Banyak Status BTS dan TMS, Penetapan NI PPPK Bisa Molor? Ini Penyebabnya

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Selasa , 13 Feb 2024 - 15:05

Banyak Status BTS dan TMS, Penetapan NI PPPK Bisa Molor? Ini Penyebabnya-Foto: SS BKN-

Kedua status ini menandakan bahwa berkas yang diunggah tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langkah Selanjutnya

Berkas peserta yang terkena status TMS dan BTS akan dikembalikan kepada instansi pengusul untuk diperbaiki.

Setelah itu, instansi akan mengusulkan kembali berkas yang telah diperbaiki kepada BKN.

Peserta diminta untuk menunggu pengumuman resmi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di daerah masing-masing.

Mereka perlu mempersiapkan kembali semua berkas dan dokumen yang diperlukan untuk proses ulang penetapan NI PPPK

Di sisi lain, ada daerah yang menuntut penundaan pengusulan NIP PPPK.

Salah satu contohnya terjadi di wilayah Kerinci, Provinsi Jambi. Apa penyebabnya? Simak selengkapnya.

Setelah dilakukan investigasi, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jambi, Saiful Roswandi, meminta Pj Bupati Kerinci, Asraf, untuk menunda pengusulan NIP ke BKN bagi peserta yang lulus seleksi PPPK formasi 2023.

Keputusan untuk menunda pengusulan NIP lulusan PPPK 2023 ini diarahkan kepada Pj Bupati Kerinci dengan nomor T/0101/LM. 11-06/0001.2024/II/2024 pada tanggal 5 Pebruari 2024.

BACA JUGA:Sama Seperti PNS, PPPK Juga Berhak Terima Tunjangan Terbaru Ini Pada 2024, Besarannya Lumayan Nih!

Tidak hanya kepada Pj Bupati Kerinci, Ombudsman RI Perwakilan Jambi juga mengirim surat kepada Walikota Sungai Penuh dengan nomor T/0102/LM. 11-06/0001.2024/II/2024 terkait seleksi PPPK 2023 ini.

Saiful Roswandi menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang menyelidiki laporan masyarakat terkait hasil SKTT dalam seleksi penerimaan PPPK 2023 di Kerinci dan Sungai Penuh.

Ombudsman berharap agar kedua kepala daerah ini menunda pengusulan NIP ke BKN bagi peserta PPPK 2023 yang lulus, untuk menghindari kemungkinan masalah di masa depan.

Pengajuan penundaan NIP ini akan dilakukan sampai Ombudsman menyelesaikan pemeriksaan terhadap kasus PPPK di Kerinci dan Sungai Penuh.

BACA JUGA:Pemerintah Sebut THR ASN 2024 Ikut Naik, Berikut Estimasi Besaran yang Akan Diterima PNS dan PPPK

"Publik sudah mengetahui bahwa kami sedang memeriksa laporan masyarakat terkait hasil tes SKTT di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh," katanya.

Menurut Saiful, hal ini penting agar ada kepastian hukum terkait kontroversi hasil tes SKTT dalam seleksi PPPK 2023 ini.

"Apakah nantinya ada maladministrasi atau tidak, biarkan kami yang berwenang untuk memastikannya.

"Ombudsman adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memeriksa masalah maladministrasi dalam pelayanan publik," tambahnya.

"Kami akan menunggu hasil pemeriksaan kami selesai untuk memberikan kepastian hukum terkait masalah hasil tes SKTT di dua daerah tersebut sebelum mengambil langkah berikutnya," tegas Saiful.

Diketahui, Proses penetapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 memang tidak semudah membalikkan telapak tangan.

banyak status bts dan tms, penetapan ni pppk bisa molor? ini penyebabnya                            jakarta, sumateraekspres.id - proses pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) lulusan tahun 2023 tampaknya akan molor.
banyak peserta yang tercatat prosesnya karena status tidak memenuhi syarat (tms) dan berkas tidak sesuai (bts).
menurut berbagai sumber, status bts & tms ini diumumkan melalui update penetapan nomor induk (ni) pppk 2023 yang dirilis oleh badan kepegawaian negara (bkn).
untuk melihat progres penetapan ni pppk bisa melalui link ini https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qn0kid9dxgkh2mowpvilaw84rwe524uy/edit?usp=drivesdk&ouid=105887149937849226222&rtpof=true&sd=true
pertanyaannya, mengapa peserta dinyatakan tms atau bts?
baca juga:gawat! ada daerah yang minta pengusulan ni pppk 2023 ditunda, ini penyebabnya
baca juga:catat! hal kecil ini bisa membuat penerbitan ni pppk tertunda, peserta lulus 2023 wajib baca!  
terdapat beberapa daerah di mana status bts & tms peserta pppk banyak terjadi.
itu bisa dilihat pada update bkn per 12 februari di https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qn0kid9dxgkh2mowpvilaw84rwe524uy/edit?usp=drivesdk&ouid=105887149937849226222&rtpof=true&sd=true
apa itu tms dan bts?
tms dan bts merupakan istilah yang digunakan dalam proses penetapan ni pppk. namun, ternyata istilah ini belum dipahami dengan baik oleh calon guru pppk.
tms merupakan singkatan dari tidak memenuhi syarat, sedangkan bts adalah berkas tidak sesuai.
baca juga:7 tahapan penetapan ni pppk lulusan 2023, usai isi drh wajib ikuti ini!
baca juga:peserta lulus wajib baca! inilah syarat pemberkasan ni pppk, yuk segera siapkan
kedua status ini menandakan bahwa berkas yang diunggah tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
langkah selanjutnya
berkas peserta yang terkena status tms dan bts akan dikembalikan kepada instansi pengusul untuk diperbaiki.
setelah itu, instansi akan mengusulkan kembali berkas yang telah diperbaiki kepada bkn.
peserta diminta untuk menunggu pengumuman resmi dari badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) di daerah masing-masing.
mereka perlu mempersiapkan kembali semua berkas dan dokumen yang diperlukan untuk proses ulang penetapan ni pppk
di sisi lain, ada daerah yang menuntut penundaan pengusulan nip pppk.salah satu contohnya terjadi di wilayah kerinci, provinsi jambi. apa penyebabnya? simak selengkapnya.setelah dilakukan investigasi, kepala ombudsman ri perwakilan jambi, saiful roswandi, meminta pj bupati kerinci, asraf, untuk menunda pengusulan nip ke bkn bagi peserta yang lulus seleksi pppk formasi 2023.keputusan untuk menunda pengusulan nip lulusan pppk 2023 ini diarahkan kepada pj bupati kerinci dengan nomor t/0101/lm. 11-06/0001.2024/ii/2024 pada tanggal 5 pebruari 2024.
baca juga:catat! hal kecil ini bisa membuat penerbitan ni pppk tertunda, peserta lulus 2023 wajib baca! 
baca juga:sama seperti pns, pppk juga berhak terima tunjangan terbaru ini pada 2024, besarannya lumayan nih!tidak hanya kepada pj bupati kerinci, ombudsman ri perwakilan jambi juga mengirim surat kepada walikota sungai penuh dengan nomor t/0102/lm. 11-06/0001.2024/ii/2024 terkait seleksi pppk 2023 ini.saiful roswandi menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang menyelidiki laporan masyarakat terkait hasil sktt dalam seleksi penerimaan pppk 2023 di kerinci dan sungai penuh.ombudsman berharap agar kedua kepala daerah ini menunda pengusulan nip ke bkn bagi peserta pppk 2023 yang lulus, untuk menghindari kemungkinan masalah di masa depan.pengajuan penundaan nip ini akan dilakukan sampai ombudsman menyelesaikan pemeriksaan terhadap kasus pppk di kerinci dan sungai penuh.
baca juga:menpan rb: honorer gagal seleksi 2024 akan jadi pppk paruh waktu
baca juga:pemerintah sebut thr asn 2024 ikut naik, berikut estimasi besaran yang akan diterima pns dan pppk"publik sudah mengetahui bahwa kami sedang memeriksa laporan masyarakat terkait hasil tes sktt di kabupaten kerinci dan kota sungai penuh," katanya.menurut saiful, hal ini penting agar ada kepastian hukum terkait kontroversi hasil tes sktt dalam seleksi pppk 2023 ini."apakah nantinya ada maladministrasi atau tidak, biarkan kami yang berwenang untuk memastikannya.
baca juga:jika sudah diangkat, ini besaran gaji yang akan diterima pppk lulusan 2023, semoga prosesnya cepat yah
baca juga:maaf! pppk lulusan 2023 berpotensi tak dapat thr dan gaji 13 tahun ini, kenapa? simak penjelasan berikut
"ombudsman adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memeriksa masalah maladministrasi dalam pelayanan publik," tambahnya."kami akan menunggu hasil pemeriksaan kami selesai untuk memberikan kepastian hukum terkait masalah hasil tes sktt di dua daerah tersebut sebelum mengambil langkah berikutnya," tegas saiful.
diketahui, proses penetapan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) 2023 memang tidak semudah membalikkan telapak tangan.
salah satu tahapan krusial dalam seleksi ini adalah penetapan nomor induk (ni) pppk, yang tidak dapat diperoleh begitu saja tanpa melalui sejumlah prosedur ketat.sebelum mencapai tahap penetapan ni pppk, peserta harus melewati berbagai tahapan. salah satunya adalah mengisi daftar riwayat hidup (drh), yang kini hampir rampung diproses. namun, proses ini hanya sebatas langkah awal.ketika drh sudah lengkap, instansi terkait akan mengajukan usulan kepada badan kepegawaian negara (bkn) untuk mendapatkan nomor induk (ni) pppk.
baca juga:thr asn cair maret april, apakah pppk lulusan 2023 bakal dapat, simak disini jawabannya
baca juga:jangan kaget! seperti ini nasib honorer status p pada seleksi pppk 2024 mendatang
penetapan ni ini merupakan tahap akhir dalam seleksi pppk setelah seluruh proses pengisian drh dan ni pppk selesai dilakukan.
penting untuk dicatat bahwa pada seleksi pppk tahun 2023, usul penetapan ni pppk dijadwalkan berlangsung mulai 15 januari hingga 13 februari 2024.ni pppk memiliki peran vital sebagai identitas pegawai dalam berbagai aspek administratif, karier, gaji, jaminan sosial, dan layanan lainnya.
terdiri dari 18 digit angka, ni pppk mencakup informasi seperti tahun, bulan, dan tanggal lahir, tahun pengangkatan pertama sebagai calon pppk, jumlah perjanjian kerja, jenis kelamin, dan nomor urut calon pppk.
baca juga:sah! pemerintah pastikan penerimaan casn 2024, berikut jumlah formasi khusus untuk pppk
baca juga:catat! inilah estimasi jadwal keluarnya sk pppk lulusan tahun 2023bagaimana proses penetapan ni pppk berlangsung? mari kita simak bersama:1. pemberkasan dokumen
proses dimulai dengan pemberkasan dokumen peserta yang telah dinyatakan lolos. ini melibatkan pengunggahan drh dan dokumen lainnya melalui laman sscasn.bkn.go.id.2. pemeriksaan berkas oleh instansi terkait
berkas yang diunggah peserta kemudian diperiksa oleh instansi terkait untuk memastikan kebenaran dan keabsahan informasi yang disampaikan.
baca juga:minta asn-pppk gunakan lpg non subsidi
baca juga:sri mulyani pastikan gaji pppk dan pns naik, bayar full mulai januari, segini besarannya 3. menyusun usul penetapan ni pppk
jika dokumen sesuai persyaratan, instansi akan menyusun usul penetapan ni pppk beserta daftar nominatif yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian (ppk) atau wakilnya.
dokumen usulan kemudian diserahkan ke bkn atau kantor regional sesuai wilayah kerja instansi.4. verifikasi usul penetapan ni pppk
bkn atau kantor regional melakukan verifikasi terhadap usulan penetapan ni pppk untuk memastikan kesesuaian data peserta dengan lowongan jabatan yang ditetapkan.
baca juga:mekanisme pemberian tunjangan 2024, dirjen nunuk beri info penting bagi guru pns dan pppk, simak pesannya
baca juga:terancam tak jadi pppk, guru honorer prabumulih gelar aksi ke dprd, hal ini yang mereka tuntut5. input data peserta ke sapk
jika usulan memenuhi syarat, data peserta dimasukkan ke sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (sapk). nota persetujuan teknis penetapan ni pppk kemudian ditandatangani secara digital oleh pejabat yang berwenang.
6. dokumen ni pppk dikirim kembali ke instansi pengusul
setelah ditandatangani, dokumen penetapan ni pppk dikirim kembali ke instansi pengusul untuk penerbitan surat keputusan (sk) pppk oleh ppk masing-masing.7. pengangkatan pppk
pengangkatan pppk dilaksanakan dalam batas waktu paling lama 30 hari kerja setelah ppk menerima penetapan ni pppk dari bkn.
nah, itulah proses penetapan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) 2023, semoga bermanfaat untuk semua. (*)