Jadi Sorotan Nih! Kapolda Sumsel Pimpin Pengamanan Pemilu di Muratara

Reporter: Izul |

Editor: Rian Sumeks |

Senin , 19 Feb 2024 - 19:41

RAPAT MURATARA : Kapolda Sumsel memimpin rapat internal bersama KPUD Muratara, Bawaslu, Bupati Muratara, Dandim 0406, dan Kapolres Muratara di kantor Pemda Muratara. -foto: polda sumsel -

MURATARA, SUMATERAEKSPRES.ID - Pleno PPK di Kabupaten Muratara terus berlangsung dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian.

Irjen Pol A Rachmad Widodo, Kapolda Sumsel, secara langsung memantau tahapan Pemilu di daerah tersebut.

Informasi yang berhasil dikumpulkan menunjukkan bahwa hingga saat ini, terdapat 14 desa yang dianggap rawan dengan potensi kerusuhan selama pelaksanaan pleno.

Pada hari Senin (19/2), sekitar pukul 13.00 WIB, Kapolda Sumsel memimpin rapat internal bersama KPUD Muratara, Bawaslu, Bupati Muratara, Dandim 0406, dan Kapolres Muratara di kantor Pemda Muratara.

BACA JUGA:Sekolah Bisa Bentuk Kelas Industri, Bekali Lulusan dengan Kompetensi Standar DUDI

Kapolda menegaskan pentingnya menjaga ketertiban masyarakat dan keamanan selama proses Pemilu. "Saya mengimbau agar seluruh kontestan dan masyarakat tetap menjaga Kamtibmas.

Jika ada hal yang masih diperdebatkan, mekanisme penyelesaiannya sudah tersedia. Saya juga telah membuka nomor handphone saya," ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang proses pemilihan umum yang demokratis.

"Jangan menyebarkan informasi yang salah. Jika ada ketidakadilan, jelaskan di mana letaknya."

"Jangan hanya berteriak tanpa memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat. Hal itu hanya akan menimbulkan kemarahan," tambahnya.

Kapolda Sumsel menegaskan bahwa Bupati, Kapolres, Polri, dan TNI bukanlah penyelenggara Pemilu. Namun, jika ada keluhan atau kendala, masyarakat dapat meminta bantuan untuk disampaikan kepada KPU.

"Ikhtiar kita adalah memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah tersebut melalui KPU dan Bawaslu," tegasnya. Informasi terbaru menunjukkan bahwa 14 desa saat ini sedang melakukan penghitungan ulang di wilayah Kabupaten Muratara.

Beberapa potensi kerusuhan juga terpantau meningkat di Pleno PPK kecamatan Rupit, PPK kecamatan Rawas Ulu, dan pleno PPK di Ulu rawas.

Pelaksanaan pleno di PPK Ulu Rawas sempat terhenti karena adanya protes dari salah satu simpatisan peserta Pemilu yang menuntut agar kotak suara dibuka.

Ketua Komisioner KPUD Muratara, Heriyanto, melalui kasubag teknis dan informasi, Busairi, menyatakan, "Saat ini proses pleno suara sedang dilakukan penghitungan ulang, awalnya di Kecamatan Karang Jaya ada 3 Desa, namun ditambah dengan 11 desa di Kecamatan Rupit."

Untuk pleno PPK di Ulu Rawas, proses tersebut tetap berlanjut tanpa membuka kotak suara.

jadi sorotan nih! kapolda sumsel pimpin pengamanan pemilu di muratara                            muratara, sumateraekspres.id - pleno ppk di kabupaten muratara terus berlangsung dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian.
irjen pol a rachmad widodo, kapolda sumsel, secara langsung memantau tahapan pemilu di daerah tersebut.informasi yang berhasil dikumpulkan menunjukkan bahwa hingga saat ini, terdapat 14 desa yang dianggap rawan dengan potensi kerusuhan selama pelaksanaan pleno.pada hari senin (19/2), sekitar pukul 13.00 wib, kapolda sumsel memimpin rapat internal bersama kpud muratara, bawaslu, bupati muratara, dandim 0406, dan kapolres muratara di kantor pemda muratara.
baca juga:2 advokat top ditunjuk tpn ganjar-mahfud, bersiap gugat pilpres 2024 
baca juga:sekolah bisa bentuk kelas industri, bekali lulusan dengan kompetensi standar dudikapolda menegaskan pentingnya menjaga ketertiban masyarakat dan keamanan selama proses pemilu. "saya mengimbau agar seluruh kontestan dan masyarakat tetap menjaga kamtibmas.
jika ada hal yang masih diperdebatkan, mekanisme penyelesaiannya sudah tersedia. saya juga telah membuka nomor handphone saya," ujarnya.dia juga menekankan pentingnya memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang proses pemilihan umum yang demokratis.
"jangan menyebarkan informasi yang salah. jika ada ketidakadilan, jelaskan di mana letaknya."
baca juga:data masuk 63 persen, inilah data lengkap perolehan suara caleg dpr ri dapil sumsel 2
baca juga:data masuk 55 persen, inilah data lengkap perolehan suara caleg dpr ri dapil sumsel 1 
"jangan hanya berteriak tanpa memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat. hal itu hanya akan menimbulkan kemarahan," tambahnya.kapolda sumsel menegaskan bahwa bupati, kapolres, polri, dan tni bukanlah penyelenggara pemilu. namun, jika ada keluhan atau kendala, masyarakat dapat meminta bantuan untuk disampaikan kepada kpu."ikhtiar kita adalah memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah tersebut melalui kpu dan bawaslu," tegasnya. informasi terbaru menunjukkan bahwa 14 desa saat ini sedang melakukan penghitungan ulang di wilayah kabupaten muratara.beberapa potensi kerusuhan juga terpantau meningkat di pleno ppk kecamatan rupit, ppk kecamatan rawas ulu, dan pleno ppk di ulu rawas.pelaksanaan pleno di ppk ulu rawas sempat terhenti karena adanya protes dari salah satu simpatisan peserta pemilu yang menuntut agar kotak suara dibuka.ketua komisioner kpud muratara, heriyanto, melalui kasubag teknis dan informasi, busairi, menyatakan, "saat ini proses pleno suara sedang dilakukan penghitungan ulang, awalnya di kecamatan karang jaya ada 3 desa, namun ditambah dengan 11 desa di kecamatan rupit."untuk pleno ppk di ulu rawas, proses tersebut tetap berlanjut tanpa membuka kotak suara.

Tag

Share