TPP Desember Sudah Dibayarkan Januari-November, Pj Gubernur : Karena Ada Kelebihan Bayar 11 Bulan Sebelumnya

Ketua DPRD Provinsi Sumsel, RA Anita Noeringhati menambahkan, dalam pertemuan Forkopimda Sumsel Selasa malam di Griya Agung bersama Pj Gubernur, ada banyak yang dibahas bersama. “Bahas dinamika Sumsel. Macam-macam, seputar penanggulangan bencana, persiapan pemilu dan pilkada, juga antisipasi kamtibmas,” bebernya.

Pertemuan itu upaya Forkopimda terus bersinergi dalam usaha menciptakan iklim pemerintahan yang harmonis. “Sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan nantinya memberikan dampak positif terhadap pembangunan di seluruh sektor dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sumsel,” ujarnya.

Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo mengungkapkan, sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, bibit-bibit konflik sebetulnya berpotensi terjadi di Sumsel.  Namun, hal itu terus diantisipasi oleh Polda Sumsel dan jajaran.

"Ibaratnya kami ini menjaga anak bayi, selalu alert, dijaga, diemong, jangan sampai potensi konflik tersebut mencuat ke permukaan. Itu yang selama ini kami lakukan, termasuk dengan melakukan pendekatan persuasif kepada seluruh elemen masyarakat di Sumsel," urainya dalam pertemuan itu. 

BACA JUGA:TPP Desember ASN Pemprov Ditiadakan, Karena Ada Kelebihan Bayar Periode Januari-November

BACA JUGA:Bukan Januari! Gaji ASN Naik 8 Persen Diprediksi Baru Berlaku Pada Bulan Maret, Cek Disini Rinciannya

Dia mencontohkan, salah satunya konflik terkait masalah sengketa tanah antara perusahaan dan masyarakat yang terjadi di Desa Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten OKI pada 2011 lalu. Saat itu jatuh tiga korban jiwa.  Hingga saat ini konflik lahan di daerah tersebut belum juga selesai meski sebelumnya telah dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dipimpin Jenderal (Purn) TNI Djoko Suyanto. 

Kapolda juga menyoroti kondisi Pemilu 2024. Menurutnya, pesta demokrasi kali ini sangatlah berbeda dibandingkan Pemilu 2019. Saat itu masalah ujaran kebencian, konflik Suku Agama Ras Antar Golongan (SARA) marak terjadi. “Harapan kita pada Pemilu 2024 ini tidak terjadi. Kalaupun masih, akan dengan mudah dapat diketahui siapa pelakunya," beber alumni Akpol 1994 ini. 

Pangdam II/Swj Mayjen TNI Yanuar Adil dalam sambutannya menyebutkan, jajaran Kodam II/Swj tengah melaksanakan sejumlah program. Di antaranya, Gerakan Serentak (Gertak) Penanaman Pohon di Kabupaten PALI dan OKI. Selain itu ada program Dapur TNI Masuk Sekolah dan Kodam II/Swj Masuk Kampus.

"Melalui program ini kita berusaha memberikan pencerahan sekaligus sosialisasi kepada anak-anak usia sekolah dan para mahasiswa mengenai tugas-tugas TNI," jelasnya. Khusus untuk wilayah Kodam II/Swj yang menaungi lima provinsi, sejauh ini belum terdeteksi adanya potensi permasalahan yang akan mengganggu tahapan Pemilu 2024. 

"Kami telah menginstruksikan untuk memasang spanduk tentang netralitas TNI. Jika ada oknum yang tidak netral silakan dilaporkan, pasti akan kami tindak lanjuti," tegasnya. (Kms/iol)