Menyia-nyiakan kesempatan untuk berkontribusi. Pemilu adalah kesempatan bagi rakyat untuk berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan Indonesia.

Dengan memberikan suara, rakyat dapat memilih pemimpin dan wakilnya yang sesuai dengan visi, misi, dan program yang diinginkan.

Dengan golput, seseorang tidak memiliki suara dalam menentukan arah kebijakan publik yang akan berdampak pada kehidupan sehari-hari.

Menurunkan kualitas demokrasi. Pemilu adalah salah satu indikator kualitas demokrasi di suatu negara.

Semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih, semakin tinggi pula tingkat representasi dan akuntabilitas pemerintah.

Dengan golput, seseorang tidak ikut menyukseskan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

Golput juga dapat mengurangi legitimasi dan kredibilitas hasil pemilu, serta meningkatkan potensi konflik dan ketidakstabilan politik.

Kandidat dengan visi yang baik bakal dirugikan.

Golput bisa merugikan partai politik atau calon independen yang mungkin memiliki visi atau rencana yang baik, tetapi tidak mendapatkan dukungan yang cukup karena tingkat partisipasi yang rendah. 

Golput juga dapat mempengaruhi hasil pemilu yang tidak mencerminkan kehendak mayoritas rakyat, melainkan kepentingan segelintir orang atau kelompok.

Golput juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangan atau manipulasi suara.

Mendapatkan sanksi hukum. Di beberapa negara, seperti Australia, golput dikenakan sanksi hukum berupa denda. 

Di Indonesia, meskipun tidak ada sanksi hukum bagi golput, tetapi ada sanksi bagi orang yang mengajak atau memberi imbalan kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya. 

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, orang yang melakukan hal tersebut dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000

Oleh karena itu, golput bukanlah pilihan yang bijak dalam pemilu 2024. Golput hanya akan merugikan diri sendiri, masyarakat, dan negara.