Tetap pada Dakwaan, Jaksa KPK Tolak Keberatan Sarimuda

Reporter: nanda Saputra |

Editor: Edi Sumeks |

Senin , 12 Feb 2024 - 19:46

TOLAK EKSESPI: Tim Jaksa KPK RI menolak eksespsi terdakwa Sarimuda dan meminta majelis hakim menolak eksepsi terdakwa, kemarin.-foto : nanda/sumeks-

Selain itu PT SMS Perseroda juga melakukan kerja sama dengan beberapa vendor untuk menyediakan jasa pendukung.

Terungkap dalam Dakwaan, jika ada pengeluaran uang Kas PT SMS dengan tagihan Fiktif. "Dalam rentan waktu tahun 2020 sampai 2021, telah terjadi proses pengeluaran uang dari kas PT SMS Perseroda dengan membuat berbagai dokumen invoice atau tagihan fiktif," kata JPU.

Kemudiam untuk pembayaran dari beberapa vendor tidak sepenuhnya dimasukkan ke dalam kas PT SMS, lalu setiap pencairan cek yang bernilai miliaran rupiah, Sarimuda juga menyisihkan uang tunai ratusan juta rupiah, dan sebagian uang yang dicairkan digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi."Terdakwa juga mentransfer ke rekening Bank salah satu perusahaan milik anggota keluarganya, yang tidak memiliki kerja sama bisnis dengan PT SMS," ujar Jaksa.

Atas perbuatannya, Sarimuda disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. (nsw/lia)

tetap pada dakwaan, jaksa kpk tolak keberatan sarimuda                            palembang, sumateraekspres.id - jaksa kpk ri menolak nota keberatan (eksepsi) yang disampaikan oleh terdakwa sarimuda melalui penasihatnya dalam sidang beberapa waktu  lalu.hal tersebut disampaikan jaksa melalui tanggapannya terhadap eksepsi terdakwa, dalam sidang yang diketuai pitriadi sh mh, di pengadilan tipikor pada pn palembang kelas ia khusus, senin 12 februari 2024.
"kami menolak seluruhnya dalil- dalil dalam eksepsi terdakwa dan harus dikesampingkan, serta menyatakan tetap pada dakwaan," ujar tim jpu kpk eko wahyu.
jaksa berpendapat bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa sarimuda sudah masuk ke dalam materi pokok perkara dan harus dibuktikan dalam persidangan. 
"alasan keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa yang mendalilkan surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap sehingga dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima, adalah tidak berdasar. karena surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 143 ayat (2) kuhap," tegasnya
selain itu, dalam tanggapannya, kpk meminta kepada majelis hakim  menolak eksepsi terdakwa, serta menyatakan surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materil, dan menyatakan sidang perkara sarimuda dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum.
baca juga:sidang kasus korupsi bumd sumsel: jaksa kpk tolak keberatan sarimuda, tetap pada dakwaan
baca juga:terdakwa suparman akui lemahnya administrasi lpj dana hibah koni sumsel, ini dakwaan jpu
untuk diketahui, sebelumnya mantan direktur utama pt sriwijaya mandiri sumsel 2019-2021, terdakwa sarimuda sudah melakukan pembacaan nota keberatan (eksepsi), di pengadilan tipikor pada pn palembang kelas i a khusus, senin 5 januari 2024.
dalam nota keberatannya, di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh pitriadi sh mh, penasihat hukum terdakwa, heri bertus s hartojo sh mh, menilai jika dakwaan jpu kpk tidak lengkap, cermat dan jelas. 
"sebab itu kami memohon dan meminta kepada majelis hakim yang menyidang perkara ini untuk mempertimbangkan dan menerima keberatan kami, serta membatalkan dakwaan jpu kpk demi hukum," katanya.
dalam dakwaannya, jpu kpk ri menilai terdakwa telah melakukan dugaan korupsi dalam kerjasama pengangkutan batubara yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (bumd) milik pemerintah provinsi sumsel yang dipimpinnya."atas perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan jpu,  telah memperkaya diri sendiri dan orang lain yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar rp18 miliar," kata jpu.
baca juga:sebut dakwaan tidak memenuhi ketentuan formil dan materiil
baca juga:sidang perdana kasus akuisisi pt sbs, kuasa hukum sebut dakwaan kabur dan kurang jelas
lebih jelas jpu menerangkan jika terdakwa sarimuda sebagai direktur utama pt sms telah membuat kebijakan, melakukan kerja sama pengangkutan batubara dengan menggunakan fasilitas pt kai persero dengan sejumlah perusahaan pemilik batubara maupun pemegang izin usaha pertambangan. "melalui kontrak kerja sama dengan para perusahaan batubara tersebut, pt sms perseroda mendapatkan pembayaran dengan hitungan per metrik ton," jelas jpu
selain itu pt sms perseroda juga melakukan kerja sama dengan beberapa vendor untuk menyediakan jasa pendukung.
terungkap dalam dakwaan, jika ada pengeluaran uang kas pt sms dengan tagihan fiktif. "dalam rentan waktu tahun 2020 sampai 2021, telah terjadi proses pengeluaran uang dari kas pt sms perseroda dengan membuat berbagai dokumen invoice atau tagihan fiktif," kata jpu.
baca juga:kuatkan dakwaan jpu, tiga terdakwa kasus dana hibah bawaslu okus beri kesaksian berbeda
baca juga:investasi emas batangan berakhir dengan penipuan: terdakwa cun cun jalani sidang pembacaan dakwaan
kemudiam untuk pembayaran dari beberapa vendor tidak sepenuhnya dimasukkan ke dalam kas pt sms, lalu setiap pencairan cek yang bernilai miliaran rupiah, sarimuda juga menyisihkan uang tunai ratusan juta rupiah, dan sebagian uang yang dicairkan digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi."terdakwa juga mentransfer ke rekening bank salah satu perusahaan milik anggota keluarganya, yang tidak memiliki kerja sama bisnis dengan pt sms," ujar jaksa.
atas perbuatannya, sarimuda disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 undang-undang (uu) nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan uu nomor 20 tahun 2001. (nsw/lia)