Hamid Basyaib: Ternyata Ada Krisis Etika Dalam Politik Indonesia

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Cendekiawan tajam, Hamid Basyaib, menggambarkan pemandangan penuh keprihatinan dalam ranah politik Indonesia, yang kini terbenam dalam krisis etika yang serius.

Sorotan kritisnya melibatkan sejumlah peristiwa signifikan, seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia minimal calon Wakil Presiden, serta acara Debat Cawapres.

"Krisis etika ini adalah isu serius, karena etika berada di atas hukum. Hukum pada umumnya merupakan hasil dari etika, bahkan di negara seperti Inggris, di mana aturan mungkin tidak selalu ada, tetapi terdapat etika yang diakui bersama," tegas Hamid dalam konferensi persnya yang baru-baru ini digelar.

Lebih lanjut, Hamid menjelaskan bahwa di Inggris, jika seorang pejabat dianggap melanggar etika, seluruh negara akan mengecamnya.

BACA JUGA:Datangi Kampus, Renny Astuti Edukasi Mahasiswa tentang Dunia Politik

BACA JUGA:Prabowo-Gibran Jadi Pilihan Diaspora Eropa di Pilpres 2024, Ini Kata Pakar Politik

Dia memberikan contoh pada pengunduran diri perdana menteri Boris Johnson tahun lalu, yang dipicu oleh sejumlah skandal yang mencoreng reputasinya.

Pentingnya etika dalam politik, menurut Hamid, dapat dianggap sebagai "hukum yang hidup," sementara hukum formal tidak selalu mencerminkan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung.

Fenomena menarik pasca reformasi, menurut Hamid, disebut sebagai 'genit hukum'. Dia menjelaskan bahwa 'genit hukum' adalah situasi di mana masyarakat dengan mudah melaporkan sesama ke pihak berwajib, namun seringkali tanpa konsistensi yang memadai.

"Inkonsistensi ini terutama terlihat pada pejabat yang sering menegaskan prinsip 'praduga tak bersalah' ketika rekan mereka terlibat dalam kasus hukum," ungkap Hamid.

BACA JUGA:Biar Dompet Tebal di Tahun Politik, Ini Loh 2 Investasi Unggulan Menurut Perencana Keuangan!

BACA JUGA:Kepemimpinan dalam Sistem Politik Melayu

Menurut Hamid, orang-orang semacam itu tidak memahami bahwa aparat hukum sebenarnya beroperasi berdasarkan asas 'praduga bersalah'.

Dia menyoroti fakta bahwa ada tersangka yang dapat ditahan sebelum proses pengadilan berdasarkan asas tersebut.

Dalam era penuh dinamika pasca reformasi, Hamid Basyaib merinci tantangan nyata yang dihadapi politik Indonesia, di mana etika menjadi pilar utama yang mungkin dapat memperbaiki fondasi yang goyah.

Melalui sorotannya, Hamid mengajak masyarakat untuk merenung dan berkontribusi dalam menegakkan etika politik demi menjaga integritas bangsa.