PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni menilai kompetensi SDM dan ASN di lingkungan Pemprov Sumsel perlu ditingkatkan.

"Masih perlu dioptimalkan lagi kompetensinya, maka perlu jam pelajaran agar meningkatkan kapasitas," katanya saat memberikan sambutan pada saat Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur se-Sumsel di Aula Putri Kembang Dadar BPSDMD Provinsi Sumsel, Kamis (11/1). Hadir dari provinsi dan kabupaten/kota baik kepala dinas, kepala badan, MMKS, DPRD.

Makanya, kata Fatoni, peningkatan SDM ini penting agar pegawai dan ASN dapat menjalani tugas dengan baik. Memahami tugas dan fungsi dan melakukan terobosan serta inovasi sehingga tugas dilaksanakan lebih efektif dan efisien. "Semua yang hadir di sini untuk merumuskan kebijakan dan mencari solusi permasalahan yang dihadapi SDM dan merumuskan kebijakan pengembangan SDM,” tegasnya. 

Ia pun mengingatkan lima kecakapan yang harus dimiliki ASN, yaitu loyal, totalitas, profesional, militan dan netral. Menurutnya, perlu adanya peningkatan kecakapan agar bisa meningkatkan kinerja dan ini dilakukan dengan loyalitas dan totalitas. Kemudian masalah komitmen, ada kompetensi cukup tapi tidak ada komitmen seperti mau cepat pulang, kerja asal-asalan, dan lain-lain. Sehingga perlu dibangun SDM yang mempunyai kompetensi.

BACA JUGA:Tahun Ini, 400 ASN Timur Bakal Pensiun, BKPSDM Susun Pengajuan Formasi CPNS

BACA JUGA:Kejati Sumsel Minta ASN Netral Dalam Pemilu, Ungkap Ada Sanksi Ini

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumsel, Prof Dr H Edwar Juliartha SSos MM menambahkan kegiatan ini untuk meluruskan kompetensi dan apa yang akan dilakukan sepanjang 2024 guna pengembangan SDM. "Di 2024 kami akan melaksanakan 49 kegiatan, dalam rangka pengembangan kompetensi aparatur negara. Jangan bekerja tanpa kompetensi," katanya.

“OPD, perwakilan Kabupaten/Kota di Sumsel, dan pihak terkait lainnya kita libatkan di sini. Kegiatannya ada kompetensi manajerial, peningkatan kapasitas untuk bersinergi,” tuturnya. Kepala BPSDM Kemendagri, Dr Sugeng Hariyono MPd menambahkan ada tiga topik yang dibahas. Pertama rencana mengadakan Rakornas di Sumsel bekerjasama dengan stekholder terkait terutama dengan LAN RI.

Kedua forum persiapan menindaklanjuti pemilu dan DPRD provinsi, kabupaten/kota, lalu pelaksanaan orientasi bagi anggota DPRD pasca dipilih dan dilantik itu tugas pertama yakni pengenalan tugas anggota DPRD. 

Ketiga khusus ASN, Pj Gubernur juga menjelaskan ada beberapa penekanan yang pertama harus komitmen memenuhi alokasi anggaran minimal sesuai Permendagri untuk provinsi sekurang-kurangnya 0,34 persen total belanjanya APBD. "Jadi kabupaten/kota harus menganggarkan 0,16 total belaja APBD untuk pengembangan kompetensi, belanja pemeriliharaan dan gaji," ungkapnya. (yun/fad)