Indeks rata-rata NTTP setahun penuh selama 2023 ada di 107,63 dengan capaian indeks tertinggi pada Oktober 2023 di 114,55. Sedangkan NTPP pada Januari 2024 berada di angka 116,16. Masih perlu impor?

Arief menyampaikan kebijakan impor beras yang diambil pemerintah merupakan langkah terakhir yang sudah melalui pembahasan yang komprehensif sehingga kebijakan tersebut bertujuan guna menjaga stabilitas ekonomi, serta ketersediaan beras nasional.

“Jadi, memang saat ini meskipun produksi dan konsumsi beras di Januari dan Februari 2024 minus 2,8 juta ton sebagai dampak dari penurunan produksi akibat El Nino, tetapi kami memerlukan beras yang cukup agar neracanya dapat terjaga secara positif. Karena itu, pemerintah menyeimbangkan kekurangan tersebut dengan kebijakan importasi,” tuturnya.

Selain itu, untuk menyambut panen raya yang diperkirakan pada Maret 2024, pihaknya bersama Kementerian Pertanian akan berkoordinasi untuk mempersiapkan penyerapan yang optimal guna mencegah jatuhnya harga di tingkat petani, serta memastikan produksi beras dalam negeri terpenuhi.

“Saat ini kami tengah mempersiapkan cadangan pangan pemerintah jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga pada saat diperlukan hal tersebut dapat dimanfaatkan," beber Arief.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa stok beras tersedia dengan jumlah yang mencukupi. Hal itu dikatakan Jokowi setelah mengecek langsung Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur.

"Saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada, tersedia, jumlahnya cukup, dan saya melihat melimpah," ungkap Jokowi.

Menurutnya, beras dari Pasar Induk Cipinang nantinya akan didistribusikan ke ritel, pasar swalayan, hingga pasar-pasar di daerah.

Presiden Jokowi menyebutkan bahwa harga beras yang berada di atas harga normal karena disebabkan oleh belum masuknya hasil panen.

Selain itu, jalur distribusinya juga terganggu oleh banjir di sejumlah daerah seperti di Demak dan Grobogan.

"Saya kira sudah diselesaikan lewat pengiriman dari Bulog juga ke daerah, Bulog ke Pasar Induk Cipinang, dalam seminggu-dua minggu ini (harga) berasnya akan sedikit turun,” bebernya.

Tidak hanya itu, untuk mengendalikan harga beras, eks gubernur DKI Jakarta itu juga telah menginstruksikan jajaran terkait untuk mendistribusikan suplai beras ke pasar dan ke daerah, baik beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun beras komersial.

"Sudah, pokoknya pasar minta berapa pun, beri. Daerah minta berapa pun, beri, baik yang SPHP maupun yang komersial, beri. Barangnya ada," pungkas Presiden.(*)