OKI,SUMATERAEKSPRES.ID-Isu bakal adanya perombakan pejabat oleh Bupati OKI, HM Dja’far Shodiq kian santer terdengar di jajaran Pemkab OKI.

Banyak kalangan yang cemas melihat kepemimpinan Shodiq yang kurang dari seumur jagung. Pasalnya, jika itu dilakukan bakal membuat perpecahan di tubuh birokrasi.

Dan kalau pun itu dipaksakan maka semakin kentara sarat kepentingan politik jelang Pemilu dan Pilkada 2024.

“Harus izin Pj Gubernur itu. Tidak bisa tidak,” tegas pengamat politik Sumsel, Bagindo Togar, Selasa (26/12).

BACA JUGA:10 Hari Akhir Jabatan, Shodiq Sulit Kejar Target, Pejabat OKI Resah, Beredar Isu Mutasi

BACA JUGA:Ini Langkah Bupati OKI untuk Cegah Inflasi

Menurutnya, jika mutasi di sisa jabatan itu dilakukan oleh Bupati OKI, hal ini bisa memunculkan preseden buruk terkait kinerja eksekutif.

Padahal jelas masih banyak tugas-tugas Bupati yang belum dia selesaikan. Harusnya, Shodiq fokus saja pada PR yang diberikan oleh PJ Gubernur saat dia dilantik dan bebas dari kepentingan politik kekuasaan.

Tanpa izin dan persetujuan Pj Gubernur, maka pelantikan atau  mutasi  maupun rotasi pejabat di lingkungan Pemkab OKI tidak punya legitimasi.

 “Jadi kalau dia nekat melantik, konyol namanya. Pj Gubernur harus menolak dan saya yakin itu ditolak. Apalagi Pak Pj Gubernur orang Kemendagri, yang tahu betul aturan,” bebernya.

BACA JUGA:Program Dinas Peternakan dan Perikanan OKI Atasi Masalah Inflasi

BACA JUGA:Hasil Akhir Seleksi Kompeten PPPK Jabatan Fungsional Guru dilingkungan Pemerintah Kabupaten OKI Tahun 2023

Harusnya, dengan sisa 5 hari masa kepemimpinannya, Shodiq semestinya  bisa memperlihatkan bahwa birokrasi tetap berjalan baik dan tidak sarat kepentingan politik kekuasaan.

Sebab, tanggunjawab besar Shodiq sebagai pemimpin adalah menjaga soliditas atau kekompakan birokrasi untuk mencapai target pembangunan.

Ada janji-janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2019 (Iskandar-Shodiq) yang masih harus dituntaskan.

Untuk itu, harusnya bisa fokus saja janjinya pada masyarakat, bukan mengganti gerbong pejabat.

BACA JUGA:Tahan Mantan Kades Diduga Korupsi PAD Rp9,6 Miliar, Simak Penjelasan Kajari OKI

BACA JUGA:MURAH MERIAH! Hanya Rp25 Ribu, Main Air Sepuasnya di Dinesti Land OKI. Cuma 1 Jam dari Palembang

“Upaya mutasi, rotasi pejabat ini bakal memunculkan persoalan baru. Menyebabkan suasana tidak kondusif. Pemerintahan di OKU bakal terjadi guncangan,” tutur Bagindo.

Sebab, dengan adanya rotasi dan mutasi di sisa jabatan yang tinggal 5 hari pasti akan memunculkan disharmonisasi dan mengganggu ritme serta kinerja para pejabat. Birokrasi di OKi akan ambyar.

Masyarakat pasti bisa melihat masksud dan tujuan terselubung jika reshuffle pejabat di OKI benar-benar tetap dilakukan.

Apalagi, santer terdengar putra sulung sang bupati maju menjadi calon anggota DPRD Sumsel. Bahkan, Shodiq juga digembar-gemborkan akan maju  juga sebagai calon Bupati OKI.

BACA JUGA:Sudah 3 Tahun, Sertifikat PTSL Warga Muara Batun Tak Kunjung Keluar, Begini Respon BPN OKI

BACA JUGA:Bupati OKI Ingatkan ASN Jangan Upload Foto Semua Harus Netral

“Kalau bukan politik, apa maksud dan tujuannya mengganti para pejabat dengan sisa waktu yang tinggal 5 hari,” cetusnya.

Soal isu reshuffle pejabat itu, Bupati OKI, HM Dja'far Shodiq belum bicara. Namun sebelumnya dia mengatakan, di sisa akhir masa jabatannya beberapa program prioritas yang menjadi atensi pusat  akan berusaha ia selesaikan/

Meski memang tidak bisa diselesaikan 100 persen, tapi nantinya akan dilanjutkan oleh Pj Bupati OKI yang baru karena kan jabatannya berakhir 31 Desember mendatang.

Misalnya  mengatasi kemiskinan ektrem itu selama ini sudah ditangani berbagai kebutuhan yang dibutuhkan  bersinergi dengan berbagai dinas terkait  yang terlibat dalam penanganan kemiskinan ekstrem tersebut.

BACA JUGA:Kekerasan Anak Jadi Atensi Kejaksaan di Kabupaten OKI

BACA JUGA:Ini Langkah yang Dilakukan Pemkab OKI untuk Mengindari Kemacetan di Sukadana

" Itu kan sama-sam ada kaitannya bagaimana fasilitas yang dibangun, kesehatan,  pangan, sandang pendidikan dan lainnya,"imbuhnya, 21 Desember 2023 lalu.

Untuk  kasus stunting Pemda OKI berhasil menurunkan prevalensi stunting hingga 15,1%, Pemkab OKI menarget 14% di tahun 2024 mendatang.

Pemkab OKI melakukan langkah penurunan stunting terbesar secara nasional karena penurunan prevalensi dari 32,2 % jadi 15,1%.  

“Percepatan penurunan stunting jadi salah satu prioritas Pemkab OKi saat ini," jelasnya.

BACA JUGA:Kejaksaan Negeri OKI Minta Media Kawal Pemilu 2024 dengan Informasi Berimbang

BACA JUGA:Pernah Lurah 14 Ulu, M Farid Pj Bupati Lahat, Untuk Pj OKI, Pemprov Sudah Usul 3 Nama, DPRD Belum

Dalam upaya penurunan stunting perlu akselerasi dan komitmen seluruh pihak terlibat.  Koordinasi yang berkelanjutan mutlak harus dilakukan dan merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan penurunan stunting di OKI

Ini berkat kerja keras semua dan setiap rapat ia selalu menyampaikan dengan camat dan tiap acara selalu disinggung untuk menurunkan angka stunting.

Sementara untuk menekan inflasi ia bahkan mengajak para petani menanam cabai di pekarangan rumah karena cabai salah satu yang menyebabkan inflasi. Bahkan ia menyiapkan 4 hektar lahan cabai di wilayah Mesuji.

Terakhir dalam pelaksanaan pemilu pilkada 2024 ia selalu mengingatkan ASN untuk menjaga netralitas dan menjaga OKI tetap kondusif.(*/tim)