PSL 20 TPS di Palembang 23 Februari, PSU 1 TPS di Muba 21 Januari

Reporter: Adi |

Editor: Dede Sumeks |

Minggu , 18 Feb 2024 - 22:58

Untuk menjaga kondusifitas daerah, Kapolda Sumsel membuka pengaduan umum yang diarahkan langsung ke nomor pribadinya.

"Masyarakat bisa berkomunikasi secara langsung. Kami dari aparat keamanan dari TNI, Polri, pemerintah daerah siap setiap saat kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa dihubungi langsung 081370002110,” ucapnya.

Selanjutnya, Kapolda melajukan pemantauan langsung Pleno PPK di Kecamatan Rupit dan Ulu Rawas setelah mendapat informasi jika sempat terjadi ketegangan dan kericuhan saat pelaksanaan pleno tersebut.

Bupati Muratara H Devi Suhartoni, mengatakan pemerintah daerah sudah semaksimal mungkin untuk mencegah warga melakukan aksi pemblokiran Jalinsum oleh warga.

“Saya merasa malu, karena sudah berkali insident seperti ini terjadi, pemilihan kades tutup jalan, pemilu tutup jalan sampai Kapolda yang mantau 17 kabupaten/kota langsung datang ke sini," tukasnya. (afi/kur/zul)

psl 20 tps di palembang 23 februari, psu 1 tps di muba  21 januari                            sumsel, sumateraekspres.id - tiga daerah akan menggelar pemungutan suara lanjutan (psl), pemungutan suara ulang (psu) dan penghitungan suara ulang. tidak semua, tapi pada sejumlah tps. hal itu berdasarkan rekomendasi bawaslu. 
rinciannya, di palembang akan digelar psl pada 20 tps di tiga kecamatan yakni gandus, kalidoni dan kertapati.
baca juga:psl palembang digelar 23 februari, fasilitasi pegawai pemerintahan izin untuk mencoblos
baca juga:bawaslu usul psu-psl minggu, untuk beberapa tps di muratara, muba, palembang
psl dilakukan setelah melalui rapat pleno dan dihadiri kpu kota palembang, ppk tiga kecamatan, bawaslu kota palembang, serta polrestabes palembang.
psl rencananya akan dilakukan, jumat (23/2) mendatang. dalam psl ini diperuntukkan untuk memilih dprd kota palembang dan dprd sumsel yang di saat pencoblosan surat suara tertukar di daerah pemilihan berbeda. 
"dari hasil pleno dan komunikasi ke kpu sumsel, bahwasanya rekomendasi dari bawaslu untuk digelarnya psl pada 23 februari mendatang.
psl sendiri digelar, karena sebelumnya puluhan tps ini surat suaranya tertukar dengan daerah lain," ungkap syawaludin, ketua kpu kota palembang, minggu (18/2). 
untuk pelaksanaan psl sendiri, dijelaskan syawal dilaksanakan di 20 tps yang ada di tiga kecamatan yakni kalidoni, kertapati dan gandus.
dimana, psl dprd kota palembang ini terjadi di tps 9 dan tps 10 dapil i yakni di kecamatan gandus dan tps 16 dan 50 di kelurahan kemang agung kecamatan kertapati untuk dapil 6. 
“untuk psl dprd sumsel untuk sumsel i meliputi tiga tps di kelurahan kemang agung yakni di tps 9,10 dan 12.
sedangkan di kelurahan ogan baru terdapat tujuh tps. yakni di tps 10, 11, 23, 34, 25, 31 dan tps 32,” jelasnya.
kemudian. adapun psl dprd sumsel di dapil sumsel 2 meliputi, kelurahan sri selincah di tps 6. adapun di kelurahan sungai lais ada lima tps. yakni tps 22, 27, 31, 35 dan tps 40.
“terkait pelaksanaan psl tersebut, kpu kota palembang berkoordinasi dengan polrestabes dan bawaslu kota palembang dalam upaya pengamanan dan pengawasan pelaksanaan di lapangan,” tuturnya. 
untuk pendistribusian logistik surat suara dijadwalkan, selasa (20/2). “saat ini masih menunggu proses cetak untuk surat suara di tingkat dprd sumsel yang masih banyak kurang.
akan tetapi untuk surat suara sudah dipesan dan tinggal menunggu pengiriman,” katanya. 
dijadwalkan, senin, (19/2) surat suara selesai dan langsung dikirim pihak percetakan ke palembang. “setelah sampai dan disortir, langsung kita lipat.
semuanya ini butuh waktu satu hari. setelah itu, selasa (20/2) akan kita distribusikan ke tps yang menggelar psl," jelasnya. 
terkait hari pencoblosan yang masuk hari kerja, pihaknya akan berkoordinasi ke instansi yang ada terutama di pemerintahan dan lembaga yang ada, untuk memberi izin ke calon pemilih untuk tidak masuk kerja di hari tersebut.
"bila memang diperlukan surat, kita akan fasilitasi. namun hal ini kita fokuskan ke pemerintahan dan jua lembaga terkait, kalau untuk swasta dan perorangan, ini masih harus dikoordinasikan ke kpu sumsel," jelasnya. 
komisioner bawaslu kota palembang, hasbi menambahkan, terkait pelaksanaan psl tersebut sudah menjadi bagian tugas dari bawaslu dalam upayanya memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai rencana. 
"pelaksanaan psl sudah sesuai dengan rekomendasi yang kita sampaikan kepada kpu kota palembang.
karena kita temukan ada puluhan tps yang harus dilaksanakan psl, karena pada waktu pencoblosan, ada surat suara yang tertukar baik surat suara dprd kota palembang maupun juga dprd sumsel,” paparnya.
tentunya, dengan psl tadi, diharapkan tidak menghilangkan hak para pemilih untuk memilih, begitu juga peserta pemilu tidak kehilangan haknya untuk bisa dipilih," tandasnya. 
sementara, di muba, akan ada psu di tps 05 desa muara teladan, kecamatan sekayu, muba. “dilaksanakan rabu, (21/2), saat ini sudah dilakukan segala persiapannya,” ucap ketua kpu muba m sigid nugroho. 
sementara itu, informasi baru yang diterima koran ini terjadi permasalahan di tps 10, rt 2, dusun 7, desa muara medak, kecamatan bayung lencir.
dalam berita acara yang diterima koran ini terjadi persoalan tertukarnya surat suara dprd kabupaten muba yang harusnya dapil iv malah dikirim dapil ii.
 ironisnya, persoalan baru diketahui jam 11 siang. dimana sudah 171 surat suara yang tercoblos, sedangkan pemilih yang hadir 177 pemilih. 
selanjutnya setelah melakukan pembicaraan, bahwa sulit dilakukan pemungutan ulang pada malam hari atau hari lainnya karena tempat tinggal yang jauh para pemilih dengan tps. 
 kemudian sebanyak 40 persen pemilih berasal dari suku anak dalam yang hidupnya berpindah-pindah, partisipasi pemilih turun dan merugikan calon dprd kabupaten. 
“persoalan di muara medak kira menunggu rekomendasi bawaslu dulu, untuk psu atau psl nunggu rekomendasi mereka," ucap sigid.
 ketua bawaslu muba beri pirmansah mengatakan untuk persoalan muara medak, masih menunggu hasil kajian serta berkoordinasi dengan bawaslu sumsel.
 "sebab kalau persoalan yang coblos dua kali ada aturannya dan wajib psu. nah, kalau tertukar ini belum ada, makanya kita nunggu kajian dulu," jelasnya. 
di muratara juga sudah menerima beberapa surat rekomendasi penghitungan suara ulang dari panwascam kecamatan rawas ulu, kabupaten muratara.
hal ini dijelaskan ketua komisioner kpud muratara, heriyanto melalui kasubag teknis dan informasi, busairi.
rekomendasi pertama, penghitungan suara ulang di tps 01 desa lubuk kemang, kecamatan rawas ulu, muratara. alasannya, karena didapati pelanggaran pemilih yang melakukan pencoblosan dua kali.
         kemudian surut rekomendasi kedua dari panwascam karang jaya agar dilakukan penghitungan suara ulang pada 17 tps. rinciannya, 7 tps di desa embacang baru, 4 tps di desa embacang lama, dan 6 tps di desa embacang baru ilir.
         kedua rekomendasi ini dianggap memenuhi perayaratan, karena dilengkapi sejumlah alat bukti, berupa temuan, pengaduan reami dan bukti bukti lainnya. 
kemarin, kapolda sumsel irjen a rachmad wibowo mendatangi lokasi pleno ppk di kecamatan karang jaya, kabupaten muratara. untuk memastikan kondisi pasca aksi blokade jalinsum yang dilakukan warga.
 ikut mendampingi bupati muratara h devi suhartoni, kapolres muratara akbp koko arianto wardhani, dandim 0406 mlm letkol kunto aji setiawan, dan sejumlah caleg langsung melakukan rapat pembahasan internal bersama kapolda sumsel di kecamatan karang jaya.
 kapolda sumsel menyampaikan poin penting untuk masyarakat maupun para caleg di kabupaten muratara. 
"tadi saya sudah bertemu dengan sebagian peserta pemilu caleg tersebut dan sudah tidak ada permasalahan. karena saya mendengar ada perbedaan pendapat terkait proses pemilihan di kabupaten muratara," katanya.
dia meminta, para caleg maupun tokoh masyarakat, jika menemukan ada ketidak sesuai angka perolehan suara, maupun proses penghitungan dan lain-lain.
"bisa menanyakan permasalahan itu ke polres, kpu, maupun bawaslu. tidak usah melakukan pemblokiran jalan, karena itu tidak bisa merubah suara," jelas kapolda.
untuk menjaga kondusifitas daerah, kapolda sumsel membuka pengaduan umum yang diarahkan langsung ke nomor pribadinya.
"masyarakat bisa berkomunikasi secara langsung. kami dari aparat keamanan dari tni, polri, pemerintah daerah siap setiap saat kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa dihubungi langsung 081370002110,” ucapnya.
selanjutnya, kapolda melajukan pemantauan langsung pleno ppk di kecamatan rupit dan ulu rawas setelah mendapat informasi jika sempat terjadi ketegangan dan kericuhan saat pelaksanaan pleno tersebut.
baca juga:ricuh demo tuntut penghitungan ulang di muratara, portal jalinsum hingga tinju 
baca juga:wawww, sudah lebih dulu dipanggil sang khalik, caleg ink masih dulang suara
bupati muratara h devi suhartoni, mengatakan pemerintah daerah sudah semaksimal mungkin untuk mencegah warga melakukan aksi pemblokiran jalinsum oleh warga.
“saya merasa malu, karena sudah berkali insident seperti ini terjadi, pemilihan kades tutup jalan, pemilu tutup jalan sampai kapolda yang mantau 17 kabupaten/kota langsung datang ke sini," tukasnya. (afi/kur/zul)