Perang Tarif Rahasia Umum, Bagindo: Tinggal Panwas-Bawaslu, Serius Tidak?

Reporter: Ibnu Holdun |

Editor: Edi Sumeks |

Senin , 22 Jan 2024 - 22:19

bawaslu--

Mestinya, ucap Bagindo, KPU tidak hanya menerima, tapi bisa juga menolak LADK yang tak masuk akal. “Masak dana kampanye parpol kalah dengan satu caleg DPD RI yang modalnya hampir Rp800 juta,” tambahnya.

Secara kasar saja, untuk pengeluaran satu alat peraga kampanye berapa. Belum ongkos pasang, kampanye di media, sumbangan dan bantuan untuk masyarakat yang dibidik suaranya. “Apa semua itu tidak diperhatikan masyarakat,” kata Bagindo.

Karena itu, ia melihat besaran dana kampanye yang dilaporkan ke KPU tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Ala kadarnya. “KPU jangan cuci tangan. Jika saja pileg ini tidak berbarengan dengan pilpres, saya berpendapat pasti masyarakat sungkan untuk datang ke TPS,” tandasnya.

Terpisah, pengamat kebijakan public Dr Husni Thamrin MM mengatakan, PPK dan PPS seharusnya bertindak profesional dan netral sebagai penyelenggara pemilu. "Tugas mereka hanya menjalankan proses pemungutan suara dan penghitungan suara secara adil dan transparan," tegasnya.

Sangat disayangkan jika ada yang menyalahgunakan peran mereka sebagai penyelenggara pemilu dengan berperilaku tidak netral. "Kalau benar ada PPK dan PPS yang tidak netral dengan mencarikan suara untuk caleg atau paketan caleg tertentu, jelas ini melanggar prinsip kenetralan penyelenggaraan pemilu," ungkapnya.

Hal ini tidak hanya menimbulkan kecurangan, tapi juga merusak integritas proses pemilu dan merusak proses demokratisasi. Juga merusaknya dan menghilangkan kepercayaan masyaakat terhadap proses pemilu.

"Sanksi hukum harus ditegakkan bila terbukti ada unsur kecurangan. PPK dan PPS yang terlibat harus mendapat sanksi tegas untuk mencegah pelanggaran serupa di masa yang akan datang," pintanya.

Pemantauan (oversight) dari KPU, Bawaslu, dan lembaga pemantau pemilu lainnya perlu diperkuat guna memastikan proses pemungutan dan perhitungan suara berjalan sebagaimana mestinya. Kontrol ketat dibutuhkan untuk menjaga independensi dan netralitas penyelenggara pemilu. Isu ini perlu ditangani dengan transparan hingga keluar keputusan dari proses kasus ini.(iol/)

perang tarif  rahasia umum, bagindo: tinggal panwas-bawaslu, serius tidak?                            sumateraekspres.id - potensi ketidaknetralan oknum ppk dan pps dengan turun menjadi tim sukses caleg atau partai tertentu sudah diprediksi pengamat politik, bagindo togar. dia bahkan menegaskan kalau cara mencari suara melalui oknum penyelenggara hingga ke tingkat bawah itu sudah biasa dilakukan sebagian caleg. 
"biasanya pakai sistem tandem. caleg dpr ri, dprd provibsi dan dprd kabupaten/kota, satu paket," beber bagindo, kemarin (22/1). terhadap jenis pelanggaran seperti ini, bawaslu harus bertindak tegas. 
"jangan sampai ini seolah-olah menjadi hal yang biasa. mereka harus ditindak dan dijadikan contoh seperti halnya penanganan kasus ketidaknetralan oknum kades di ogan ilir. supaya ppk dan pps tidak main-main dengan hal krusial ini," imbuhnya.
ia yakin, ketidaknetralan ini tidak hanya terjadi di muba saja. tapi di banyak daerah. “sudah rahasia publik. terjadi perang tarif dan itu tidak dapat dielakkan sama sekali," kata dia. 
cara caleg mendapatkan suara dengan sistem ini sudah masif.
baca juga:suara paketan, 3 caleg rp450 ribu, bawaslu muba diminta usut tuntas dugaan oknum ppk-pps tak netral
baca juga:kampanye senyap, boleh atau tidak? ini penjelasan kpu dan bawaslu lahat
"kalau panwas tidak mengawasi secara aktif, maka akan terus terjadi," tuturnya. tinggal lagi panwas serius mau mengungkap dan mengusutnya atau tidak. seperti di muba, ketidaknetralan itu sudah terang benderang dengan beredarnya bukti obrolan di grup whatsapp.
"mereka jadikan cari suara untuk caleg tertentu itu sebagai pekerjaan sampingan. mereka pikir, 5 tahun ke depan belum tentu terpilih jadi petugas lagi sehingga inilah kesempatan cari tambahan," cetusnya. 
bagindo menambahkan, yang ditakutkan, cara-cara seperti ini sampai ke kpu pusat. untuk mematahkan anggapan itu, bawaslu dan kpu harus tegas menyelesaikan masalah ini. “agar jadi contoh bagi yang lain, untuk tidak melakukan pelanggaran,” tukasnya.
dia juga menyoroti laporan awal dana kampanye (ladk) parpol dan caleg di sumsel.
 “secara logika saja, kepala desa saja untuk maju dalam pilkades saja keluar biaya lebih dari ladk parpol dan caleg itu,” katanya.
baca juga:ini bukti, kades tak netral bisa pidana, bawaslu oi temani pelapor buat laporan ke polres
baca juga:apresiasi bawaslu oi, pj gubernur: sudah komitmen harus netral
mestinya, ucap bagindo, kpu tidak hanya menerima, tapi bisa juga menolak ladk yang tak masuk akal. “masak dana kampanye parpol kalah dengan satu caleg dpd ri yang modalnya hampir rp800 juta,” tambahnya. 
secara kasar saja, untuk pengeluaran satu alat peraga kampanye berapa. belum ongkos pasang, kampanye di media, sumbangan dan bantuan untuk masyarakat yang dibidik suaranya. “apa semua itu tidak diperhatikan masyarakat,” kata bagindo. 
karena itu, ia melihat besaran dana kampanye yang dilaporkan ke kpu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. ala kadarnya. “kpu jangan cuci tangan. jika saja pileg ini tidak berbarengan dengan pilpres, saya berpendapat pasti masyarakat sungkan untuk datang ke tps,” tandasnya.
terpisah, pengamat kebijakan public dr husni thamrin mm mengatakan, ppk dan pps seharusnya bertindak profesional dan netral sebagai penyelenggara pemilu. "tugas mereka hanya menjalankan proses pemungutan suara dan penghitungan suara secara adil dan transparan," tegasnya. 
baca juga:oknum kades tidak netral, kasus dilimpahkan ke jalur hukum. ini penjelasan bawaslu oi
baca juga:jika tak terbukti pidana, preseden buruk, bawaslu oi sebut sudah ada keputusan, hari ini diumumkan
sangat disayangkan jika ada yang menyalahgunakan peran mereka sebagai penyelenggara pemilu dengan berperilaku tidak netral. "kalau benar ada ppk dan pps yang tidak netral dengan mencarikan suara untuk caleg atau paketan caleg tertentu, jelas ini melanggar prinsip kenetralan penyelenggaraan pemilu," ungkapnya. 
hal ini tidak hanya menimbulkan kecurangan, tapi juga merusak integritas proses pemilu dan merusak proses demokratisasi. juga merusaknya dan menghilangkan kepercayaan masyaakat terhadap proses pemilu.
"sanksi hukum harus ditegakkan bila terbukti ada unsur kecurangan. ppk dan pps yang terlibat harus mendapat sanksi tegas untuk mencegah pelanggaran serupa di masa yang akan datang," pintanya.
pemantauan (oversight) dari kpu, bawaslu, dan lembaga pemantau pemilu lainnya perlu diperkuat guna memastikan proses pemungutan dan perhitungan suara berjalan sebagaimana mestinya. kontrol ketat dibutuhkan untuk menjaga independensi dan netralitas penyelenggara pemilu. isu ini perlu ditangani dengan transparan hingga keluar keputusan dari proses kasus ini.(iol/)