Menyebar, Patroli Politik Uang, KPU Optimis KPPS 25.985 TPS Siap

Reporter: Ibnu Holdun dan tim |

Editor: Edi Sumeks |

Minggu , 11 Feb 2024 - 22:24

Larangan transaksi politik uang selama masa tenang-Foto : KRIS SAMIAJI/SUMEKS -

Ketua komisioner Bawaslu Kota Lubuklinggau Dedi Kariema mengatakan, pihaknya sudah rapat dengan seluruh parpol. Selain minta APK dibersihkan, juga ingatkan larangan

transaksi politik uang. "Untuk money politic bukan hanya pelanggaran etik, tapi pidana dan bisa diancam kurungan penjara jika terbukti," tegasnya. Untuk itu, di masa tenang, pihaknya akan patroli bersama unsure Gakkumdu.

Bawaslu OKU juga menginstruksikan jajarannya sampai pengawas TPS untuk mengawasi semua tahapan. Money politic menjadi atensi. "Kita minta seluruhnya untuk tidak lepas dari pengawasan," tegas Ketua Bawaslu OKU, Yudi Risandi.

Ia juga mengajak masyarakat melapor jika menemukan money politic dalam bentuk apapun. Dijelaskan Yudi, untuk laporan kasus money politic, identitas pelapor, identitas pribadi, video/foto, dan bukti material. Juga siapa yang menyerahkan dan siapa menerima politik uang.

“Money politic tidak hanya berupa uang. Tapi bisa juga berupa barang. Apa pun bentuknya, pemberian di masa tenang tidak boleh,” tukasnya. Divisi Penanganan , Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu OKI, Syahrin mengatakan, titik rawan money politik salah satunya daerah perairan.

" Kalau ditemukan dan buktinya cukup, akan kami proses,"tegasnya. Ketua KPU Sumsel, , Andika Pranata Jaya, mengimbau masyarakat Sumsel untuk datang ke TPS dan salurkan suara masing-masing pada 14 Februari mendatang.

Selain masuk daftar pemilih tetap (DPT), pemilih bawa KTO elektronik atau surat keterangan (Suket) , form model C pemberitahuan KPU. Sedangkan untuk DPTb (daftar pemilih tambahan), bawa KTP elektronik-Suket serta model A-surat pindah memilih.

BACA JUGA:Money Politics Racun Demokrasi

BACA JUGA:Usul Hukuman Money Politics

Untuk yang masuk DPK atau daftar pemlih khusus, bawa KTP elektronik atau Suket. “Untuk form C pemberitahuan akan dibagikan pada pemilih paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara,” katanya.

Andika menegaskan, pihaknya berkeyakinan proses Pemilu 2024 akan berjalan lancar. “Ada 25.985 TPS se-Sumsel, kita yakin semua KPPS siap dan pemilu dapat berjalan dengan lancar. Mohon dukungan dari semua pihak,” tukasnya. (iol/lid/zul/bis/uni/*)

menyebar, patroli politik uang, kpu optimis kpps 25.985 tps siap                             sumsel, sumateraekspres.id – pada masa tenang, seluruh peserta pemilu 2024 tak boleh lagi melakukan kampanye apa pun bentuknya. baik capres-cawapres, parpol, caleg dan tim suksesnya. namun, isu politik uang (money politik) dalam berbagai bentuk dan serangan panjar santer terdengar.
karena itu, bawaslu sumsel dan jajaran di 17 kabupaten/kota melakukan patroli pengawasan. “untuk memastikan tidak adanya kegiatan kampanye pada masa tenang. dengan patroli menyebar, kami juga berusaha mencegah terjadinya politik uang,” ujar ketua bawaslu sumsel, kurniawan spd, kemarin.
ia memastikan, bawaslu akan memproses laporan atau temuan politik uang. “kita juga memastikan kesiapan pemungutan suara sesuai tata cara dan prosedur,” ungkapnya. terkait ancaman sanksi, kurniawan mengatakan, dalam pasal 523, peserta pemilu atau tim kampanye yang beri uang atau materi lainnya dapat dijerat pidana paling lama 2 tahun  dan denda paling banyak rp 24 juta. 
jika peserta atau tim kampanye dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung dijerat pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak rp 48 juta. 
baca juga:bawaslu oku timur berjaga-jaga melawan money politik saat waktu rawan
baca juga:money politic masuk pidana pemilu
setiap orang dengan sengaja pada hari h pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi  lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, bisa dipidana  dengan pidana penjara 3 tahun  dan denda palilng banyak rp 36 juta. 
“kalau serangan fajar, itu cuma kiasa saja. tidak mungkin ada serangan fajar. siapa yang mau keluar subuh-subuh untuk memberikan materi semata,” ujar kurniawan. kalau pun ada, pastilah sudah dilakukan beberapa hari sebelum hari h pencoblosan. 
hal ini diungkap oleh is, salah satu timses caleg. “kami sudah 2 minggu lalu bagi-bagi. ada yang sendiri, ada paket dpr ri, provinsi dan kabupaten/kota. tergantunglah,” ungkapnya. untuk nominal uang yang dibagikan bervariasi. ada yang satu paket rp 450 ribu. ada juga yang satu paket kota dan provinsi hanya rp 150 ribu. 
“kita berharap dari yang disebar, 90 persen suara bisa dapat. tapi kalau sebelum-sebelumnya, paling hanya 40 atau 50 persen saja yang kita dapat. sudah rahasia umum itu,” cetusnya. terpisah, bawaslu  oku timur juga akan melakukan patroli politik uang di waktu-waktu rawan ini. 
baca juga:tolak money politic, jalankan pemilu bersih
baca juga:potensi money politic bentuk e-money, bawaslu harus kerja keras
“mulai mala mini (tadi malam), kami patrol, antisipasi money politic dan serangan fajar,” kata ketua bawaslu oku timur sunarto, melalui kordiv pencegahan, pengawasan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat, bisri mustofa.
pihaknya juga akan bergabung dengan dengan bawaslu way kanan (lampung) untuk  melakukan patroli di sekitar perbatasan. “posko gakumdu selalu terbuka untuk menerima laporan," katanya. 
ketua komisioner bawaslu kota lubuklinggau dedi kariema mengatakan, pihaknya  sudah rapat dengan seluruh parpol. selain minta apk dibersihkan, juga ingatkan larangan 
transaksi politik uang. "untuk money politic bukan hanya pelanggaran etik, tapi pidana dan bisa diancam kurungan penjara jika terbukti," tegasnya. untuk itu, di masa tenang, pihaknya akan patroli bersama unsure gakkumdu.
bawaslu oku juga menginstruksikan jajarannya sampai pengawas tps untuk mengawasi semua tahapan. money politic menjadi atensi. "kita minta seluruhnya untuk tidak lepas dari pengawasan," tegas ketua bawaslu oku, yudi risandi. 
baca juga:benarkah money politics bakal bertransformasi melalui e-wallet dan e- money? ini jawaban bawaslu!
baca juga:selamat tinggal bayar tol dengan tapping e-money! pak bas sudah siapkan ini sebagai penggantinya!
ia juga mengajak masyarakat melapor jika menemukan money politic dalam bentuk apapun. dijelaskan yudi, untuk laporan kasus money politic, identitas pelapor, identitas pribadi, video/foto, dan bukti material. juga siapa yang menyerahkan dan siapa menerima politik uang.
“money politic tidak hanya berupa uang. tapi bisa juga berupa barang. apa pun bentuknya, pemberian di masa tenang tidak boleh,” tukasnya.  divisi penanganan , pelanggaran data dan informasi bawaslu oki, syahrin mengatakan, titik rawan money politik salah satunya daerah perairan.
" kalau ditemukan dan buktinya cukup, akan kami proses,"tegasnya. ketua kpu sumsel, , andika pranata jaya, mengimbau masyarakat sumsel untuk datang ke tps dan salurkan suara masing-masing pada 14 februari mendatang. 
selain masuk daftar pemilih tetap (dpt),  pemilih bawa kto elektronik atau surat keterangan (suket) , form model c pemberitahuan kpu. sedangkan untuk dptb (daftar pemilih tambahan), bawa ktp elektronik-suket  serta model a-surat pindah memilih. 
baca juga:money politics racun demokrasi
baca juga:usul hukuman money politics
untuk yang masuk dpk atau daftar pemlih khusus, bawa ktp elektronik atau suket. “untuk form c pemberitahuan akan dibagikan pada pemilih paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara,” katanya. 
andika menegaskan, pihaknya berkeyakinan proses pemilu 2024 akan berjalan lancar. “ada 25.985 tps  se-sumsel, kita yakin semua kpps siap dan pemilu dapat berjalan dengan lancar. mohon dukungan dari semua pihak,” tukasnya. (iol/lid/zul/bis/uni/*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Sumatera Ekspres 12 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan