PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022,  Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi meluncurkan Program Ekosistem Kemitraan Berbasis Potensi Daerah. 

Melalui program ini, Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) bersama pemda dan pemangku kepentingan strategis di daerah dapat bersinergi membentuk ekosistem kemitraan yang kondusif. Melibatkan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), satuan pendidikan vokasi, dan komunitas. 

Sinergi itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) di Graha Pendidikan Polsri, kemarin (28/2). Ade Silvia Handayani, Ketua Bidang Ekosistem Polsri mengatakan, sesuai tema, diskusi pengembangan potensi daerah Sumsel membutuhkan kolaborasi antara Pemda, PTV-SV, dan DUDI. 

"Tujuan dari diskusi ini untuk membangun kolaborasi yang solid antara pemda, satuan pendidikan vokasi, dan dunia usaha dunia industry di Sumsel,"ujarnya.

Ada pun hasil akhir dari program ini adalah dihasilkannya rekomendasi brief policy berdasarkan workforce planning dan innovation planning. “Kontribusi dan pandangan dari berbagai pihak akan sangat berharga dalam menyusun langkah-langkah strategis ke depan,"ucapnya 

BACA JUGA:Ekosistem, Pengembangan Potensi Daerah

BACA JUGA:Mandiri Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik, Teken MoU dengan BYD

Kerja sama kemitraan dengan DUDI telah mencakup berbagai aspek, seperti Tridharma perguruan tinggi dan juga kolaborasi dalam proyek-proyek inovatif.  Kegiatan  ini guna memperkuat ikatan antara sektor pendidikan dan industri demi menciptakan lulusan yang lebih siap menghadapi tuntutan dunia kerja. "Banyak hal bisa kita dilakukan dan menyamakan persepsi. Harus match antara usaha industri dan dunia pendidikan, dan pemerintah," tandasnya. 

Wakil Direkur IV Bidang Kerja Sama Polsri, Drs  Zakaria MPd, mengatakan,  FGD ini merupakan program lanjutan ekosistem kemitraan yang sudah  dilaksanakan sejak  2023. Ekosistem kemitraan berbasis potensi daerah menyangkut dunia pendidikan vokasi, lulusan SMK dan politeknik. 

"Dunia usaha selaku pemegang manfaat. Sementara pemerintah daerah selaku regulasi terhadap potensi daerah terhadap prioritas pembangunan," jelasnya.

Sementara, Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, dalam hal ini bidang SMK berkomitmen akan menyelaraskan kurikulum dengan tuntutan IDUKA. "Penyelarasan kurikulum adalah upaya menyesuaikan kurikulum SMK dengan tuntutan IDUKA yang meliputi kompetensi dan budaya kerja yang berlaku di IDUKA," ujar Lis Parida ST MPd, Kasi SMK Disdik Sumsel Bidang Kurikulum. 

Tujuannya  agar kurikulum SMK sesuai tuntutan dan budaya kerja yang berlaku di IDUKA. "Sehingga lulusan SMK memiliki kompetensi dan etos kerja," tandasnya. (nni)