Perombakan Pejabat Harus Izin Pj Gubernur

Reporter: Tim |

Editor: Edi Sumeks |

Selasa , 26 Dec 2023 - 20:02

Bagindo Togar-Foto: Ist-

OKI, SUMATERAEKSPRES.ID - Merebak isu bakal adanya perombakan pejabat di lingkungan Pemkab OKI terdengar santer. Dikabarkan kalau Bupati OKI, HM Dja’far Shodiq bakal merombak habis pejabat yang dinilai tidak sejalan dengannya. Hal ini membuat sejumlah pejabat cemas.

“Harus izin Pj Gubernur itu. Tidak bisa tidak,” tegas pengamat politik Sumsel, Bagindo Togar, Selasa (26/12). Menurutnya, jika mutasi di sisa jabatan itu dilakukan oleh Bupati OKI, hal ini bisa memunculkan preseden buruk terkait kinerja eksekutif.

Padahal jelas masih banyak tugas-tugas bupati yang belum dia selesaikan. Kata Bagindo, Bupati harus fokus saja pada PR yang diberikan oleh Pj Gubernur saat dia dilantik dan bebas dari kepentingan politik kekuasaan.

Tanpa izin dan persetujuan Pj Gubernur, maka pelantikan atau mutasi maupun rotasi pejabat di lingkungan Pemkab OKI tidak punya legitimasi. “Jadi kalau nekat lakukan perombakan, konyol namanya. Pj Gubernur harus menolak dan saya yakin itu ditolak. Apalagi Pak Pj Gubernur orang Kemendagri, yang tahu betul aturan,” bebernya.

Dengan sisa 5 hari masa kepemimpinannya, Bupati OKI harus bisa memperlihatkan birokrasi tetap berjalan baik dan tidak sarat kepentingan politik kekuasaan.

Sebab, tanggung jawab besar Shodiq sebagai pemimpin adalah menjaga soliditas atau kekompakan birokrasi untuk mencapai target pembangunan. Ada janji-janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2019 (Iskandar-Shodiq) yang masih harus dituntaskan.

Untuk itu, harusnya bisa fokus saja janjinya pada masyarakat, bukan mengganti gerbong pejabat. “Upaya mutasi, rotasi pejabat ini bakal memunculkan persoalan baru. Menyebabkan suasana tidak kondusif. Pemerintahan di OKU bakal terjadi guncangan,” tutur Bagindo.

Sebab, dengan adanya rotasi dan mutasi di sisa jabatan yang tinggal 5 hari pasti akan memunculkan disharmonisasi dan mengganggu ritme serta kinerja para pejabat. Birokrasi di OKi akan ambyar. Terpisah, Bupati OKI Dja'far Shodiq akhirnya angkat suara soal isu reshuffle pejabat itu.

Meski pun singkat, namun dia mengatakan, belum dapat informasi akan adanya perombakan pejabat di lingkungan Pemkab OKI.

"Belum ada informasi untuk perombakan," tegasnya.Dia mengatakan, dengan sisa akhir masa jabatannya yang tinggal 5 hari lagi, beberapa program prioritas yang menjadi atensi pusat akan berusaha ia selesaikan.

perombakan pejabat harus  izin pj gubernur                            oki, sumateraekspres.id - merebak isu bakal adanya perombakan pejabat di lingkungan pemkab oki terdengar santer. dikabarkan kalau bupati oki, hm dja’far shodiq bakal merombak habis pejabat yang dinilai tidak sejalan dengannya. hal ini membuat sejumlah pejabat cemas. 
“harus izin pj gubernur itu. tidak bisa tidak,” tegas pengamat politik sumsel, bagindo togar, selasa (26/12). menurutnya, jika mutasi di sisa jabatan itu dilakukan oleh bupati oki, hal ini bisa memunculkan preseden buruk terkait kinerja eksekutif.
padahal jelas masih banyak tugas-tugas bupati yang belum dia selesaikan. kata bagindo, bupati harus fokus saja pada pr yang diberikan oleh pj gubernur saat dia dilantik dan bebas dari kepentingan politik kekuasaan.
tanpa izin dan persetujuan pj gubernur, maka pelantikan atau  mutasi  maupun rotasi pejabat di lingkungan pemkab oki tidak punya legitimasi.  “jadi kalau nekat lakukan perombakan, konyol namanya. pj gubernur harus menolak dan saya yakin itu ditolak. apalagi pak pj gubernur orang kemendagri, yang tahu betul aturan,” bebernya.
dengan sisa 5 hari masa kepemimpinannya, bupati oki harus bisa memperlihatkan birokrasi tetap berjalan baik dan tidak sarat kepentingan politik kekuasaan.
baca juga:berkah tahun baru! 711 peserta seleksi pppk guru oki dinyatakan lulus, selanjutnya wajib lakukan ini
baca juga:sisa 5 hari, santer isu ‘bongkar kabinet’ di pemkab oki, birokrasi ambyar, sarat politik. ini kata pengamat
sebab, tanggung jawab besar shodiq sebagai pemimpin adalah menjaga soliditas atau kekompakan birokrasi untuk mencapai target pembangunan. ada janji-janji politik bupati dan wakil bupati terpilih 2019 (iskandar-shodiq) yang masih harus dituntaskan.
untuk itu, harusnya bisa fokus saja janjinya pada masyarakat, bukan mengganti gerbong pejabat. “upaya mutasi, rotasi pejabat ini bakal memunculkan persoalan baru. menyebabkan suasana tidak kondusif. pemerintahan di oku bakal terjadi guncangan,” tutur bagindo.
sebab, dengan adanya rotasi dan mutasi di sisa jabatan yang tinggal 5 hari pasti akan memunculkan disharmonisasi dan mengganggu ritme serta kinerja para pejabat. birokrasi di oki akan ambyar. terpisah,  bupati oki dja'far shodiq akhirnya angkat suara soal isu reshuffle pejabat itu.
meski pun singkat, namun dia mengatakan, belum dapat informasi akan adanya perombakan pejabat di lingkungan  pemkab oki.
baca juga:murah meriah! hanya rp25 ribu, main air sepuasnya di dinesti land oki. cuma 1 jam dari palembang 
baca juga:sambangi 5 titik pos pam, kapolres oki ingatkan hal ini pada pemudik!
"belum ada informasi untuk perombakan," tegasnya.dia mengatakan, dengan sisa akhir masa jabatannya yang tinggal 5 hari lagi, beberapa program prioritas yang menjadi atensi pusat  akan berusaha ia selesaikan.
meski memang tidak bisa diselesaikan 100 persen, tapi nantinya akan dilanjutkan oleh pj bupati oki yang baru karena kan jabatannya berakhir 31 desember mendatang. misalnya  mengatasi kemis-kinan ekstrem itu selama ini sudah ditangani berbagai kebutuhan yang dibutuhkan  bersinergi dengan berbagai dinas terkait  yang terlibat dalam penanganan kemis-kinan ekstrem tersebut.
“itu kan sama-sam ada kaitannya bagaimana fasilitas yang dibangun, kesehatan,  pangan, sandang pendidikan dan lainnya,” imbuhnya, 21 desember 2023 lalu. (*/tim)