PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Mencermati perjalanan perekonomian Indonesia pada tahun 2023, dapat diakui bahwa tahun tersebut tidak datang dengan kemudahan dalam menjaga stabilitas ekonomi negara.

Optimisme yang seharusnya dibangun dari asumsi APBN 2023 terdistorsi oleh berbagai faktor, terutama yang berkaitan dengan dinamika politik dan ekonomi global.

Meskipun menghadapi pasca-pandemi dan ketidakpastian ekonomi global, Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang kuat pada tahun 2023.

Pertumbuhan ini tercermin dari sektor lapangan usaha dan secara spasial (wilayah). Mayoritas sektor usaha, seperti Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Konstruksi, mencatat pertumbuhan positif, didukung oleh permintaan domestik yang tetap tinggi dan pembangunan infrastruktur pemerintah di berbagai wilayah.

BACA JUGA:Weton Minggu Pahing 2024: Pencerahan Ekonomi, Peningkatan Karir, dan Asmara yang Memikat

BACA JUGA:Revisi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut pengamat ekonomi Idham Cholid, SE., ME., dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas MDP, pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2023 terjadi di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua).

Lalu, diikuti oleh Jawa, Kalimantan, Sumatera, serta Bali-Nusa Tenggara (Balinusra).

Namun, perhatian kini beralih pada tahun 2024, tahun terakhir kepemimpinan Presiden Jokowi. Tahun ini dianggap krusial dalam menyelesaikan program-program strategis dan memberikan fondasi kuat untuk transformasi pemerintahan dan ekonomi di masa mendatang.

Berdasarkan asumsi makro dari pemerintah dan DPR, pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,2 persen, angka yang dianggap moderat dan realistis mengingat ketidakpastian kondisi global yang masih tinggi.

BACA JUGA:Capaian Makro Ekonomi Palembang Menggembirakan, Pertumbuhan Ekonomi 5,25 Persen

BACA JUGA:Cawapres Mahfud MD Menyongsong Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen, dan Pemberantasan Korupsi. Ini Visi Misinya

Pendapat beberapa ahli ekonomi menyebutkan bahwa untuk mencapai status negara maju, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 7 persen setiap tahunnya.

Pertumbuhan ini tidak hanya mendukung status negara maju tetapi juga dapat menyerap tenaga kerja, meredam pengangguran, dan menggerakkan sektor ekonomi.

Meskipun optimis terhadap pertumbuhan ekonomi, perlu diperhatikan sektor pendorongnya. Ketergantungan pada konsumsi rumah tangga.

Terutama dalam populasi yang mencapai 270 juta lebih, menjadi pertimbangan utama. Sektor konsumsi diperkirakan akan semakin berkembang di tahun politik, didorong oleh peredaran uang dari kegiatan pemilihan umum.

BACA JUGA:Tema Ekonomi, Semua Cawapres Yakin Maksimal, Debat Kedua Malam Ini

BACA JUGA:Sesalkan dan Prihatin Beruntunnya Pembunuhan, Pengamat Sosial Sebut Dominan Faktor Ekonomi

Tantangan tahun 2024 tidak dapat diabaikan, terutama menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan transisi kepemimpinan di dalam negeri

Hasil pemilu dijadikan acuan oleh pelaku bisnis untuk mengambil kebijakan ekspansi usaha. Pemerintah sendiri menargetkan pendapatan pajak sekitar Rp. 2.309 triliun pada tahun 2024, dengan harapan dapat menekan defisit anggaran negara menjadi 2,29 persen dari Produk Domestik Bruto.

Melihat sektor luar negeri, Indonesia masih menghadapi permasalahan terutama dalam sektor komoditas primer. Harga jual yang dipengaruhi oleh permintaan global menjadi kunci, dan kondisi ekonomi global yang belum pulih sepenuhnya menjadi faktor penentu.