JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) memiliki peran penting dalam memaksimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada Tahun Anggaran 2024, Pj Bupati Apriyadi Mahmud memimpin percepatan pertumbuhan ekonomi melalui tata kelola PBJ yang bijaksana.

Dengan langkah tegas, Apriyadi mencari panduan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan mengunjungi kantor mereka di Jakarta pada Jumat, 12 Januari 2024.

"Kunjungan kerja ke LKPP ini bertujuan berkonsultasi dan berkoordinasi untuk meningkatkan kredibilitas dan kualitas praktik pengadaan pemerintah, serta mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan mengantisipasi tantangan masa depan," ungkap Apriyadi Mahmud.

BACA JUGA:Terungkap, Ternyata Begini Cara Jhonson Cs Gelapkan Buah Sawit Milik PT WMK di OKU Timur!

BACA JUGA:Didukung Maju Muba 1, Apriyadi Fokus Kerja

Dalam pertemuan tersebut, beberapa poin kunci dibahas. Pertama, komitmen Pemerintah Kabupaten Muba untuk terus meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi melalui tata kelola PBJ yang efektif.

"Kami berkomitmen menerapkan tata pemerintahan yang baik dan bersih, dengan bimbingan dan pendampingan dari LKPP, terutama terkait perubahan aturan pengadaan barang dan jasa," terang Apriyadi.

Demi mempercepat penyerapan APBD pada tahun 2024, Apriyadi menekankan perlunya dukungan advokasi, termasuk sertifikasi kompetensi, pengembangan SDM, dan bimbingan untuk meningkatkan kompetensi personel pengadaan pemerintah.

Selanjutnya, Apriyadi meminta LKPP RI untuk memberikan bantuan dengan lebih cepat, efisien, dan terkini dalam proses pengadaan barang dan jasa saat ini.

"Semoga Muba terus menjadi pelopor e-katalog, memastikan sinkronisasi antara program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Muba dengan LKPP," tambahnya.

Menyambut positif inisiatif Bupati, Setya Budi Arijanta, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, menyatakan bahwa komitmen Muba sejalan dengan tujuan LKPP.

Ia memuji upaya Apriyadi dalam mengintegrasikan e-katalog lokal, toko daring, dan pengadaan barang, menganggapnya sebagai langkah krusial dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah.

Meskipun mengakui tantangan umum yang dihadapi sebagian besar daerah di Indonesia, Budi menekankan kesiapan LKPP untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Muba mencapai target penyerapan APBD.