https://sumateraekspres.bacakoran.co/

OTT Kedua Tahun 2024, KPK Amankan 10 Orang Terkait Insentif Pajak dan Retribusi Daerah

DISEGEL KPK : Salah satu ruangan kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, Jawa Timur, yang disegel KPK-FOTO: NET-

PALEMBANG,SUMATERAEKSPRES.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kedua tahun 2024 ini. Kali ini di Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), setelah pada pecan pertama Januari melakukan OTT di Labuhanbatu, Sumatera Utara.

Dalam OTT di Kabupaten Sidoarjo, Jatim, KPK mengamankan 10 orang. "Terkait dengan adanya pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Jumat 26 Januari 2024.

Ali Fikri menyebut KPK menindaklanjuti adanya laporan masyarakat. "Sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang ditindaklanjuti KPK terkait dugaan adanya pemotongan pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah di sana," katanya.

Dari 10 orang yang diamankan itu, masih didalami perannya masing-masing. Ada yang tengah dalam proses pemeriksaan KPK di Polda Jatim, ada yang sudah tiba di Gedung KPK Jakarta.

BACA JUGA: Siapa Mau Menyusul? Bupati Labuhanbatu Jadi Kepala Daerah Pertama OTT KPK Tahun 2024

BACA JUGA:KPK OTT Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, Terkait Dugaan Suap Jual Beli Jabatan dan Proyek

Setidaknya, ada lebih dari 3 aparatur sipil Negara (ASN) yang diamankan. Dua dari kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, dan satu dari Sekretariat Daerah Sidoarjo. 

Termasuk diamankan pihak dari salah satu bank BUMD di Sidoarjo. “"Ada sekitar 10 orang yang diperiksa," elak Ali, belum merincikan siapa saja yang diamankan

Lanjut Ali, berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT tersebut.

Namun Ali membenarkan ada beberapa tempat dan ruangan yang disegel KPK dalam OTT tersebut. 

“Tentu itu bagian dari kegiatan KPK yang sedang berproses. Siapa saja dan apa kontruksi perkara, teman-teman mohon bersabar," katanya.

Dia telah melakukan rapat koordinasi dengan Pj Sekda Sidoarjo Andjar Surjadianto dan Kepala BKD Sidoarjo Makhmud terkait dengan layanan di kantor tersebut.

BACA JUGA:Ketua KPK Firli Bahuri Berstatus Tersangka Dugaan Pemerasan, KPK Tetap Lakukan OTT di Kaltim

BACA JUGA:Dikaitkan OTT Pj Bupati Sorong, Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang Memiliki Harta Kekayaan Rp9,73 miliar.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan