PALEMBANG - Meski rekapitulasi suara hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 belum selesai, tapi gambaran umum sudah terlihat. Partai politik (parpol) baru dan parpol lama yang kecil sulit mendulang suara di atas 4 persen.

Di Sumatera Selatan (Sumsel) pun demikian. Dari 18 parpol peserta pemilu, hanya 9 yang sementara ini berhasil melampaui batas parliamentary threshold (PT) 4 persen. Dengan kata lain, separuh sisanya di bawah itu.

Ada pun 9 parpol di Sumsel yang suara sementaranya di bawah 4 persen hingga 22 Februari pukul 23.00 WIB yakni Partai Buruh 0,52 persen, Partai Gelora 0,95 persen, dan PKN 1,26 persen. Lalu, Hanura 1,95 persen, Garuda 0,33 persen, dan PBB 0,66  persen. Kemudian, PSI 0,69 persen, Perindo 2,91 persen, dan Partai Ummat 0,26 persen. 

Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Sunsel, Ir Armansyah MM mengakui, partainya sulit bangkit. Bahkan, perolehan kursi Pemilu 2024 ini turun dibanding 2019. "Perjuangan para caleg sudah optimal. Hanya saja memang komposisi caleg. Karena, kebanyakan caleg di dapil berjuang sendiri-sendiri. Itulah tidak dapat mendongkrak perolehan suara," kata dia. 

Menurutnya, ini akan jadi pengalaman berharga untuk Pemilu 2029. "PBB akan terus berkiprah dalam dunia politik. Tentu kita akan mendaftar ukang dan mengikuti syarat ketentuan yang ada. Ikuti lagi proses verifikasi yang makan waktu, panjang dan melelahkan," kata dia.

BACA JUGA:Indikasi Penggelembungan Suara-Money politic, Dilaporkan Parpol dan Warga ke Bawaslu Sumsel

BACA JUGA:Sejumlah Parpol Dana Kampanye Rp0, Berdasar LADK yang Diterima KPU di Sumsel

Armansyah menambahkan, penyebab utama melorotnya suara PBB dalam Pemilu 2024 ini adalah minimnya caleg potensial di tiap dapil. Baik untuk tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat pusat.

Terpisah, Wakil Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Fitrah Jaya, menyebut jika PKN sudah melakukan usaha maksimal. "Tapi kebanyakan masyarakat tudak tahu dengan partai kecil dan baru lahir. Padahal program yang kita miliki sangatlah berpihak pada rakyat," kata dia. 

Masyarakat sekarang menilai partai seperti perdagangan ekonomi. "Jadi ke depan jangan salahkan DPRD kalau tidak berpihak kepada rakyat. Karena rakyat sudah dibeli dengan harga yang cukup fantastis. Kisarannya Rp 200 ribu ke atas per suara," bebernya.

Hal lain, penyelenggara pemilu saat ini sudah dikuasai partai besar. “Jadi sulit bagi partai kecil dan partai yang tidak memegang penyelenggara pemilu untuk dapat meraih suara besar,” imbuh dia. 

PKN, ucap Fitrah, menganfalkan suara murni.”Pemilu 2029 kita harapkan dilakukan dengan cara tertutup. Sehingga orang hanya memikih partai saja," cetusnya.

Ketua DPD Partai Hanura Sumsel, Ahmad Al Azhar, dengan tegas mengatakan kedepan penyelenggara pemilu harus direkrut dengan baik. "Jangan sampai menjadi oknum timses dalam pemilu,” katanya.

BACA JUGA:Wow! Ini Jumlah LADK Parpol di OKU Timur, Ada yang Capai Rp632 Juta