatan, bahwa apapun hasilnya harus legowo tidak ada lagi keributan. namun kenyataannya berbeda," kata sigid.
kapolres muba akbp imam safii sik msi mengatakan, aksi massa pendukung caleg dprd provinsi sumsel dari pkb kemarin merupakan lanjutan dari aksi massa di ppk keluang, sabtu (2/3) lalu. 
baca juga:ricuh demo tuntut penghitungan ulang di muratara, portal jalinsum hingga tinju 
baca juga:kericuhan saat pengantaran jenazah mantan gubernur, kapolda papua ajak berduka dengan benar
terpisah, meski pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten sudah rampung, namun masih ada saja pendukung caleg di muratara yang tak terima. mereka melakukan aksi pemortalan akses jalan.
pemortalan terjadi di desa teladas, kecamatan rawas ulu, senin (4/3) sekitar pukul 09.00 wib. mereka menumbangkan pohon hingga melintang ke jalan. menyebabkan warga lain tak bisa melalui jalan itu.
asrop, warga setempat mengaku, aksi yang dilakukan itu buntut dari kekecewaan terhadap dugaan kecurangan dalam proses penghitungan suara.
"simpatisan caleg menuntut buka kotak suara. blokir jalan penghubung ulu rawas-rawas ulu, pakai pohon. jadi warga lain tidak bisa lewat," katanya. sekitar pukul 12.00 wib, portal dibuka pihak kepolisian dan tni, sekaligus membubarkan aksi warga. 
sempat terjadi ketegangan antara warga dan petugas yang hendak membuka akses jalan. "petugas dari polsek dan tni yang datang. kata mereka jalan tidak boleh diportal. kalau masalah pemilu, disuruh lapor ke bawaslu. kalau menutup jalan umum, menyusahkan warga lain  yang mau lewat," ujarnya.
ketua kpu muratara, heriyanto mengatakan, semua tahapan pleno tingkat kabupaten sudah selesai, minggu (3/3)  pukul 20.00 wib. setelah itu, berita acara dan kotak suara serta hasil pleno langsung dibawa ke kpu provinsi sumsel.
baca juga:protes hasil pemilu membuat kericuhan di oku timur, polisi menangkap provokator
baca juga:bubarkan paksa kericuhan, dapati botol miras, sajam, ganja
"minggu malam kami langsung berangkat ke palembang untuk menyerahkan hasil pleno dan kotak suara," ucapnya. diakuinya, sejak awal sudah diprediksi kalau pleno di tingkat kabupaten bakal alot.
kapolres muratara akbp koko arianto wardhani mengatakan, masyarakat tidak diperbolehkan menutup akses jalan mengingat itu untuk masyarakat umum.
jika ada masalah, masyarakat dipersilakan melapor ke bawaslu. "di bawaslu ada gakkumdu, setiap laporan yang memenuhi syarat materil dan formil akan diproses. jika ada unsur pidana, tentunya akan dipidanakan," jelasnya. (zul/)