UMKM Bisa Ikut Lelang Pengadaan Barang, Minimal 40 Persen Gunakan Produk Dalam Negeri

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan bisa berkomitmen menggunakan produk dalam negeri dengan belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah minimal 40 persen setiap tahunnya. 

Kepala Dinas koperasi & UMKM Pemprov Sumsel, Amiruddin, mengatakan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri ini sebagai upaya meningkatkan perekonomian di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

"Ini butuh komitmen setiap kepala OPD untuk menggunakan minimal 40 persen produk dalam negeri atau UMKM, serta mengurangi ketergantungan produk impor," ujarnya saat membuka Gebyar Sriwijaya Preneuer 2024 yang berlangsung 29-30 Januari di Aula Bina Praja, kemarin. 

Sebagai salah satu upaya mendukung UMKM dan meningkatkan belanja pengadaan barang jasa di setiap OPD, pihaknya pun menggelar Gebyar Sriwijaya Prenuer 2024. "Kegiatan ini akan membuka akses pemasaran, mempromosikan produk UMKM, dan meningkatkan kecintaan dan bangga menggunakan produk Indonesia," jelasnya. 

BACA JUGA:Layanan 3Kiosk Tri Berdayakan UMKM Lokal

BACA JUGA:Kembangkan UMKM, Perbaiki Infrastruktur, Ilham Wahyudin SH, Caleg DPRD OKI

Apalagi saat ini akses pasar pelaku UMKM semakin terbuka luas melalui marketplace Gerbang Sriwijaya, e-Commerce Pemprov Sumsel yang dapat digunakan pelaku UMKM ikut lelang pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan. "Dalam kegiatan yang 2 hari ini juga ada bazar UMKM, produk hasil dalam negeri dapat dilihat selama event berlangsung," ujarnya. 

Pj Gubernur Sumatera Selatan, Drs H Agus Fatoni melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Sutoko, menyampaikan butuh sinergi bersama memajukan sektor UMKM. "Dengan memajukan UMKM juga memajukan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya. 

Makin berkembang kreativitas dan inovasi tentu butuh wadah. Adanya Gebyar Sriwijaya Preneur bersama menetapkan komitmen untuk mendukung pelaku UMKM, termasuk komitmen membeli produk dan jasa dalam negeri. (tin/fad)