Viral, 2 Oknum PPPK di Sekayu Mengundurkan diri. Diduga Dukung Satu Paket 3 Caleg, Segini Nominalnya

Reporter: Tommy |

Editor: Martha |

Jumat , 19 Jan 2024 - 23:19

Viral di WhatssApp dugaan skandal ketidaknetralan oknum PPK dan PPS di Sekayu, dukung satu paket 3 caleg dengan tarif Rp450.000-foto: ist-

“Benar kita sudah menerima laporannya. Sekarang tengah ditangani Bawaslu Muba. Saat ini masih dalam proses," tegasnya.

Terpisah, Ketua KPU Muba, M Sigid Nugroho membenarkan dya oknum PPK tersebut mengajukan pengunduran diri.

BACA JUGA:Perkuat Netralitas Petugas

BACA JUGA:Jaga Kewenangan dan Netralitas

"Surat pengunduran diri mereka malam tadi sudah kami terima, Tetapi pengunduran diri mereka tidak bisa langsung kami terima, karena kami juga memiliki aturan, tata kerja dan mekanisme yang sudah diatur oleh peraturan PKPU 67 tahun 2023. Ada mekanisme internal," uharnya.

Terkait dugaan ketidaknetralan tersebut, Sigid mengatakan jika terbukti ini tentu sangat memalukan dan mencoreng nama baik lembaga.

"Untuk itu, kami akan melakukan penyelidikan secara internal terhadap PPK dan PPS yang terlibat dalam pesan WhatsApp yang viral tersebut. Jika terbukit ini bisa masuk dalam ranah pidana dan etik," tandasnya.

Kasus ketidaknetralan dalam masa kampanye saat ini muncul di banyak tempat. Di Sumsel, saat ini sedang dalam proses pidana di Polres Ogan Ilir.

Di mana seorang oknum kades dilaporkan telah mendukung salah satu caleg dari dapil IV Ogan Ilir.

Setelah proses klarifikasi di Bawaslu Ogan Ilir, akhirnya kasus ini diputuskan gakkumdu dilimpahkan ke penyidikan. Karena diduga kuat ada unsur pidananya.

Ada juga laporan pelanggaran yang masuk ke BAwaslu PALI dan Bawaslu Muara Enim. Namun, hasilnya beda.

Koordinator Gakkumdu Kabupaten PALI, Ferdinan Marcos mengatakan, laporan yang masuk ke pihaknya tersebut tidak bisa dilanjutkan ke proses lebih lanjut.

viral, 2 oknum pppk di sekayu mengundurkan diri. diduga dukung satu paket 3 caleg, segini nominalnya                            sekayu-beberapa hari terakhir beredar pesan berantai di grup whatsapp. muncul dugaan tidak netralnya oknum panitia pemilihan kecamatan (ppk) dan panitia pemungutan suara (pps) di wilayah kecamatan sekayu.
di whatsapp, beredar pula screenshoot percakapan dalam satu grup whatsapp. dalam percakapan tersebut tertera nama f dan s, keduanya ppk kecamatan sekayu.
selain itu, ada juga nama so, pps salah satu desa di kecamatan itu.  mereka diduga mendukung caleg tertentu dan mengkondisikan suara untuk satu paket caleg.
terdiri dari caleg kabupaten muba dapil sekayu berinisial a, caleg dprd provinsi dapil sumsel 9 kabupaten muba berinisial e, dan caleg dpr ri berinisial uh.
baca juga:isu netralitas beberapa hari terakhir jadi sorotan, kpu warning asn !
baca juga:asn wajib tahu! ini sanksi pidana dan administratif jika langgar netralitas pemilu
di grup itu tertulis adanya potensi suara yang sudah dikondisikan dari beberapa titik tps yang ada di wilayah kecamatan sekayu untuk tiga caleg itu.
uang untuk mendapatkan dukungan satu paket caleg itu tarifnya sebesar rp450 ribu. pihak bawaslu muba langsung bergerak cepat.
"ketiganya sudah kita periksa mulai sejak sore tadi (kemarin). ini dalam rangka penelusuran karena sampai saat ini belum ada laporan. jadi ini inisiatif kita," ujar komisioner bawaslu muba divisi penanganan pelanggaran data dan informasi, rico roberto sh mh cmed.
untuk hasil pemeriksaan belum bisa dibuka. akan diplenokan dulu. namun, beredar kabar kalau kedua oknum ppk sekayu yang diduga tidak netral itu telah mengundurkan diri. rico pun membenarkan itu.
baca juga:pangdam tekankan jaga netralitas tni
baca juga:netralitas asn harga mati
“kami sudah menerima surat pengunduran diri keduanya. kami sudah jelaskan, silakan dikirimkan ke kpu saja,” tegasnya.
bawaslu muba, kata rico tetap akan melakukan proses tindakan mereka saat masih menjabat sebagai penyelenggara pemilu. ketua bawaslu sumsel, kurniawan spd mengatakan, sudah mendapatkan informasi itu
“benar kita sudah menerima laporannya. sekarang tengah ditangani bawaslu muba. saat ini masih dalam proses," tegasnya.
terpisah, ketua kpu muba, m sigid nugroho membenarkan dya oknum ppk tersebut mengajukan pengunduran diri.
baca juga:perkuat netralitas petugas 
baca juga:jaga kewenangan dan netralitas  
"surat pengunduran diri mereka malam tadi sudah kami terima, tetapi pengunduran diri mereka tidak bisa langsung kami terima, karena kami juga memiliki aturan, tata kerja dan mekanisme yang sudah diatur oleh peraturan pkpu 67 tahun 2023. ada mekanisme internal," uharnya. 
terkait dugaan ketidaknetralan tersebut, sigid mengatakan jika terbukti ini tentu sangat memalukan dan mencoreng nama baik lembaga.
"untuk itu, kami akan melakukan penyelidikan secara internal terhadap ppk dan pps yang terlibat dalam pesan whatsapp yang viral tersebut. jika terbukit ini bisa masuk dalam ranah pidana dan etik," tandasnya.
kasus ketidaknetralan dalam masa kampanye saat ini muncul di banyak tempat. di sumsel,  saat ini sedang dalam proses pidana di polres ogan ilir.
baca juga:tekankan tetap jaga netralitas polri, di pemilu 2024 
baca juga:songsong pemilu, jaga netralitas lvri
di mana seorang oknum kades dilaporkan telah mendukung salah satu caleg dari dapil iv ogan ilir.
setelah proses klarifikasi di bawaslu ogan ilir, akhirnya kasus ini diputuskan gakkumdu dilimpahkan ke penyidikan. karena diduga kuat ada unsur pidananya.
ada juga laporan pelanggaran yang masuk ke bawaslu pali dan bawaslu muara enim. namun, hasilnya beda.
koordinator gakkumdu kabupaten pali, ferdinan marcos mengatakan, laporan yang masuk ke pihaknya tersebut tidak bisa dilanjutkan ke proses lebih lanjut.
baca juga:ancaman sanksi bagi kepala desa dan asn yang melanggar netralitas pemilu serentak 2024
baca juga:oknum kades tidak netral, kasus dilimpahkan ke jalur hukum. ini penjelasan bawaslu oi
"memang ada satu laporan yang masuk. tapi, setelah dilakukan kajian dan klarifikasi, ternyata laporan tersebut tidak terbukti," jelasnya.
menurutnya, laporan tersebut tidak memenuhi unsur dalam pidana pemilu. "karena itu, tidak bisa dilanjutkan," jelas ferdinan. 
sementara, di muara enim, juga ada satu laporan dugaan pelanggaran ketidaknetralan yang sedang diproses bawaslu. 
hal itu diungkap ketua bawaslu muara enim, zainudin. "sudah ada yang masuk, yang dilaporkan adalah oknum kades. saat ini masih dilakukan pemeriksaan dengan melakukan pemanggilan," ujarnya. 
baca juga:sudah panggil lagi oknum kades-caleg 
baca juga:video oknum kades tak netral makin viral di medsos, netizen: copot jabatannya!
saat ditanya oknum kades mana, zainudin enggan membeberkannya dengan alasan masih proses pemeriksaan.
"sekarang belum bisa dibeberkan dari desa mana karena masih diperiksa. bisa jadi benar, bisa jadi juga salah," tandasnya.(kur/ebi/way)