Oknum Kades Tak Netral Hanya Disanksi Teguran, Tindak Lanjut Pemkab OI Terhadap Rekomendasi Bawaslu OI

Reporter: Ardila Wahyuni dan tim |

Editor: Edi Sumeks |

Senin , 05 Feb 2024 - 22:49

Ibnu Hardi Kepala Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir-Foto: Ist-

Setelah ditandatangani dan di erifikasi, surat keputusan pemberian sanksi teguran tersebut akan ditembuskan juga kepada gubernur, kapolres, bawaslu dan camat.

"Secepatnya diberikan juga ke kades, sebelum pelaksanaan pesta demokrasi," tambah Ibnu. Teguran dan pembinaan tertulis agar kades tersebut bisa menjaga netralitas, mendukung, menciptakan kedamaian dan kenyamanan dalam pesta demokrasi.

Belajar dari kasus ini, Inspektorat OI mengimbau seluruh ASN, Camat hingga perangkat desa dan masyarakat untuk bersama menjaga kelancaran, keamanan, kenyamanan dan kedamaian Pemilu 2024.

Terpisah, Pj Gubernur Sumsel, Dr Drs Agus Fatoni MSi akan segera mengecek tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu kepada Pemkab OI. Ia menegaskan, Pemprov berkomitmen jaga netralitas ASN dan pemangku kepentingan lainnya. "Sudah jelas harus netral, semua memang butuh proses," pungkas dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus berawal saat heboh video oknum kades dan perangkat desa di Tambang Rambang yang diduga sebagai tim sukses (timses) seorang caleg dapil IV OI.

Video dugaan ketidaknetralan oknum kedes tersebut di grup-grup WhatsApp. Dalam video terlihat, sang kepala desa mengumpulkan pekerja KSO, salah satu perusahaan minyak. Lokasinya Simpang Empat. Mereka berasal dari Desa Tambang Rambang, Sukananti, dan Tanjung Bulan. Dalam satu Kecamatan Rambang Kuang.

Pengarahan untuk memilih caleg tertentu itu terjadi 7 Desember 2023. Didampingi oknum perangkat desa, pertemuan mulai pukul 19.30 WIB. Di Kampung IV, rumah kepala desa.

Video berawal, kepala desa itu menjelaskan soal pengamanan lokasi Formasi Sumatera Energi di wilayah Desa Tambang Rambang, Kecamatan Rambang Kuang, Ogan Ilir. Daerah itu, memang sering kejadian maling “menggondol” pipa milik Pertamina. Kepala desa merasa bertanggung jawab dengan keamanan lokasi dan berjanji akan melindungi warganya yang bekerja di sana.

Menariknya, pada menit-menit terakhir video itu, sang kepala desa mengajak para pekerja memilih salah satu caleg dari Partai Gerindra yang sekarang maju dari Dapil IV untuk Kabupaten Ogan Ilir. Dapil IV itu mencakup Kecamatan Muara Kuang, Rambang Kuang, dan Lubuk Keliat. Dalam bahasa daerah, sang kades menyebut siap menanggung risiko atas langkah yang diambilnya untuk mendukung caleg tersebut.(dik/yun/*)

oknum kades tak netral hanya disanksi teguran, tindak lanjut pemkab oi terhadap rekomendasi bawaslu oi                             palembang, sumateraekspres.id -dua kasus serupa, beda penanganan dan keputusan. oknum kades di ogan ilir (oi) ajak warga memilih seorang caleg. sedangkan kades di lombok barat ntb  mengajak orang lain memilih istrinya yang maju sebagi caleg.
sama-sama awalnya diduga melanggar pasal 490 uu pemilu. proses hukum di ogan ilir, penyidikan terhadap oknum kades dihentikan karena tak cukup bukti. tapi di lombok ntb, sang kades divonis bersalah dan dijatuhi pidana 3 bulan serta denda rp1 juta.
sebagai gambaran, kasus di lombok barat, melibatkan mawardi, kades langko, kecamatan lingsar. dia dilaporkan karena mengkampanyekan istrinya yang menjadi calon anggota legislatif (caleg).
kasusnya naik dengan dakwaan pasal 490 uu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum juncto pasal 64 ayat (1) kuhp. jaksa penuntut umum (jpu) menuntut mawardi lima bulan penjara. sebagai kades, dia dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye.
baca juga:fatoni: rekomendasi bawaslu perlu ditindaklanjuti, soal oknum kades tidak netral di ogan ilir 
baca juga:viral! hadiah mobil senilai rp2,19 miliar, ternyata itu mantan kades desa sungai ketupak, ini usahanya
tak ada pelapor, tak ada pihak yang merasa dirugikan. bawaslu menemukan pelanggaran netralitas itu setelah melakukan penelusuran. kades itu melakukan aksi kampanye di grup whatsapp yang beranggotakan sekitar 100 orang dengan menarasikan mengajak mendukung istrinya. 
hanya sang kades mengaku melakukan itu dengan sadar, juga bukti kampanyenya di whatsapp  dan beredar di facebook. gakkumdu yang mengusut penuh keberanian meneruskan itu ke ranah pidana. tok, majelis hakim memutus kades itu bersala, divonis 3 bulan penjara dan denda rp1  juta. jika tidak dibayar, diganti kurungan 1 bulan.
lalu ada apa sebenarnya dengan penanganan kasus oknum kades di ogan ilir? pelapor ada, bukti video ada, saksi ada. namun dihentikan penyidikannya (sp3)  dengan alasan tak cukup bukti, salah satunya terkait dengan unsur kerugian dalam pasal 490 uu pemilu.
sebelum polres oi keluarkan keputusan sp3, pada 17 januari 2024 bawaslu oi merekomendasikan kepada bupati oi untuk berikan sanksi administrasi kepada oknum kades tersebut.
baca juga:rencana demo, digiring audiensi, gmni nilai penanganan kasus kades tak netral lambat
baca juga:putusan polres oi preseden buruk, naafi: sp3 kasus oknum kades tak netral bukan kesepakatan gakkumdu
"untuk surat keputusan sanksinya (kades)  sudah ditandatangani bupati gunakan tanda tangan elektronik dan sudah diverifikasi sekda. untuk hasil telaahnya, kita mengacu pada sp3 dari polres oi. sesuai dengan hasil keputusan tidak lengkapnya bukti dari polres, itulah jadi  acuan kami," jelas kepala inspektorat ogan ilir, ibnu hardi, kemarin. 
menurutnya,berhubung aparat penegak hukum (aph) menghentikan penyidikan karena tak cukup bukti, maka sanksi yang bisa diberikan hanya administrasi. “sanksinya kita buat surat teguran pembinaan secara lisan oleh atasannya, camat atau dinas pmd kepada kades itu. mengacu kepada hasil sosialisasi bawaslu," ujarnya.
setelah ditandatangani dan di erifikasi, surat keputusan pemberian sanksi teguran tersebut akan ditembuskan juga kepada gubernur, kapolres, bawaslu dan camat. 
"secepatnya diberikan juga ke kades, sebelum pelaksanaan pesta demokrasi," tambah ibnu. teguran dan pembinaan tertulis agar kades tersebut bisa menjaga netralitas, mendukung, menciptakan kedamaian dan kenyamanan dalam pesta demokrasi. 
belajar dari kasus ini, inspektorat oi mengimbau seluruh asn, camat hingga perangkat desa dan masyarakat untuk bersama menjaga kelancaran, keamanan, kenyamanan dan kedamaian pemilu 2024.
baca juga:klarifikasi berlangsung satu jam, kades mh datangi bawaslu
baca juga:proses di polres oi maksimal 14 hari, unsur gakkumdu rapat bahas kasus oknum kades
terpisah, pj gubernur sumsel, dr drs agus fatoni msi akan segera mengecek tindak lanjut dari rekomendasi bawaslu kepada pemkab oi. ia menegaskan, pemprov berkomitmen jaga netralitas asn dan pemangku kepentingan lainnya.  "sudah jelas harus netral, semua memang butuh proses," pungkas dia.
seperti diberitakan sebelumnya, kasus berawal saat heboh video oknum kades dan perangkat desa di tambang rambang yang diduga sebagai tim sukses (timses) seorang caleg dapil iv oi. 
video dugaan ketidaknetralan oknum kedes tersebut di grup-grup whatsapp. dalam video terlihat, sang kepala desa  mengumpulkan pekerja kso, salah satu perusahaan minyak. lokasinya simpang empat.  mereka berasal dari desa tambang rambang, sukananti, dan tanjung bulan. dalam satu kecamatan rambang kuang. 
pengarahan untuk memilih caleg tertentu itu terjadi 7 desember 2023. didampingi oknum perangkat desa, pertemuan mulai pukul 19.30 wib. di kampung iv, rumah kepala desa. 
video berawal, kepala desa itu menjelaskan soal pengamanan lokasi formasi sumatera energi di wilayah desa tambang rambang, kecamatan rambang kuang, ogan ilir. daerah itu, memang sering kejadian maling “menggondol” pipa milik pertamina. kepala desa merasa bertanggung jawab dengan keamanan lokasi dan berjanji akan melindungi warganya yang bekerja di sana.  
menariknya, pada menit-menit terakhir video itu, sang kepala desa mengajak para pekerja memilih salah satu caleg dari partai gerindra yang sekarang maju dari dapil iv untuk kabupaten ogan ilir. dapil iv itu mencakup kecamatan muara kuang, rambang kuang, dan lubuk keliat. dalam bahasa daerah, sang kades menyebut siap menanggung risiko atas langkah yang diambilnya untuk mendukung caleg tersebut.(dik/yun/*)