Lahan MIN 1 dan MTsN 1 Palembang Jadi Sengketa, Kemenag Sumsel Buka Suara Soal Asal Usulnya

Reporter: Nanda |

Editor: Alfery |

Rabu , 07 Feb 2024 - 15:34

Plh Kakanwil Kemenag Sumsel, Win Hartan-Foto: Nanda/Sumateraekspres.id-

"Jadi negara sudah mengakui lahan itu milik negara dan dibangun juga gedung-gedung dari pemerintah, diperuntukkan untuk pendidikan yang dibangun MIN 1 dan MTsN 1, bersertifikat dan jelas asal usulnya," ujarnya

Terkait pihak yayasan yang sudah mengadukan ke Pengadilan, pihaknya atas nama pemerintah dan pelaksana negara akan menghadapi proses hukum di persidangan. Sejengkalpun tanah Pemerintah diambil, kita harus berjuang dan pertahankan, kami siap mempertahankannya," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) 1, Madrasah Ibtidiyah Negeri (MIN) 1, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Kota Palembang dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (KanwilKemenag) Provinsi Sumatera Selatan digugat ke Pengadilan oleh Yayasan Kesatria Bukit Siguntang atas kepemilikan lahan bangunan MIN 1 dan MTsN 1 Palembang.

Tim kuasa hukum, Yayasan Kesatria Bukit Siguntang Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H., Dr. Mulyadi, S.H., M.H., Muhammad Daud Dahlan, S.H., M.H., Doni Effendi, S.H., M.H., Nusmir, S.H., M.H, SE, CTL, A. Rizal, S.H, Eka Sulastri, S.H dan Adi Hendra, S.H. melayangkan gugatan ke PN Palembang Kelas I A Khusus pada tanggal 6 Februari 2024 dengan Nomor Perkara 36/Pdt.G/2024.

"Didalam gugatan tersebut kami mohon kepada majelis hakim untuk memerintahkan agar siapa saja yang menguasai diatas tanah tersebut agar dikosongkan," tegasnya.

lahan min 1 dan mtsn 1 palembang jadi sengketa, kemenag sumsel buka suara soal asal usulnya                            palembang, sumateraekspres.id - kanwil kemenag sumsel angkat bicara atas gugatan yayasan kesatria bukit siguntang ke pengadilan negeri (pn) palembang kelas ia khusus terhadap madrasah tsanawiyah negeri (mtsn) 1 dan madrasah ibtidiyah negeri (min) 1 kota palembang.
plh kakanwil kemenag sumsel, win hartan mengatakan jika pihaknya sudah menerima surat dari pihak yayasan kesatria bukit siguntang.
"memang sudah beberapa kali surat dari yayasan masuk, yang isinya mengakui bahwa tanah min 1 dan mtsn 1 itu milik yayasan,"katanya, rabu 7 februari 2024.
ia mengklaim jika secara tertulis pihaknya telah menanggapi dan dibahas bersama surat dari yayasan  tersebut.
baca juga:gugatan tanah yayasan gegerkan 2 sekolah favorit di palembang, mtsn 1 dan min 1 terancam digusur
baca juga:demi motor aerox, begal sadis tusuk mahasiswi unsri hingga tewas, ini barang bukti yang diamankan polisi
"kami tanggapi dan dibahas, selanjutnya kami serahkan ke irjen kemenag serta dikordinasikan ke pihak pengadilan negeri, juga ke pemda kota palembang," ujarnya.
ia menegaskan terkait kepemilikan tanah tersebut, pihaknya telah menelusuri ketua yayasan terdahulu.
"kami telusuri dan ketemu ketua terdahulu, saya tanya namun mereka tidak tau sama sekali, dan meminta cari tau ke pemilik tanah sebelumnya," ujarnya.
setelah melakukan penelusuran, pihaknya semakin yakin jika tanah yang dibangun gedung min dan mtsn tersebut merupakan tanah milik pemerintah.
baca juga:mulusnya 2 residivis pelaku begal yang bunuh mahasiswi unsri, tak tersentuh pelor polisi
baca juga:alhamdulillah, dua pelaku begal sadis yang tewaskan mahasiswi unsri diringkus, ini tampangnya
"setelah ditelusuri ternyata tanah yang dibangun min itu dibangun pada tahun 1957, setelah melihat dokumen di min, tanah tersebut atas nama tanah negara kemudian yakni pemerintah tingkat ii palembang," pungkasnya
lalu tanah tersebut diibuatkan ikrar hibah sekitar tahun 1960 oleh pemda, baru disertifikatkan kemenag ri atas nama kemenag ri sekitar tahun 1990.
"jadi negara sudah mengakui lahan itu milik negara dan dibangun juga gedung-gedung dari pemerintah, diperuntukkan untuk pendidikan yang dibangun min 1 dan mtsn 1, bersertifikat dan jelas asal usulnya," ujarnya
terkait pihak yayasan yang sudah mengadukan ke pengadilan, pihaknya atas nama pemerintah dan pelaksana negara akan menghadapi proses hukum di persidangan. sejengkalpun tanah pemerintah diambil, kita harus berjuang dan pertahankan, kami siap mempertahankannya," tegasnya. 
baca juga:proses mediasi sengketa lahan antara masyarakat desa dan pt aditarwan terus digalakkan oleh pemkab lahat
baca juga:menimalisir sengketa tanah di 18 kecamatan, pemkot, polrestabes dan bpn sepakat mengunakan odmn
diberitakan sebelumnya, madrasah tsanawiyah negeri (mtsn) 1, madrasah ibtidiyah negeri (min) 1, kepala kantor kementerian agama (kakankemenag) kota palembang dan kepala kantor wilayah kementerian agama (kanwilkemenag) provinsi sumatera selatan digugat ke pengadilan oleh yayasan kesatria bukit siguntang atas kepemilikan lahan bangunan min 1 dan mtsn 1 palembang.
tim kuasa hukum, yayasan kesatria bukit siguntang dr. saipuddin zahri, s.h., m.h., dr. mulyadi, s.h., m.h., muhammad daud dahlan, s.h., m.h., doni effendi, s.h., m.h., nusmir, s.h., m.h, se, ctl, a. rizal, s.h, eka sulastri, s.h dan adi hendra, s.h. melayangkan gugatan ke pn palembang kelas i a khusus pada tanggal 6 februari 2024 dengan nomor perkara 36/pdt.g/2024.
"didalam gugatan tersebut kami mohon kepada majelis hakim untuk memerintahkan agar siapa saja yang menguasai diatas tanah tersebut agar dikosongkan," tegasnya.